Pekerja PLN saat melakukan perawatan jaringan listrik di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/5/2016).
Pemerintah akan mengambil alih proses tender batu bara dan gas dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada megaproyek pengadaan listrik 35.000 MegaWatt. Pengambilalihan tersebut lantaran PLN mengubah skema tender dari yang sebelumnya diterapkan.

"Yang penting kan programnya lancar. Mau dari PLN atau IPP (Independent Power Producer) kan sama, sama-sama menyediakan," kata Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sujatmiko, seperti yang dilansir Okezone.com, Kamis (26/5/2016).

Dalam melakukan proses tender, PLN dinilai terlalu banyak melakukan perubahan aturan. Perubahan skema tender batu bara dan gas yang dilakukan PLN juga telah membuat Pertamina mengurungkan niatnya untuk mengakselerasikan proyek Jawa-1.

Baru-baru ini, PLN juga membatalkan lelang PLTU Jawa-5 yang rencananya dibangun di Serang dengan kapasitas 2x1.000 MW tanpa alasan jelas. PLTU Jawa-5 merupakan pembangkit terbesar dalam proyek 35.000 MW, setara dengan PLTU Batang.

Sebenarnya lelang sudah mencapai tahap akhir, tinggal tersisa 2 calon dan PLN tinggal menunjuk pemenang.

Tapi PLN kemudian membatalkan lelang pengadaan tersebut. Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, mengatakan pembatalan dilakukan karena ada hal-hal yang tidak sesuai secara procedural dan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Selain negara, pihak lain yang dirugikan dari pembatalan lelang tersebut adalah investor.

Dua konsorsium yang mengikuti proses tender PLTU Jawa-5 di Serang adalah China Oceanwide Holding Group dan China Shanghai Electrical Power Construction Company yang merupakan BUMN RRT, salah satu kontraktor EPC terbaik di bidang pembangkit listrik di Tiongkok.

Masalah lain di proyek 35.000 MW adalah lelang pembangkit sebanyak 16.000 MW yang molor. Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) Kementerian ESDM menyebutkan bahwa penyebabnya ialah PLN belum menyerahkan revisi Rencana Umum Pembangkit Tenaga Listrik (RUPTL) kepada Kementerian ESDM.

Melihat banyaknya perubahan tersebut, Sujatmiko mengaku Kementerian ESDM sedang mengkaji beberapa cara untuk mengambil alih tender proyek 35.000 MW.

Dilansir harian Kontan, ada tiga alasan mengapa pemerintah akan mengambil alih proyek ini. Pertama, jika tender tak kunjung dilakukan tahun ini, proyek 35.000 MW terancam gagal selesai dalam lima tahun ke depan.

Kedua, hasil pantauan UP3KN, dari 35.000 MW, PLN baru menggelar tender proyek pembangkit berkapasitas 18.000 MW. Masih ada 16.000 MW yang belum dilelang. Padahal, seharusnya proyek itu sudah ditenderkan.

Dan ketiga, alih-alih mempercepat proses lelang, PLN justru menghentikan proses lelang pembangunan pembangkit listrik yang sudah jalan.


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...royek-35000-mw

---