Metrotvnews.com, Jakarta: Rontoknya Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai oposisi pemerintah memberikan harapan bahwa kegaduhan politik akan mereda. Namun, bukan tidak mungkin gontok-gontokan karena berebut kekuasaan di pemerintahan akan timbul.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengingatkan tidak ada ikatan tertulis antara Jokowi-Jusuf Kalla dan parpol politik pendukung. Langkah merapat ke pemerintahan bersifat sukarela. "Kini efektif atau tidak tergantung Jokowi menyikapinya," ujar Syamsuddin ketika dihubungi, kemarin.

Syamsuddin melanjutkan, bergabungnya partai yang bubar dari KMP ke pemerintahan bisa membuat kebijakan menjadi efektif karena gangguan politik di parlemen semakin sedikit. Namun, efektivitas tersebut sangat bergantung pada apakah partai-partai dari KMP yang bermanuver tersebut menuntut kompensasi atau tidak.

"Jika menuntut kompensasi, bisa saja akan ada saling jegal karena di dalam politik selalu begitu. Mencari kesempatan untuk dapat kekuasaan," cetus Syamsuddin.

Di sisi lain, keseimbangan demokrasi akan melemah karena pemerintah kehilangan partai-partai yang seharusnya menjadi penyeimbang, pengawal, dan pengkritisi bagi partai penguasa. Pengamat politik dari Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menyebutnya dengan istilah ketidaksehatan dalam berdemokrasi.

"Memang seolah merupakan kabar baik bagi pemerintah yang berkuasa karena bertambahnya dukungan. Namun, harus diakui, kabar baik itu sekaligus menjadi kabar buruk karena kesehatan demokrasi berpotensi menjadi tidak seimbang," ujarnya saat dihubungi terpisah.

Hanta melanjutkan, manuver partai oposisi untuk bergabung mendukung pemerintahan menyebabkan koalisi menjadi tidak efektif. Besarnya dukungan partai di dalam pemerintahan dapat memunculkan tubrukan atau silang kepentingan antarpartai yang mendukung.

Potensi itu semakin besar ketika melihat sejarah antara partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan KMP yang sebelumnya selalu bersinggungan.

"Praktis yang tersisa hanya Gerindra, PKS, dan Demokrat. Sisanya masuk ke pemerintah tentu secara kualitas akan terganggu," jelas Hanta. Hanta pun menyebut, Presiden harus bisa mengelola dengan baik koalisi yang berlebih saat ini.

Pasalnya amat mungkin akan ada blok-blok baru yang muncul di dalam koalisi pendukung pemerintah. Tentu hal itu bisa mengganggu efektivitas kinerja pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...ng-pada-jokowi

---

Kumpulan Berita Terkait KOALISI MERAH PUTIH :

- Dampak Koalisi Bergantung pada Jokowi

- Anggota KMP Gabung Pemerintah, Hanta Yuda: Ini Kabar Buruk bagi Demokrasi

- Tiga Tujuan Dibentuknya KMP dalam Piagam Deklarasi