Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj ikut mengimbau agar aksi demonstrasi 2 Desember mendatang tak dilakukan. Selain menggelar aksi, massa yang dimotori oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) tersebut diperkirakan akan menggelar ibadah Jumat di jalanan ibu kota. Said mengatakan, NU telah mengeluarkan fatwa bahwa pelaksaan salat Jumat di jalan raya akan menyebabkan ibadah tersebut tidak sah.


"Dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, kalau imamnya di masjid, makmumnya keluar-keluar di jalan enggak apa-apa. Tapi kalau sengaja keluar dari rumah, mau salat Jumat di jalan, salatnya enggak sah. Mengganggu ketertiban dan kepentingan orang lain," kata Said di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Kamis (24/11/2016). Fatwa tersebut dikeluarkan oleh NU dengan kesepakatan para kiai. Sementara itu terkait aksi demo, Said mengimbau agar warga NU tak ikut berunjuk rasa. Sebab, proses hukum kini tengah berlangsung dan harus dihormati.

"Kan sedang diproses hukum. Mau apa lagi?" sambung dia. Mengenai tuntutan massa yang menghendaki penahanan terhadap tersangka dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Said mengatakan Indonesia bukan negara otoriter yang segala keputusannya ditentukan hanya oleh satu orang. Mekanisme hukumlah yang menentukan keputusan Ahok tak ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. "Proses hukum itu kan enggak harus langsung ditahan. Kalau dicurigai melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, baru ditahan. Ini hukum, konsekuensi negara hukum. Bukan negara otoriter, terserah raja, bukan," pungkas Said.

http://news.okezone.com/read/2016/11...raya-tidak-sah

SYAH ATAU TIDAKNYA, ITU URUSAN TUHAN