Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah diingatkan agar tidak terjebak dengan ikut berpatroli bersama di Laut Cina Selatan. Hal ini agar tidak menimbulkan kesan keberpihakan Indonesia dengan Tiongkok.

"Masalah Laut Cina Selatan ini kan masih jadi sengketa dari negara-negara di Asia Pasifik. Agar jangan sampai implikasi sengketa wilayah ini ke Indonesia. Maka Indonesia jangan sampai terlibat secara langsung dalam patroli bersama di wilayah ini," ujar Anggota Komisi I DPR-RI Muhammad Gamari Sutrisno di Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2016).

Menurut dia, dalam naskah perjanjian antara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Indonesia dengan Kemenhan Tiongkok, tidak dijelaskan secara spesifik peran Indonesia dalam join patroli di Laut Cina Selatan. Karena itu, pemerintah Indonesia tidak terikat dengan permintaan Tiongkok untuk ikut patroli di Laut Cina Selatan.

"Yang kita lakukan adalah kerja sama dibidang pertahanan dalam rangka saling memperkuat pertahanan masing-masing dan dalam rangka alih teknologi karena Tiongkok memiliki teknologi pertahanan yang lebih maju, maka kita perlu mendapatkan teknologi bidang pertahanan itu," kata dia.

Terkait masalah ini, lanjut politikus PKS itu, pihaknya sudah melakukan rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Ia mengatakan pihak Kemlu juga menyampaikan pandangan yang sama, sebab landasan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif.

"Karenanya kerja sama bidang pertahanan dan kerja sama lainnya akan berpihak pada salah satu negara tertentu apalagi itu di Laut Cina Selatan yang masih dalam sengketa," pungkas dia.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...t-cina-selatan

---