REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan pernah setuju penurunan presiden di tengah jalan. Menurutnya, akan menjadi preseden buruk jika seorang Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat kemudian dengan mudahnya dijatuhkan oleh sekelompok orang yang amat berambisi dan haus kekuasaan melalui konspirasi politik.

"Kalau kita paham konstitusi, seorang Presiden hanya bisa diberhentikan jika melanggar pasal pemakzulan (impeachment article). Memang ada pula pengalaman di banyak negara seorang penguasa jatuh oleh sebuah revolusi sosial atau people's power. Contoh yang paling baru adalah kejatuhan sejumlah penguasa di Afrika Utara (Arab Spring)," tulis SBY di sebuah surat kabar nasional, Senin (28/11).

Menurut SBY, revolusi sosial tidak bisa dibuat dengan mudah. SBY menceritakan pengalamannya ketika masih menjabat sebagai presiden ada "Gerakan Cabut Mandat SBY". SBY mengatakan pada saat itu pun gerakan tersebut hendak melakukan makar.

"Saya tenang dan tidak panik. Saya tahu gerakan cabut mandat itu hanyalah keinginan sejumlah elite, bukan rakyat," tulis SBY.

Ia mengatakan pada saat itu ia tidak merusak nilai-nilai demokrasi, percaya pada hukum dan tidak bertindak represif. Ia tahu tokoh-tokoh politik mana saja yang turun ke lapangan untuk mencabut mandatnya tersebut. Tapi ia tidak memindakan mereka. "Gerakan yang namanya seram itu, "cabut mandat dan turunkan SBY" akhirnya cepat berlalu," katanya.

Ia menulis pesan moralnya bagi yang ingin menjadi Presiden dan Wakil Presiden tempuhlah dengan cara yang benar. Ikuti etika dan aturan main demokrasi. "Toh pada saatnya akan ada pemilihan Presiden. Sabar. Jangan nggege mongso," tulisnya.

Rep: Lintar Satria / Red: Budi Raharjo

Jgn turunkan di tengah jalan..
Apalagi di pinggir jalan..
Dimana jokowi saat para ulama mau bertemu..?
Kenapa kasus penistaan bisa bertele-tele seperti sekarang?
Biarkan pak jokowi sampe 2019 saja..