Berbeda dengan Ahok, Soni mengedepankan komunikasi dengan DPRD DKI
Pagi itu teras Balai Kota sepi. Kursi-kursi kayu yang mengitari empat meja bundar cuma diduduki dua orang. Tak tampak warga mengular sampai tangga.

Biasanya teras itu ramai oleh warga yang mau mengadu dan foto bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun Ahok lagi cuti. Posisinya digantikan sementara oleh Soni Sumarsono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta--yang sudah tiga pekan menjabat.

Soni adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pria 57 tahun ini bakal melaksanakan tugasnya selama masa kampanye pemilihan gubernur hingga 11 Februari 2017. "Saya lanjutkan yang baik-baik dari Ahok," katanya.

Kebiasaan Ahok, termasuk meladeni warganya tiap pagi dilanjutkan Soni. Beritagar.id lihat sendiri dia menghampiri salah satu warga, terus duduk berhadapan dengannya, untuk mendengarkan.

Sesekali dia mengangguk tanda mengerti. Tapi tak ada permintaan foto bersama atau selfie. Hanya diskusi kemudian warga itu pergi.

Tanpa Ahok, Balai Kota memang relatif sepi, termasuk berita yang bersumber dari Pemerintah Jakarta. Tapi sikap mengejutkan Soni membatalkan 14 lelang yang direncanakan Ahok membuat isu dari Balai Kota kembali hangat.

Alasan Soni, kegiatan lelang tersebut dilakukan sebelum ada kesepakatan antara pihak eksekutif dan dewan.

"Kalau lelang dilakukan sebelum kesepakatan namanya barang belum jelas, apa yang mau dilelang," katanya kepada Fajar WH, Heru Triyono, Ronna Nirmala dan fotografer Wisnu Agung saat wawancara di ruang tamu Balai Agung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Selain lelang, gebrakan Soni yang lain adalah merombak "menteri-menterinya". Dalam dua bulan ia akan merotasi para pejabat dinas di era Ahok. "Pergantian itu instruksi undang-undang," kata mantan Ketua Tim Delapan, tim penggodok produk kebijakan pengelolaan perbatasan negara, ini.

Selama 40 menit Soni membahas keberhasilan dan kekurangan Ahok, lelang, serta reformasi birokrasi. Dia bicara dengan anggukan kepala dan gerakan tangan--yang menampakkan kilau batu mulia di kedua jari manisnya. Berikut perbincangannya:



Keputusan Anda membatalkan 14 proyek lelang Ahok jadi ramai dan menuai kontroversi...
Tidak ada ramai. Saya memakai logika hukum dan prosedur politik saja. Begini, lelang itu memiliki tiga dimensi: administratif, hukum dan politik. Dari dimensi administratif proses lelang sudah benar 100 persen. Tidak ada yang salah, apalagi fiktif.

Lalu dimensi hukumnya juga sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010. Tetapi kegiatan lelang dilakukan sebelum ada kesepakatan dengan dewan.

Bukankah lelang ini prioritas, dimaksudkan untuk percepatan pembangunan yang krusial, seperti rumah susun dan sekolah, kenapa tidak diteruskan saja?
Perpres nomor 54 itu memang mengenai percepatan pengadaan barang atau jasa. Tapi pertanyaannya seberapa cepat? Yang dinamakan percepatan itu kalau proyeknya untuk 2017 tapi dikerjakan pada 2016.

Pertanyaannya lagi, kalau memang iya dipercepat, pengerjaannya kapan? Januari, Maret atau kapan? Mesti jelas kapannya dan mesti jelas juga kesepakatannya dengan DPRD. Itu namanya kesepakatan politik.

Artinya 14 proyek itu belum ada pembahasan sama sekali dengan dewan?
Memang belum ada persetujuan dengan dewan. Kalau belum ada kesepakatan dalam bentuk KUA PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) namanya proyek belum jelas.

Kalau sudah disetujui dewan kan firm (kukuh) proyeknya. Berapa jumlah duitnya, lokasinya di mana, apa-apa saja programnya. Ini kan tidak fix, hanya estimasi eksekutif saja.

Menurut pihak Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Jakarta, tak perlu persetujuan dewan jika lelang itu masuk kategori khusus untuk kondisi tertentu...
Mana ada. Tidak ada yang khusus. Apanya yang khusus. Itu hanya justifikasi saja.

Ya pembangunan fasilitas rumah sakit itu akan memiliki peran penting buat masyarakat?
Kondisi tertentu itu boleh. Tapi tetap ditempatkan dalam dinamika regulasi yang benar, termasuk secara politik. Jelaskan dulu kondisi tertentunya ke dewan. Kan bisa.

Lagi pula rumah sakit yang ada masih cukup. Proyeknya kan hanya tambahan fasilitas saja. Kecuali Jakarta tidak punya rumah sakit, baru itu disebut mendesak dan khusus.

Jangan jadikan dewan hanya jadi tukang stempel saja. Pemerintahan itu terdiri dari eksekutif dan legislatif. Harus ada komunikasi.

"Tidak usah izin ke Pak Ahok, kalau salah batalkan saja"
Soni Sumarsono

Anda berkomunikasi dengan Ahok soal lelang ini?
Orang yang memiliki profesionalisme di pemerintahan pasti mengerti langkah-langkah yang harus dilakukan di pemerintahan. Kan semua ada instrumen-instrumennya.

Maksudnya apakah Anda izin dulu ke Ahok...
Tidak usah izin ke Pak Ahok, kalau salah batalkan saja. Saya kan Dirjen Otda. Tugasnya membina daerah seluruh Indonesia, yaitu 524 kabupaten kota dan 34 provinsi. Jadi Jakarta itu hanya satu provinsi saja. Maka itu saya tegas mengenai ini.

Anda dilobi dewan untuk membatalkan 14 proyek ini?
Maksudnya? Tidak ada itu lobi. Masa saya dilobi. Saya melihat dengan mata sendiri ada kesalahan (lelang).

Ini sama saja dengan Anda masuk SMA tapi dari SD, boleh enggak? Enggak kan. Kalau mau masuk SMA mesti masuk SMP dulu, kan begitu prosedurnya. Jadi tidak usah dilobi pun akan saya batalkan.

Untuk penegasan, di mana letak kesalahan prosedur yang dilakukan Ahok?
Menempatkan kegiatan lelang-lelang itu sebelum ada kesepakatan KUA PPAS dengan dewan. Harusnya keluar KUA PPAS dulu baru jalankan. Secara politik Ahok menyinggung dewan dan membentuk hambatan psikologis antara eksekutif dan legislatif--yang membuat komunikasi tidak lancar.

Sebagai Plt Anda menjalin komunikasi yang intens dengan dewan?
Buktinya kesepakatan KUA PPAS langsung dibahas di badan anggaran dan Perda APBD juga sudah keluar--setelah saya bangun komunikasi. Hari ini (Rabu, 16/11/2016) sudah digelar rapat paripurna.

Publik menilai ada kerawanan korupsi dalam pembahasan rancangan anggaran dengan dewan...
Wong kita mengundang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga. Siapa saja boleh melihat pembahasannya. Jadi soal transparansi ya clear. Yang diminta dewan itu sebenarnya sederhana dan kita harus tahu.

Misalnya di Kamal Muara, Penjaringan. Dewan bilang di sana tidak ada air bersih, jadi butuh program air bersih untuk konstituen mereka. Masa Jakarta beli air dari Tangerang.

Hal-hal begitu itu understandable namanya. Ya kita buat program itu, dan saya perintahkan agar berjalan di kampung-kampung Kamal Muara, termasuk Marunda. Komunikasi yang seperti ini yang membuat sinergi eksekutif dan dewan berjalan.

Sebelum Anda jadi Plt tidak ada sinergi yang terbangun seperti itu?
Saya tidak tahu. Yang jelas gaya memimpin saya adalah komitmen dengan mitra. Kalau konteksnya perencanaan anggaran mitra utama saya adalah DPRD. Lalu, mitra saya menjaga Jakarta agar aman adalah polisi, tentara dan seterusnya.

Kemudian mitra saya dalam rangka memberantas pungli adalah Saber Pungli (Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar) yang isinya polisi dan tentara juga, termasuk kejaksaan di dalamnya.

Takdir Ahok dan DPRD agaknya terus berseteru ya...
Di daerah manapun selama hubungan dengan DPRD tidak baik maka menghambat APBD. Yang dirugikan itu publik. Misalnya tender proyek makanan untuk kebun binatang. Masa binatang harus diam selama tiga bulan. Kan tidak bisa.



Bagaimana kesiapsiagaan Pemerintah Jakarta hadapi banjir mengingat puncak musim hujan akan datang?
Setiap Sabtu saya mengundang rapat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di rumah dinas untuk membahas potensi bencana.

Ya alhamdulillah, bukan karena senang Tangerang, Karawang, dan Bandung Banjir, tapi memang Jakarta tidak banjir kan? Hanya tergenang saja. Ini implikasi kepemimpinan dua tahun terakhir yang giat dalam mengatasi banjir. Saluran air di buka, mulai dari Kanal Timur dan Barat, kemudian pompa air juga berfungsi.

Ahok sukses mengatasi banjir?
Sukses. Semenjak Pak Jokowi dan Pak Ahok memimpin, program penanggulangan banjir memang difokuskan. Saat ini baru terasa efeknya. Saya merasa lebih ringan kerjanya, karena ketika menoleh ke Bandung, wah banjir, ketika menoleh ke Airin, wah banjir juga.

Tapi kawasan Kemang Selatan masih terendam banjir...
Itu tembok yang membatasi Kali Krukut dengan jalan jebol. Sedang diperbaiki dan Wali Kota Jakarta Selatan tengah melakukan normalisasi Kali Krukut juga.

Menurut Deddy Mizwar, Jakarta jangan memindahkan bencana ke daerah lain, pendapat Anda?
Saya enggak tahu soal itu. Tapi keberhasilan Jakarta menanggulangi banjir jangan mengendurkan kewaspadaan. Saya sudah panggil seluruh anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan pemetaan potensi banjir.

Wilayah mana saja yang rawan banjir?
Jakarta Selatan dan Timur. Perangkat kami di lapangan sudah siap. Pasukan kuning, biru dan hijau diberikan mental siaga bencana. Mulai sekarang tiap pagi saya mendapat laporan soal gorong-gorong, pergeseran tanah dan pintu air.

Apakah ketinggian muka air saat ini di beberapa pintu air masih dalam batas aman?
Dahulu orang bisa sabotase pintu air. Tapi sekarang kita jaga benar-benar. Nah, biar aman, penjaganya kita beri insentif di luar gaji pokok.

Artinya makin tinggi muka air makin tinggi insentifnya ya...
Enggak. Justru kalau airnya rendah baru kita kasih insentif. Artinya si penjaga bisa mengatur ketinggian dalam posisi aman. Konteks insentif ini agar penjaga tidak cari-cari tambahan di luar tugas pokok, misalnya meninggalkan tempat untuk tarik ojek.

Anggarannya diambil dari mana?
Anggaran operasional gubernur.

Dalam pantauan kami, belakangan ini di pintu air Manggarai jadi kotor karena banyak sampah. Belum dicek?
Begini, saya prioritaskan laporan masyarakat yang masuk lewat aplikasi Qlue, karena sudah jelas ada foto dan infonya. Kalau infonya benar maka kami langsung intervensi. Yang kami sesalkan adalah laporan palsu. Beberapa waktu lalu salah satu wali kota ditipu.

Ada SMS masuk yang mengaku dari seorang pejabat tinggi. Pas dicek, sampah itu ternyata hanya di dalam rumahnya. Itu main-main. Sekarang rakyat jadi raja, apa-apa tinggal SMS dan lapor. Hal ini tidak bagus kalau tidak diimbangi kesadaran masyarakat sendiri akan sampah.

Jadi harus simultan, servis pemerintah jalan, tapi people's empowerment-nya juga jalan.



Apakah dalam tiga bulan kepemimpinan Anda ada rencana memutasi atau mengganti para pejabat dinas?
Jangankan tiga bulan, saya akan ganti sebagian dalam dua bulan. Pada bulan depan sudah ada yang diganti. Kelamaan kalau tiga bulan, saya nanti terlanjur keluar.

Insya Allah akan saya paparkan di depan dewan soal struktur organisasi dan personel baru ini. Sehingga Januari-Februari 2017 sudah ada organisasi baru, personel baru dan semangat baru.

Seorang Plt memiliki kewenangan mengganti pejabat?
Plt punya kewenangan penuh terkait dengan itu.

Bukannya butuh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri terlebih dahulu...
Semuanya sudah diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 74 Tahun 2016. Di peraturan itu ada lima tugas pokok Plt, dua diantaranya menandatangani Perda APBD 2017 dan menata organisasi perangkat daerah dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Permendagri itu tegas menyebutkan Plt mendapat mandat penuh.

Tapi apanya yang mendesak hingga pejabat-pejabat itu harus diganti?
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menginstruksikan perlu adanya kebijakan reformasi birokrasi.

Ini garis kebijakan nasional seluruh Indonesia, baik provinsi dan kabupaten kota. Artinya organisasi akan berubah, personel akan ditata ulang, termasuk di Jakarta.

Kalau bagus kenapa harus diganti?
Kalau bagus ya akan dikukuhkan. Tapi kan bagus dan tidak bagus itu ada instrumennya. Nanti akan diatur oleh Sekda dengan merit system yang berjalan selama ini. Yang bagus dipertahankan, yang jelek kita geser.

Ok, sekarang soal Pilkada, bagaimana Anda menjamin netralitas pegawai negeri sipil?
Kami melakukan pembinaan. Setiap rapat selalu ada salam birokrasi, dan peserta berteriak netral. Saya kira itu semboyan yang ikonik.

Saya tekankan ke mereka bahwa netral itu menguntungkan. Untungnya apa? Kalau yang nomor satu menang mereka tetap nyaman, yang nomor dua menang mereka juga tetap nyaman, begitu juga kalau yang nomor tiga menang. Enak posisinya.

Bagaimana jika ada pegawai yang melanggar netralitas?
Kalau ada laporan Bawaslu soal ketidaknetralan pegawai maka langsung saya tindak.

Anda juga akan menindak Wali Kota Anas Effendi yang diduga menemani Djarot kampanye?
Saya tunggu rekomendasi Bawaslu dulu. Sebelumnya kita sudah periksa duluan si Anas.

Anas kedapatan tidak netral?
Wong posisinya begini. Kepala daerah itu punya tugas pokok bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) mengamankan dan menertibkan wilayahnya. Di dalam Forkompimda itu ada polisi dan tentara, termasuk kejaksaan.

Situasi Anas ketika itu memungkinkan untuk turun bersama ke lapangan karena situasi tidak aman. Pas Djarot ke sana ada demonstrasi. Dalam kondisi begitu kepala daerah harus turun.

Kenapa tidak polisi saja yang mengatasi itu?
Anas boleh dan sah turun bersama Kapolres dan tentara. Yang tidak boleh itu Anas mendampingi Djarot kampanye dari rumah ke rumah.

Apa sanksi paling berat untuk pegawai jika kedapatan melanggar netralitas?
Apapun rekomendasi Bawaslu akan saya terapkan. Kalau terbukti teriak-teriak ikut kampanye ya pasti pemberhentian. Tapi kalau baru diindikasi saja cukup teguran. Tergantung level kesalahan.

Btw bagaimana Anda mengatur prioritas kerja dengan jabatan rangkap sebagai gubernur dan Dirjen Otda?
Ya tidur hanya bisa dua jam sehari. Setiap malam membawa tiga koper pekerjaan ke rumah. Dua koper dari Balai Kota, satu koper dari kementerian. Jadi tiga koper itu adalah menu makan malam saya he-he.

Kerja dobel, apakah Anda dapat gaji dobel juga?
Saya tidak terima gaji dari Pemprov DKI maupun tunjangan. Gaji dan tunjangan dibayar Kemendagri sebagai Dirjen Otda. Plt ini sifatnya tugas tambahan. Fasilitas yang saya terima: rumah dinas, mobil, pakaian dinas dan biaya operasional.

Dari mana asal usul nama Soni, karena nama tulen Anda kan hanya Sumarsono...
Ada tiga nama Sumarsono di Kemendagri. Jadi saya tambahkan huruf S di depan kata Sumarsono sebagai pembeda.

Tahun 1972 itu ada film koboi yang jagoannya bernama Johnny Ringo. Sejak itu panggilan nama jadi berubah-ubah. Nama Dono dipanggil jadi Doni, Tono jadi Toni. Ya kalau saya, Sono jadi Soni.

sumur