Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menjelaskan mengenai lelang proyek DKI warisan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang ditolak DPRD DKI. Sebabnya, karena belum ada kesepakatan dengan DPRD DKI.

"Karena itu kalau ada lelang dilakukan sebelum KUA-PPAS itu secara prosedural jelas salah," kata Soni di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2016).

KUA PPAS itu, dijelaskan Soni, harus disepakati terlebih dahulu antara eksekutif Pemprov DKI dengan DPRD DKI. Baru setelah itu lelang boleh dilaksanakan. Namun yang terjadi kini, lelang justru dilakukan sebelum ada kesepakatan itu.

"Secara umum, prosedur itu memang harus ada KUA-PPAS yang disepakati antara eksekutif dan legislatif, karena sebuah sistem politik pemerintahan daerah itu ya output titik awal ini adalah KUA-PPAS," kata Soni.

Soni mengaku sudah meminta penjelasan pihak DPRD DKI. Jawaban mereka, memang DPRD ingin agar pembahasan urut, yakni pembahasan APBD-Perubahan 2016 selesai terlebih dahulu, barulah dilanjutkan pembahasan KUA-PPAS.

"Alasanya karena pihak eksekutif sudah membuat KUA-PPAS 2017 sudah tiga kali diusulkan kepada DPRD tapi belum dapat respon bahkan ada penundaan pembahasan. Tapi alasan pihak legislatif kemarin, saya sudah datang kemudian konsultasi dengan pihak dewan dan dijelaskan mereka ingin linear artinya APBD perubahan 2016 dulu dibahas baru kemudian berikutnya adalah RAPBD itu untuk KUA-PPAS 2017," kata Soni.

Jadi, DPRD DKI ingin pembahasan APBD-Perubahan 2016 diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian pembahasan KUA-PPAS dimulai. KUA-PPAS ini adalah cikal bakal APBD DKI 2017, berbentuk sodoran rancangan dari pihak eksekutif.

Soni menyampaikan dalam situasi menunggu ini yang kemudian ada perintah untuk melakukan persiapan lelang. Hal ini bermaksud agar saat KUA-PPAS, proyek sudah berjalan.

"Maksudnya begitu persiapannya, tapi mungkin ya mereka toh sifatnya baru pra-kualifikasi. Saya kira yang selama ini ada yang mungkin publik menyebutnya lelang," terang Soni.

Soni menyampaikan bahwa saat ini pihaknya berkomunikasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia mengatakan pembinaan oleh LKPP memang berjalan rutin.

Soni juga memerintahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Pelelangan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta untuk berkonsultasi dengan LKPP agar menunda lelang proyek yang ada.

"Banyak hal yang pengadaannya kita serahkan ke LKPP supaya lebih profesional dan transparan. Hari ini kebetulan saja jadwalnya pas dan saya perintahkan untuk konsultasi dengan LKPP bahwa Plt Gubernur ingin menunda semua lelang yang ada," pungkasnya.

sumber

emang kenapa kalau ahok melelang dulu ditenggang waktu membuat KUA PPAS son?