Liputan6.com, Jakarta Ade Komarudin resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Surat pengunduran dirinya dia serahkan ke pimpinan DPR lain agar segera diproses.

"Benar beliau mengundurkan diri," kata politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Surat pengunduran diri Ade, kata Bambang, sudah diserahkan ke pimpinan DPR lainnya kemarin malam. "Saya kira sudah diserahkan kemarin," tandas Bambang.

Sementara itu, menurut politikus Partai Golkar lainnya, Yorrys Raweyai, partainya akan memberikan posisi yang terhormat untuk Ade setelah pergantian Ketua DPR.

"Kesepakatan memberikan tempat terhormat bagi dia (Akom). Dia boleh pilih, ke dalam atau luar. Kita tawarkan bisa ke DPP, fraksi," ungkap Yorrys.

Tak hanya ke dalam DPP atau Fraksi Partai Golkar saja, Yorrys menyebut Akom juga bisa mendapat jabatan kenegaraan.

"Bisa keluar, bisa jabatan kenegaraan seperti Dubes, BPK, OJK, itu jadi tugas partai mengkomunikasikan," tutur Yorrys.

Jakarta - Ade Komarudin menyatakan dirinya siap, ikhlas, dan tawakal kepada Allah SWT untuk menyerahkan jabatan ketua DPR kepada koleganya Setya Novanto. Ia mengungkapkan hal ini lewat akun twitter, @Akom2005 yang dikutip detikcom, Rabu, 30 November 2016.

"Bagi saya, jabatan hanyalah sebuah cara Allah untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk berkontribusi terbaik kepada bangsa dan negara ini," tulis Ade yang biasa disapa Akom itu.

Politisi Partai Golkar yang pernah dijuluki sebagai 'Koboi Senayan' itu menyatakan dirinya berpegang teguh pada prinsip bahwa jabatan adalah amanah yang datang dari Allah SWT. Karena itu, kapanpun Allah akan memberikan amanah itu ataupun mengambil kembali setiap saat, "Saya siap dan ikhlas, tawakal kepada Allah SWT."

Di bagian akhir cuitannya, Akom tak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang tak pernah lelah mengkritisi, dan mengawal langkahnya selama 11 bulan menjadi ketua DPR-RI. "Allah SWT akan memberikan jalan terbaik bagi hambanya yang baik," tutup Akom.

Seperti diberitakan rapat pleno DPP Partai Golkar pada 21 November menyetujui rencana pergantian ketua DPR dari Akom ke Setya Novanto. Pada 16 Desember 2015 lalu, Setya mundur sebagai ketua DPR karena tersandung kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam permintaan saham PT Freeport Indonesia atau "Papa Minta Saham".

Keputusan mundur ditempuh hanya beberapa saat sebelum sebagian besar anggota Mahkamah Kehormatan Dewan menyatakan Novanto telah melakukan pelanggaran berat. Jabatan itu kemudian diisi oleh Akom yang sebelumnya menjabat ketua Fraksi Partai Golkar DPR.
(jat/erd)

Liputan6.com, Jakarta - Ade Komarudin atau Akom resmi mengundurkan dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Surat pengunduran diri dia serahkan ke Pimpinan DPR lainnya pada Selasa 29 November 2016 malam.

Kursi Akom digoyang oleh partainya sendiri agar Ketua Umum mereka Setya Novanto bisa kembali menjabat posisi yang dia tinggalkan setelah terjerat kasus "Papa Minta Saham".

Kala itu, Akom duduk di puncak kursi DPR menggantikan Setya Novanto yang mengundurkan diri pada 16 Desember 2015.

Lahir di Purwakarta, Jawa Barat, 20 Mei 1965, Akom tergolong politikus senior di Partai Golkar. Tercatat, Akom telah lima kali berturut-turut mewakili rakyatnya duduk di parlemen.

Pada pemilu 1997, untuk kali pertama Akom terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar. Fraksi Partai Golkar menempatkannya sebagai anggota Komisi V yang membidangi industri perdagangan, koperasi dan usaha kecil serta pembinaan BUMN, sub minyak dan gas bumi.

Untuk kali kedua, Akom kembali melenggang ke Senayan pada Pemilu 1999. Kala itu, Alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1990 itu, duduk di sebagai anggota Komisi V Bidang Industri Perdagangan, Investasi, Pembinaan BUMN, Koperasi dan Usaha Kecil.

Karier politiknya pun semakin menanjak. Pada periode itu, 1999-2004, atau tepatnya pada 2003, Akom ditunjuk sebagai Wakil Sekretaris Bidang Umum Fraksi Partai Golkar.

Pada Pemilu 2004, Akom kembali duduk di Parlemen. Akom menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Bidang Industri Perdagangan, Investasi, Pembinaan BUMN, Koperasi dan Usaha Kecil selama satu tahun (2004-2005).

Pada 2005, Akom digeser menjadi anggota Komisi XI DPR-RI, Bidang Keuangan/Perbankan, Perencanaan/ Pengawasan Pembangunan dan BUMN.

Akom, kembali menjadi anggota DPR pada Pemilu 2009. Pada saat itu, ia didapuk menjadi Sekretaris Fraksi Partai Golkar. Sedangkan Setya Novanto ditunjuk menjadi Ketua Fraksi.

Pada Pemilu 2014, Akom kembali melenggang ke Senayan. Saat itu ia ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar selama dua tahun 2014-2016.

Pada pertengahan 2015, gonjang-ganjing menerpa Ketua DPR Setya Novanto. Kasus 'Papa Minta Saham' membuat Setya Novanto mengundurkan diri. Dan Ketua Umum Partai Golkar kala itu Aburizal Bakrie menunjuk Akom menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.

Kondisi politik pun berubah. Setya Novanto terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada 17 Mei 2016.

Lalu, pada 7 September 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan rekaman suara Setya Novanto terkait kasus 'papa minta saham' PT Freeport tidak sah secara hukum. Sebab, penyadapan tidak dilakukan lembaga resmi yaitu penegak hukum.

Belum lagi, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan Setya Novanto tidak bersalah. Partai Golkar pun mengembalikan posisi ketua DPR kepada Setya Novanto. Keputusan tersebut berdasarkan dapat pleno DPP Partai Golkar.

Seakan tak terima perubahan politik tersebut, Ade Komarudin resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Surat pengunduran dirinya dia serahkan ke Pimpinan DPR lain agar segera diproses.

"Benar beliau mengundurkan diri," kata Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo kepada Liputan6.com, di Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Surat pengunduran diri Ade, kata Bambang, sudah diserahkan ke Pimpinan DPR lainnya kemarin malam. "Saya kira sudah diserahkan kemarin," tandas Bambang.

Sementara itu, menurut Politikus Partai Golkar lainnya, Yorrys Raweyai mengatakan partainya akan memberikan posisi yang terhormat untuk Ade pasca-pergantian ketua DPR.

"Kesepakatan memberikan tempat terhormat bagi dia (Akom). Dia boleh pilih, ke dalam atau luar. Kita tawarkan bisa ke DPP, fraksi," ungkap Yorrys.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Ade Komarudin mengaku mendapat legitimasi kuat dari salah seorang mantan presiden RI dalam menghadapi polemik pergantian ketua DPR.

"Alhamdulillah dapat legitimasi kuat dari negarawan bangsa ini, mantan presiden," kata politisi Partai Golkar yang biasa disapa Akom itu saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Namun, saat ditanya apakah legitimasi tersebut berupa dukungan dan siapa mantan presiden yang dimaksud, Ade menolak menjawab.

Akom mengatakan, sosok yang ia maksud menasihatinya agar selalu menaati aturan dalam berpolitik.

Dia menambahkan, sosok itu juga berpesan kepadanya untuk bersikap layaknya negarawan dalam kondisi apa pun, termasuk dalam menghadapi persoalan ini.

"Dari sejak awal jadi politisi sampai sekarang, saya selalu taat aturan. Bahkan, nasihat dari negarawan itu, mantan presiden itu, sampaikan ke saya, beliau sejak jadi politisi taat aturan. Itu yang saya pegang teguh," tutur Akom.

Sebelumnya, Akom sempat bertemu Ketua Umum PDI-P yang juga Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri.

Akom mengatakan, Megawati pada dasarnya tidak ingin mencampuri urusan intenal Partai Golkar. Namun, Megawati sempat berpesan kepada Ade bahwa semuanya harus mengikuti aturan yang ada.

"Buat beliau yang penting taat aturan. Kalau DPR aturan DPR, kalau di partai aturan partai. Tanpa bermaksud intervensi partai yang lain," ucap Akom.

Rapat Pleno DPP Partai Golkar yang memutuskan Novanto kembali menjadi ketua DPR dilakukan pada Senin (21/11/2016) lalu.

Keputusan DPP pun mendapat dukungan Dewan Pembina, yang sebelumnya meminta penundaan pergantian ketua DPR.

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, keputusan ini diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto.

Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Novanto.

Adapun Novanto mundur dari kursi ketua DPR pada Desember 2015 lalu karena tersangkut kasus "Papa Minta Saham".

Novanto dituding mencatut nama Jokowi untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia. Posisi Novanto lalu digantikan oleh Ade Komarudin.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pergantian Ketua DPR RI dari Ade Komarudin ke Setya Novanto dijadwalkan berlangsung pada rapat paripurna, Rabu (30/11/2016). Rapat paripurna itu disepakati dilaksanakan hari ini setelah badan musyawarah menggelar rapat malam tadi.

Pengamat politik dari Indo Barometer, M Qodari memprediksi pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setya Novanto akan berlangsung mulus. Menurutnya, fraksi-fraksi di DPR akan menerima keputusan dari DPP Golkar tersebut.

"Pada umumnya, fraksi-fraksi akan menerima pengertian (pergantian Ketua DPR). Itu (urusan) internal Partai Golkar," kata Qodari ketika dikonfirmasi, Rabu (30/11/2016).

Qodari melihat, sejak adanya putusan DPP Golkar terkait pergantian Ketua DPR, tidak ada pernyataan dari anggota dewan yang menolak secara ekstrem.

Para anggota fraksi dari partai lain cenderung menerima keputusan pergantian alat kelengakapan dewan (AKD) itu.

"Kembali kalau melihat dari statement politik yang keluar sejauh ini itu tidak ada kendala. Peluangnya berjalan mulus," tutur Qodari.
Diberitakan, Badan Musyawarah (Bamus) DPR akhirnya memutuskan Rapat Paripurna pergantian Ketua DPR digelar Rabu (30/11/2016) pukul 15.00 WIB.

Kesepakatan itu diambil setelah Bamus menggelar rapat mulai pukul 20.30 hingga 23.15 WIB di Ruang Pimpinan DPR, Selasa (29/11/2016).
Pimpinan Rapat Fadli Zon mengatakan rapat paripurna mengagendakan pembahasan surat presiden mengenai calon duta besar, surat DPD dan surat pergantian Ketua DPR oleh DPP Golkar.

"Tadi rapat dihadiri seluruh pimpinan fraksi. Seluruh fraksi hadir untuk rapat paripurna besok, Rabu pukul 15.00 WIB," kata Fadli Zon.

Fadli mengatakan surat yang akan dibacakan dalam rapat paripurna mengenai pemberhentian Ketua DPR Ade Komarudin. Kemudian, penetapan pengganti Ketua DPR baru yakni Setya Novanto.

"Ini sudah kita kaji sesuai mekanisme UU MD3, dan mengagendakan rapat paripurna besok," kata Fadli Zon.