Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersiap menandatangani sejumlah MoU di hari terakhir bekerja sebelum masa kampanye di Balai Kota, Jakarta, Kamis (27/10). Beberapa proyek yang sudah ditandatangani, dibatalkan oleh Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.
Ketakutan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kenapa enggan ambil cuti kampanye, mulai terlihat. Niatnya tetap menjadi Gubernur aktif untuk mengawal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mulai terbukti. Beberapa proyek yang ia gagas mulai mental.

Sebelumnya, 14 proyek yang ia gagas pupus. Sebab, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono menilai proyek-proyek itu menabrak aturan. Ternyata, tak hanya berhenti pada 14 proyek itu.

Soni, sapaan akrab Sumarsono, kini juga mengubah Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2017.

Ahok hanya bisa pasrah. Ahok mengaku hanya dapat menunggu keputusan dari gugatannya di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu isi gugatan Ahok adalah soal penandatanganan APBD yang dilakukan oleh pejabat pengganti dirinya selama masa kampanye.

Ahok meyakini sesuai Undang-undang dan konstitusi yang berhak menandatangani APBD hanyalah kepala daerah bersangkutan. "Wakil gubernur pun tidak berhak mengubah anggaran. Itu yang saya bawa ke MK," kata Ahok, Kamis (24/11) seperti dipetik dari detikcom.

Akibat dari perubahan ini adalah dana hibah ke Badan Musyawarah (Bamus) Betawi. Soni memutuskan tetap menganggarkan hibah buat Bamus Betawi. "Ganti pemimpin kan ganti style. Saya rasa siapa pun pemimpin Jakarta tidak bisa lepas dari budaya Betawi," kata Sumarsono di perkampungan budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Selasa (22/11) seperti dikutip dari Kompas.com.

Ahok sempat menghentikan pemberian dana hibah itu lantaran Bamus Betawi bersikap politis dengan menyatakan gubernur DKI harus orang Betawi. Selain itu, Ahok menilai, para tokohnya juga pernah melontarkan ungkapan kebencian pada saat Lebaran Betawi, "Itu sudah melanggar Pancasila dan UUD 1945. Dia bilang Jakarta harus Betawi yang jadi gubernur dia. Itu sudah enggak betul," kata Ahok saat itu.

Soni mengatakan, menghentikan dana hibah terhadap Bamus Betawi bukan hal tepat karena hal itu menyangkut kebudayaan yang menjadi sejarah Jakarta. Jika ada masalah dengan Bamus Betawi, Soni menilai, permasalahan itu diselesaikan dengan cara dialog, bukan dengan menghentikan dana hibah.

Tahun ini, Bamus Betawi memperoleh dana hibah Rp2,5 miliar dari APBD-P DKI 2016. Rencananya, Bamus Betawi akan mendapatkan dana hibah sebesar Rp5 miliar dari APBD DKI 2017. "Jadi, mohon maaf, ini saya teruskan," ujar Soni.

Kebijakan lain yang juga diubah Soni adalah soal pembentukan tim saber pungli untuk pemberantasan pungli. Soni mengatakan tim itu sebenarnya sudah digagas ketika Ahok masih aktif sebagai gubernur DKI. Namun, ketika itu Ahok memberi nama "Tim Monitoring Pungli".

Menurut Soni, seharusnya Pemerintah DKI Jakarta langsung membentuk tim saber pungli sehingga bisa langsung melakukan tindak lanjut, bukan sekadar memonitor saja.

Soni masih akan menjabat sebagai Plt Gubernur DKI hingga Februari 2017. Ahok tak bisa dapat melakukan apa-apa, sebab dia masih cuti kampanye hingga 11 Februari 2017. Ini yang dia persoalkan, selepas cuti, Ahok akan kembali bekerja, namun mengerjakan APBD 2017 buatan Soni.

"Bagaimana mungkin saya mesti tanggung jawab APBD 2017 yang bukan saya yang susun," kata Ahok.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...yek-yang-gagal

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Demo 2 Desember punya agenda makar, benarkah?

- Plt Gubernur Jakarta Soni Sumarsono: Pejabat-pejabat dinas akan saya ganti

- Pengakuan Ahok