selamat sore agan-agan semua...

ane hanya ingin menyuarakan keresahan saya melihat fenomena yang terjadi saat ini. Begini gan... di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumtera Barat kini tengah terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kg. Gas Melon itu sudah didapat, kalau pun ada pasti dengan harga di atas harga subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya dari harga Rp17 ribu bisa mnejadi Rp24 ribu...

Ini tentu sudah menyalahi atauran .. pasalnya rakyat miskin kembali dipaksa untuk tidak menerima subsidi seperti yang seharusnya mereka terima.
Nah kenapa ini bisa terjadi?
besar kemungkinan karena subsidi ini salah sasaran. banyak orang kaya atau golongan menengah dan mungkin juga atas, mulai mennggunakan gas melon ini gan...

Mereka yang sehraunsy menggunakan bright gas 45,5 kg atau gas elpiji 15 kg, beralih ke gas melon karena harga nya murah lantaran di subsidi gan...
miris melihatnya kalao melihat beberapa orang kaya justru mengambil dan merampas hak rakyat miskin ini. untuk itu marilah kita sadar dan menyadarakan mereka yang salah jalan.
bagi yang mampu harap jangan gunakan gas 3 kg melon agar gas tersebut tdk langka, krn selama ini pendistribusian gas melon itu sudah sesuai jumlah keluarga miskin yang didata oleh Pemda atau Pemkab.





Kembalikan Gas Melon Sebagai Hak Rakyat Kecil


Kelangkaan gas elpiji 3 kg terus terjadi di sejumlah daerah. Setelah Jawa Barat, yang berlanjut ke Jawa Tengah, pekan ini hal serupa juga terjadi di Sumatera Barat. Bahkan kelangkaan di daerah tersebut, kini sudah memasuki dua bulan lamanya.

Di Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman dan Kota Padang, kelangkaan mulai terlihat selepas Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat kelas bawah yang seharusnya menggunakan gas elpiji bersubsidi ini kesulitan mendapatkan bahan bakar itu.

Di sejumlah pengecer, agen dan pang­kalan stok gas melon ini nyaris kosong. Kalaupun ada, harga naik sekitar Rp 20 ribu sampai Rp 24 per tabung. Padahal harga normal sesuai harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg hanya Rp 17 ribu per tabung.

Terjadinya kelangkaan gas elpiji 3 kg ini ten­tunya ada yang salah atau tidak beres. Pi­hak Pertamina sudah mendistribusikan gas me­lon ini sesuai dengan kebutuhan ma­sya­rakat hasil pendataan. bahkan jumlahnya terus ditambah. Jika terjadi kelang­ka­an berarti ada penambahan jumlah penggu­na­nya.

Besar kemungkinan, gas elpiji 3 kg ini langka lantaran salah sasaran. Banyak warga masyarakat yang seharusnya tak mengonsumsi gas melon itu, justru menggunakannya.

Gas elpiji 3 kg merupakan barang subsidi, namun juga diperjual­belikan secara bebas. Padahal seperti amanat Peraturan Presiden No. 104 tahun 2007, 3 kg lahir dari kebijakan pemerintah perihal konversi minyak tanah ke gas. Sasarannya jelas, warga miskin. Dengan demikian masyarakat kelas menengah tak berhak menggunakan elpiji melon itu.

Sayang, pada kenyataannya justru banyak warga mampu ikut ‘mencicipi’ gas 3 kg. Pemerintah kebablasan dan tampaknya tidak bisa berbuat apa-apa dengan penjualan gas elpiji 3 kg secara bebas. Maklum hingga kini, tidak ada sanksi bagi masyarakat kelas menengah atas yang membeli gas subsidi itu.

http://i2.wp.com/seputarenergi.com/w...bung.jpg?w=668

Lantaran terus menerus terjadi, dan warga kelas menengah yang seharusnya tak menggunakannya, namun mendominasi, akhirnya terjadilah kelangkaan gas 3 kg. Kelangkaan gas melon ini sudah sampai pa­da tahap meresahkan masyarakat. Bahkan ada yang melapor ke DPRD Sumbar dengan ha­rapan wakil rakyat ini bisa mencarikan jel­an keluar dari perma­salahan yang mereka hadapi.

Masalah kelangkaan ini tentu tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pihak terkait harus segera mengambil langkah untuk mengatasi kelang­kaan gas elpiji 3 kg ini. Aturan harus ditegakkan, jadi siapa saja yang berhak meng­gunakan gas subsidi ini harus tegas sehingga orang yang tidak berhak menggunakannya bisa dikenakan sanksi.

Gas melon hanya diperuntukan masyarakat tidak mampu.
Gas melon hanya diperuntukan masyarakat tidak mampu.
Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Armiati menyebut, stok gas elpiji 3 kg untuk setiap daerah sebenarnya telah cukup. Dari laporan yang masuk ke DPRD, penyaluran elpiji 3 kg sesuai dengan jumlah kepala keluarga (KK) pengguna di setiap kabupaten/kota. Pemakai elpiji 3 kg ini berasal dari kalangan menengah ke bawah.

Pemerintah daerah dan Pertamina kini mesti berusaha keras menelusuri penyebab pasti kelangkaan gas 3 kg ini dan mencarikan solusinya. Bisa saja dilakukan razia terhadap pengguna gas elpiji ini apakah sesuai dengan peruntukan­nya atau tidak.

Selain itu ada pula pihak yang me­lakukan penimbunan untuk menda­pat­kan keuntungan yang lebih besar. Meski ke­mung­kinan ini kecil, namun perlu juga di­telusuri. Kelangkaan gas elpiji 3 kg ini karena sejumlah warga yang sebelum­nya meng­gunakan gas subsidi beralih meng­gu­­nakan gas nonsubsidi dengan alasan lebih mu­rah.

Bagi masyarakat menengah atas yang sudah terlanjur ikut menggunakan gas subsidi ini diharapkan kembali menggunakan gas nonsubsidi. Gas 3 kg adalah hak orang kecil. Artinya, golongan menengah ke atas tak berhak menggunakannya.

Kasihan kita dengan rakyat kecil, sudah­lah mereka kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, direpotkan lagi dengan sulitnya mencari gas 3 kg. Mereka tak mungkin kembali menggunakan minyak tanah yang harganya cukup mahal diban­dingkan memakai gas. Sekali lagi jangan rampas hak orang kelas bawah.