Ini Sikap Resmi MUI Terkait Rencana Demo 2 Desember

Jakarta - MUI mengambil sikap terkait rencana Gerakan Nasional Pengawal (GNPF) Fatwa MUI yang akan menggelar aksi pada 2 Desember mendatang. Berikut pernyataan sikap MUI yang tertuang dalam Taushiyah Kebangsaan.

Taushiyah Kebangsaan ini ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Ma'aruf Amin disampaikan oleh Wasekjen MUI Sholahudin Wahid di kantor MUI, Selasa (22/11/2016).

1. MUI mengimbau kepada masyarakat agar dalam ikhtiar memperjuangkan musyawarah dengan para saluran lobi, eksekutif, pihak pengambil kebijakan, baik termasuk keamanan dan penegak hukum maupun legislatif serta aparat menyampaikan pernyataan pendapat melalui pers dan media komunikasi lainnya karena hal tersebut dinilai lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi di Indonesia.

2. Apabila terpaksa hendak melakukan demonstrasi, MUI mengimbau agar dilakukan dengan sopan, tertib, damai, akhlaqul karimah, serta mematuhi peraturan yang berlaku.

3. Terkait dengan rencana aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 yang antara lain akan dilakukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI), maka MUI memandang perlu untuk menegaskan bahwa GNPF MUI bukanlah merupakan bagian dari Dewan Pimpinan MUI dan tidak ada hubungan struktural formal apapun juga antara DP MUI dengan GNPF MUI.

4. MUI meminta apabila terdapat kelompok masyarakat tetap melakukan aksi demo pada 2 Desember 2016, hal tersebut hendaknya dilakukan dengan tidak menggunakan atribut atau logo atau simbol-simbol MUI.

5. MUI juga mengingatkan peserta unjuk rasa agar tetap fokus pada tema penegakan hukum kasus penistaan agama serta tidak menyimpang untuk tujuan lainnya yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebhinnekaan dan keutuhan NKRI.

6. MUI mengimbau kepada pihak Kepolisian dan aparat keamanan lainnya, hendaknya dalam menghadapi para peserta unjuk rasa tetap mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis profesional, dan proporsional serta menghindari penggunaan kekerasan.⁠⁠⁠⁠

Demikian Taushiyah Kebangsaan MUI ini disampaikan semoga dapat dijadikan perhatian kita bersama.

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia

Ketua Umum Sekretaris Jenderal

Ma'ruf Amin Anwar Abbas
https://news.detik.com/berita/d-3351...emo-2-desember


Sebelumnya, mari kita sama-sama melihat dulu secara terang benderang, apakah MUI itu?
Ini ulasannya seperti yang termuat di https://id.wikipedia.org/wiki/Majeli...lama_Indonesia

Majelis Ulama Indonesia

Berdirinya MUI

Lima peran MUI

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
Sebagai pemberi fatwa (mufti)
Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri’ayat wa khadim al ummah)
Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
Sebagai penegak amar ma'ruf nahi mungkar

Hubungan dengan pihak eksternal

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian.Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian -- dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh -- kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia , sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturrahmi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.

Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antarkomponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin (Rahmat bagi Seluruh Alam)


Sesuai dengan sejarah berdirinya MUI dan maksud dari pendirian MUI, jelaslah sudah BAHWA MUI BUKAN WADAH TUNGGALatau wadah yang punya hak superior dalam menentukan sebuah kebijakan demi kemaslahatan Ummat Islam Indonesia.
MUI hanyalah wadah bagi silaturahim para Ulama, Zuama, dan Cendekiawan Muslim. Dan Cendekiawan muslim bukan berarti dia harus mempunyai Predikat sebagai Ulama. Contohnya disini adalah BJ. Habibie dan Nurcholis Madjid. Sementara cendekiawan Muslim sendiri telah mempunyai wadah tunggal yaitu ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).

MUI juga bukan bagian dari Organisasi manapun, sehingga seharusnya setiap keputusannya tidak boleh berat sebelah, tidak boleh diopengaruhi oleh pihak manapun juga, serta tidak boleh membawa agenda-agenda yang ada diluar ranah kewenangannya. Karena MUI didirikan semata-mata untuk kemaslahatan Ummat Islam Indonesia, yang diwakili oleh Para Ulama-Ulama atau Uzama atau Cendekiawan Muslim yang ada disana. Kebangsaan Indonesia tetap menjadi modal dasar berdirinya MUI. Apa modal dasar Kebangsaan itu? UUD 1945 dan Pancasila!

Jadi, alangkah sangat disayangkannya jika ada oknum Ulama di MUI yang selalu melontarkan kritikan-kritikan pedas namun tak ada niat buat membangun sama sekali. Hanya mempertontonkan kesombongan semu, seolah-olah ingin berkata : Ini lho, ane, Ulama MUI. Jadi ane berhak berkata apapun, bahkan menyerang pemerintah sekalipun! Tak perlu disebutkan disini, siapa oknum ulama yang dimaksud. Karena diawal pembentukannya, MUI diperlukan untuk menjembatani antara pandangan Ulama atau Uzama atau Cendekiawan Muslim dengan Pemerintah. Antara Ulama dengan Umaroh.

Dan sangat janggal juga apabila ada oknum Ulama di MUI yang doyan sekali bicara nyinyir di twitter, menyindir-nyindir ummat lain, menyindir-nyindir suku tertentu, atau ikut campur masalah yang bukan kewenangannya. Lagi-lagi nae bilang, gak perlu menyebut nama, kitapun mahfum siapa orang tersebut. Lantas, haruskah kita tetap menghargai Ulama seperti itu? Bukankan kita sebagai Ummat yang diwakilinya berhak menegur? Benarkan dia hanyalah oknum? kalau oknum, mengapa seolah ada pembiaran, seolah-olah yang lain takut untuk menegur.

Dari wikipediapun kita bisa melihat, bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh MUI juga hanya sebatas FATWA. Mengenai hal ini, FATWA yang dikeluarkan oleh MUI apakah menjadi produk tertinggi dan mutlak bagi ummat Islam Indonesia atau tidak, sebab menilik dari kemandirian MUI yang sebenarnya SEJAJAR dengan Ormas-ormas Islam lainnya, sejogjanya, Fatwa MUI pun tidak mutlak mengikat.

Fatwa! Ini yang sekarang menjadi rancu. Jika kita melihat apa yang dihasilkan oleh MUI mengenai permasalahan ucapan Ahok, bahwa yang dikeluarkan oleh MUI adalah PERNYATAAN SIKAP. BUKAN FATWA. Lantas darimana tiba-tiba ada pembenaran kalau Pernyataan Sikap itu kedudukannya lebih tinggi dari Fatwa? Bukankah hal itu menistakan Fatwa itu sendiri?

Dan ini akan menjadi semakin lucu, ketika MUI membantah bahwa apa yang dikeluarkan itu bukanlah Fatwa, tetapi diambil begitu saja oleh sekelompok orang dengan mengatasnamakan Islam, lalu dengan seenaknya merubah Pernyataan Sikap itu menjadi Fatwa, dan MUI malah diam! Lucu? Atau lucu? Alangkah dzalimnya MUI jika semua yang ada di MUI TIDAK SEKALIPUN mau mengingatkan atau membantah kerancuan itu, bahkan seolah membiarkan. Lantas, dalam demo 4 November dan demo yang akan dilakukan lagi pada tanggal 2 Desember itu, Fatwa mana yang dikawal??????

Alangkah bahayanya jika sebuah Organisasi yang mengatasnamakan Islam, memperoleh legitimasi cuma-cuma, padahal kedudukannya sama saja dengan Ormas Islam lainnya, mempermainkan perasaan, menggiring opini, menyesatkan Ummat dengan produk yang dikeluarkannya. Ingat! Semua Warga Negara Indonesia kedudukannya sama dimata hukum! Itu harus berlaku pada siapa saja. Tak terkecuali siapapun yang ada dibalik wadah MUI. Lantas kenapa tidak ada proses lebih lanjut soal Lembaga Keuangan yang bermasalah itu yang melibatkan beberapa petinggi MUI? Kenapa bisa hal-hal remeh temeh seperti polisi tidur sampai keluar Fatwa? Kenapa dibiarkan saja seseorang di MUI menyebarkan kebencian di twitter?

Jika MUI ini penting bagi kita semua, Ummat Islam Indonesia, mari kita diskusikan.
Opini ini ditulis tidak berdasarkan kebencian, tetapi dikarenakan kesedihan yang mendalam, bahwa ane sebagai muslim, melihat adanya banyak penyimpangan dengan fungsi MUI ini.

Sekedar saran! Ada baiknya MUI memang direformasi, membuang semua ulama-ulama yang mempunyai kepentingan politik, bisnis, atau apapun juga mengenai masalah keduniawian. Ambillah Ulama-ulama yang kepentingannya hanya menjaga Ummat Islam Indonesia, mewadahi Ummat Islam Indonesia, memberi kesejukan kepada Ummat Islam Indonesia, juga kepada Ummat lain diluar Islam, agar kita bisa menunjukkan bahwa memang benar kalau Islam itu adalah agama yang Rahmatan LIl Alamin.