Ilustrasi orang Rohingya
Penindasan acap kali tak mengenal batas. Orang Rohingya bisa jadi misal. Berdiam di tengah negeri dengan mayoritas pemeluk ajaran Buddha, pemerintah Myanmar tak mengakui orang Rohingya sebagai warga negara.

Sekitar 140 ribu dari sekitar sejuta jiwa Muslim Rohingya yang tinggal di provinsi Rakhine menetap di pelbagai kamp bersekat. Tanpa izin pemerintah, mereka tak kuasa angkat kaki.

Siegfried O. Wolf, seorang peneliti dari South Asia Democratic Forum (SADF) di Brussels, Belgia, mengatakan masalah orang Rohingya bukan cuma bersumber dari pemerintah.

Menurutnya, Rohingya dianggap sebagai saingan tambahan bagi komunitas warga Rakhine--yang merasa didiskriminasi secara budaya, tereksploitasi secara ekonomi, dan disingkirkan secara politis oleh pemerintah pusat--sekaligus ancaman bagi identitas mereka sendiri.

"Kelompok Rakhine merasa dikhianati secara politis, karena warga Rohingnya tidak memberikan suara bagi partai politik mereka. Ini menyebabkan tambah runcingnya ketegangan. Sementara itu, pemerintah tidak mendorong rekonsiliasi, melainkan mendukung fundamentalis Buddha dengan tujuan menjaga kepentingannya di kawasan yang kaya sumber alam tersebut," ujar Wolf dikutip Deutsche Welle.

Dalam hematnya, derita Rohingya tidak hanya bersumber dari urusan agama belaka, tapi juga bersinggungan dengan aspek politik dan ekonomi.

"Rakhine adalah salah satu negara bagian yang warganya paling miskin," ujarnya. "Jadi, warga Rohingya dianggap beban ekonomi tambahan jika mereka bersaing untuk mendapat pekerjaan dan kesempatan untuk berbisnis".

Sementara, sebagian besar lahan pekerjaan dan bisnis di Rakhine dikuasai kelompok elite Myanmar.

Persoalan Rohingya lagi-lagi mengemuka setelah Human Rights Watch (HRW) melaporkan bahwa 820 bangunan di lima desa Rohingya dihancurkan pada 10 - 18 November.

Laporan itu bersandar kepada tangkapan citra satelit terbaru, dan pada gilirannya menambah jumlah bangunan yang telah dihancurkan menjadi 1.250 unit.

"Sejumlah citra satelit itu menegaskan bahwa penghancuran desa-desa Rohingya jauh lebih besar dan luas ketimbang pengakuan pemerintah," ujar Brad Adams, direktur Human Rights Watch wilayah Asia.

Menurutnya, pemerintah Myanmar harus menggelar penyelidikan dan menjatuhkan hukuman bagi pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab melakukan kejahatan tersebut.

Dalam laporan HRW, pemerintah menyebut pelaku penumpasan adalah teroris.

Laporan mengenai kehancuran desa-desa itu berbarengan dengan upaya ratusan orang Rohingya menyeberang ke Bangladesh demi menghindar kejaran militer.

Dilansir laman BBC, orang-orang yang bermaksud hengkang itu ada yang ditembak dan tewas.

Pemimpin de facto Myanmar sekaligus peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, dianggap lepas tangan dari problem Rohingya.

Setidaknya, 130 orang telah kehilangan nyawa selama tentara beraksi di Rakhine.

BBC pula mencungkilkan pandangan pemerintah bahwa ketegangan antara warga Buddha dan Islam meningkat setelah sembilan polisi tewas dalam sejumlah serangan yang berlangsung pada Oktober.

Rohingya menjadi pihak yang disalahkan oleh kepolisian. Dan sejak itu, tentara memblokade sebagian wilayah Rakhine dan melarang para sukarelawan dan pengamat independen untuk memasuki kawasan dimaksud.

Diskriminasi oleh negara menjadi satu penyebab kemunculan gelombang pengungsi Rohingya yang menyasar Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Kini, sedikitnya 100 pengungsi Rohingnya masih berada di kamp pengungsian di Birem Bayeun, Aceh Timur. Mereka bagian dari 400 perngungsi lain yang tahun lalu terkatung-katung di Perairan Aceh Timur.

Dilansir VIVA.co.id, lebih dari 300 pengungsi telah dipulangkan ke negara asalnya.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...orang-rohingya

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Subsidi dicabut, tarif listrik 900VA naik tiga kali selama 2017

- Dunia menyorot Ahok

- Ada rencana makar di balik demo 2 Desember