Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama menganggap adanya tunggakan tagihan listrik di 26 sekolah di Jakarta merupakan kelalaian dari kepala sekolah.

Ia menganggap adanya tunggakan tersebut karena ketidakpahaman kepala sekolah mengenai sistem yang kini diterapkan di Pemerintah Provinsi DKI.

"Harusnya kepala sekolah yang diperiksa, ada apa," kata dia saat ditemui di rumah relawan kampanye, di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2016).

Ahok menyatakan, Pemprov DKI kini menerapkan sistem debet dalam setiap transaksi, termasuk dalam pembayaran tagihan listrik.

Untuk pembayaran listrik di sekolah, ia menilai kepala sekolah seharusnya tinggal datang ke Bank DKI dengan menyertakan surat pernyataan dan tagihan tanpa perlu menarik uang.

Setelah itu, ujar Ahok, nantinya tagihan secara otomatis akan dibayarkan lewat penarikan saldo di rekening Pemprov DKI.

"Sudah saya minta semua sekolah itu pindah buku, over-debet istilahnya. Jadi semua bank itu enggak boleh transaksi tunai sebenarnya. Harusnya tinggal membuat pernyataan di bank, langsung potong," ujar Ahok.

Ada 26 sekolah yang aliran listriknya diputus oleh Perusahaan Listrik Negara. Total tunggakan listrik di 26 sekolah itu diketahui mencapai Rp 3 miliar.

Dinas Pendidikan DKI menyatakan, penyebab tunggakan listrik adalah kelalaian saat penyusunan anggaran.

Sebab, anggaran untuk membayar biaya listrik tidak dimasukkan pada APBD DKI 2016 dan baru dimasukan pada APBD Perubahan DKI 2016.

Akhirnya, pembayaran listrik pun menunggak hingga 10 bulan. PLN sempat memutus aliran listrik sekolah. Hal ini mengakibatkan terganggunya kegiatan belajar.

Sebab, sejumlah peralatan sekolah beroperasi menggunakan listrik, seperti lampu, proyektor, kipas dan AC, absensi murid dan guru, air untuk kamar mandi, dan bel sekolah.

SUMBER

Panasbung.. seraaaaang...

btt: yg bikin aneh.. masa disdik bilangnya ga d anggarin d APBD 2016 ??.. lha, sekolah yg lain aja ga masalah kok..

adakah kaitannya ma yg d bold merah ?..