Presiden Joko Widodo bersama Menteri PU Basuki Hadimuljono dan Menteri BUMN Rini Soemarno meninjau proyek pembangunan jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Bekasi, Jawa Barat, Senin (7/11). Pemerintah ingin membangun 1.000 kilometer jalan tol, tapi banyak berharap pada dana swasta.

Duit pemerintah tampaknya tak cukup buat membangun infrastruktur. Untuk membangun jalan, bandara, jembatan dan sebagainya, pemerintah mau tak mau, tak bisa sendirian. Tapi harus melibatkan campur tangan swasta.

Walau porsi belanja infrastruktur terus naik, tapi tak jua menutup kebutuhan pembangunan sarana publik. Tahun lalu porsi belanja infrastruktur mencapai 14,2 persen dari total belanja negara. Tahun ini naik menjadi 15,2 persen dan mencapai 18,6 persen pada tahun depan. Pengeluaran negara ini setidaknya membuat keseimbangan primer APBN dalam lima tahun ini selalu defisit.

Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), Agustus lalu sudah membicarakan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro soal pembiayaan investasi nonAPBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), alias melibatkan swasta.

Menurut identifikasi Jokowi, terdapat proyek-proyek infrastruktur senilai Rp430 triliun dari lima BUMN, dan juga proyek-proyek revitalisasi industri lainnya yang dari swasta yang bekerja sama dengan BUMN. Dia berharap dengan keterlibatan swasta, bisa mempercepat proyek-proyek yang ada. Swasta bisa turut membangun infrastruktur dengan beragam skema.

Menurut Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, skema pertama, jika proyek-proyek tersebut bisa dikerjakan oleh swasta, maka prioritasnya lebih dulu ditawarkan kepada swasta. Jika swasta mampu mengerjakan, maka dana APBN tidak akan digunakan untuk proyek tersebut.

Skema kedua, menurut Pramono, adalah Public-Private Partnership (PPP), alias kemitraan negara-swasta. "Jadi sudah ada keterlibatan publik di dalam hal itu, bukan swasta perorangan atau entitas company tetapi sudah menjadi Public-Private Partnership," ujar Pramono, Selasa (19/7) seperti dikutip dari Setkab.go.id.

Skema berikutnya, kata Pramono, adalah BUMN."Kalau memang swasta enggak bisa, PPP enggak bisa, BUMN enggak bisa, maka dana APBN digunakan," papar Pramono. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak semata-mata semuanya bergantung dengan ABPN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, skema PPP bukan saja bertujuan menarik dana. "Tapi juga untuk mendapatkan keahlian, sering kali ini untuk mendorong tata kelola, termasuk juga sumber daya keuangan," ungkap Sri Mulyani, Selasa (8/11) seperti dinukil dari CNN Indonesia.

Melalui skema ini, swasta tak hanya berpartisipasi dalam hal pembiayaan, tetapi diharapkan juga interaksi kepada swasta dapat terjalin lebih sehat dan disiplin. Ia menjelaskan, skema ini sudah ada sejak 10 tahun lalu.

Skema lain yang digagas pemerintah adalah viability gap fund. Dengan skema ini pemerintah akan menyuntik dana permodalan untuk proyek-proyek yang viable secara ekonomi, tapi tidak viable secara finansial.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Rosan Roeslani menjelaskan, fokus pembangunan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2019 butuh tangan-tangan swasta. Pemerintah hanya mampu membiayai proyek pemerintah sekitar 40 persen, sedangkan sisanya ditawarkan kepada pihak swasta.

Untuk sektor perhubungan membutuhkan dana Rp1.283 triliun. Akan tetapi, pemerintah hanya mampu menyediakan lewat APBN sebesar Rp491 triliun. "Ketika pembangunan infrastruktur ingin dipercepat, pada masa mendatang, ketergantungan kepada APBN tidak dapat dipertahankan lagi," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya, Rabu (16/10) seperti dinukil dari Kompas.com.

Selain itu, fokus pada pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt, 15 bandara, 1.000 kilometer jalan tol, dan 49 bendungan tak bisa diwujudkan pemerintah sendiri. "Pemerintah tidak bisa menyediakan anggaran itu APBN," ujar Rosan. Rosan mendorong pemerintah dalam menyederhanakan regulasi dan memudahkan investor dalam menjalankan usahanya di Indonesia.

Tahun depan, APBN dipatok pada angka Rp1.750,3 triliun. Duit sebanyak itu masih diharapkan dominan ditopang dari pajak.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ur-pada-swasta

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Pandji Pragiwaksono: Di belakang semua kandidat itu busuk

- Jadi tersangka pun, Ahok tetap bisa selesaikan tahapan Pilkada

- Kenapa parpol pendukung kurang getol membela Ahok?