Cawagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengemukakan pihaknya akan menerima keputusan kepolisian yang telah menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka, Jakarta, Rabu (16/11). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Liputan6.com, Jakarta - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku tak sependapat dengan program calon gubernur nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang akan mengalokasikan anggaran Rp 1 miliar untuk setiap RT per tahunnya.

Djarot menjelaskan, penduduk miskin di Jakarta sudah rendah yakni sekitar 3,75 persen. Yang menjadi masalah di Jakarta saat ini adalah ketimpangan antara orang kaya dan miskin.

"Yang menjadi persoalan kita adalah, memperpendek jarak antara orang kaya dengan yang miskin. Karena gini rasio di Jakarta itu, 0,46," ucap Djarot di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).

Sebagai solusinya, lanjut Djarot, bukan dengan bantuan uang tunai melainkan dengan subsidi warga miskin melalui biaya sekolah gratis, transportasi gratis, hunian murah melalui rumah rusun.

"Kita siapkan sekolah gratis, transportasi murah dan hunian layak," ucap calon petahana itu.

Berkaca dari pengalamannya menjadi Wali Kota Blitar, program bantuan langsung tunai tidak berdampak langsung untuk pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, kata Djarot, lebih baik anggarannya dialokasikan untuk membuka lapangan pekerjaan.

"Kita tidak akan membagi-bagikan (uang) begitu saja. Waktu saya menjadi wali kota itu, program BLT tidak berdampak langsung dengan pemberdayaan masyarakat. Lebih baik kita membuka lapangan kerja," imbuh Djarot.

Lapangan pekerjaan yang dimaksud Djarot, salah satunya adalah Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang diperuntukkan bagi warga ber-KTP DKI.

"PPSU difokuskan warga kelurahan setempat," Djarot menandaskan.