Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas banyak hal. Salah satunya terkait situasi politik yang memanas pada masa kampanye pilkada serentak 2017.


Usai pertemuan, keduanya menggelar konferensi pers di beranda belakang Istana. Mengawati mengapresiasi konsolidasi politik yang dilakukan Jokowi. Ia pun menyarankan agar Jokowi menggelar pertemuan dengan ketua umum partai politik untuk menurunkan suhu politik.


"Seperti kemarin kan saya bertemu dengan Ketum Partai Golkar. Lalu, dalam beberapa hari ini saya juga akan bertemu dengan (ketua umum) partai pendukung Presiden. Saya minta izin supaya saya bisa bertemu, berkomunikasi lagi," ujar Megawati.


Terkait Pilkada, Megawati meminta agar semua pihak menahan diri. Media pun diminta tidak ikut memanaskan suasana. "Justru ikut menyejukkan. Karena nanti yang menderita rakyat di bawah yang tidak mengerti apa-apa," imbuhnya.


Menanggapi saran Megawati, Jokowi mengatakan, ia memang mengagendakan bertemu ketua umum parpol. Tidak menutup kemungkinan, Jokowi juga bakal menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Iya nanti. Nanti semuanya akan kita atur. Semua kita atur," ujar Jokowi.


Menurut Jokowi, suhu politik yang memanas pada masa Pilkada merupakan hal yang lazim. Yang patut diwaspadai saat ini, lanjut Jokowi, ialah pihak-pihak yang memanfaatkan situasi demi kepentingan politik tertentu.


"Tetapi ya itu, ada yang menunggangi untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Buat saya seperti itu biasa saja. Tapi yang penting sekali lagi, jangan merugikan NKRI, jangan melemahkan Bhinneka Tunggal Ika kita, apalagi merongrong Pancasila," imbuh Jokowi.


Terkait pernyataan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang menyebut adanya rapat-rapat yang mengagendakan upaya makar, Jokowi mengatakan, merupakan kewajiban kepolisian untuk mengawasi aktivitas-aktivitas yang membahayakan keutuhan negara dan bangsa.


"Itu tugas Polri dan TNI untuk waspada (terhadap hal-hal) yang membahayakan NKRI dan demokrasi kita. Semuanya harus merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku," ujar Presiden.


Jokowi juga menepis rumor yang menyebut bakal terjadi eksodus pengusaha ke luar negeri. "Enggak ada (isu itu). Kapolri sudah memberikan jaminan keamanan. Kemarin, saya ke mal juga ramai saja. Enggak ada apa-apa," kata dia.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...na-bertemu-sby

---

Kumpulan Berita Terkait KASUS HUKUM AHOK :

- Jokowi Atur Rencana Bertemu SBY

- Kasus Ahok Dinilai Tak akan Mampu Gulingkan Pemerintahan

- Menag: Apa Masih Perlu Demonstrasi 2 Desember?