Jumat, 18 November 2016 | 13:27 WIB | Hukum


JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mensinyalir adanya kepentingan lain, jika aksi unjuk rasa pada 25 November mendatang jadi digelar, pasca penetapan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

"Demo yang kita lihat mulai tidak fokus. Mayoritas pendemo adalah menuntut proses hukum. Tapi kita juga mensinyalir adanya demo yang memanfaatkan momentum ini dalam rangka untuk kepentingan lain, agenda-agenda inkonstitusional, dengan menumpang permasalahan ini," kata Tito, Jumat (18/11/2016).

Dirinya meminta seluruh elemen masyarakat untuk menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Saat ini penyidik Bareskrim Polri tengah bekerja sesuai undang-undang.

"Saya sebagai Kapolri memberikan kewenangan penuh kepada penyelidik untuk bekerja secara obyektif dan profesional. Oleh karena itu mari kita hormati dan silakan proses hukum kita kawal bersama dan apapun hasilnya kita hormati," ujarnya.

Tito pun mengajak masyarakat Indonesia agar mewaspadai pihak-pihak lain yang melakukan aksi yang mengancam kesatuan dan persatuan NKRI dengan berkedok memanfaatkan momen ini.

"Saya ingatkan, jangan terprovokasi, pemerintah kita adalah pemerintah konstitusional, sistem sudah berjalan dengan baik. Tindakan yang bersifat inkonstitusional ini tidak boleh terjadi," tutur Tito.

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat, keagamaan dan mahasiswa berunjuk rasa menolak penistaan agama di sekitar Silang Monumen Nasional (Monas) Jakarta pada Jumat (4/11/2016).

Awalnya, aksi berjalan damai namun massa mulai anarkis selepas shalat Isya sehingga petugas melepaskan tembakan gas air untuk membubarkan konsentrasi pengunjuk rasa.

Akibat kerusuhan itu sebanyak 350 orang dari aparat gabungan dan massa pengunjuk rasa terluka dan 21 kendaraan hancur dirusak demonstran.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Hila Japi
http://www.netralnews.com/news/hukum/read/37042/ahok.tersangka.massa.tetap.gelar.demo.kapolri.sinyalir.ada.kepentingan.lain

MUI Menghimbau Jangan Ada Lagi Aksi Damai, Aktor Politik Kebingungan
BY PALTI HUTABARAT ON NOVEMBER 17, 2016 POLITIK

http://assets.kompas.com/data/photo/2016/11/16/15391472016-11-16-15.37-.03-780×390.jpg
Aksi damai 4 November 2016, yang berakhir rusuh, sudah membuahkan hasil dengan ditetapkannya Ahok menjadi tersangka, walau belum memuaskan karena ingin Ahok sebenarnya ditangkap (saya berharap bukan dibunuh tujuannya). Karena itu, tidak ada lagi alasan yang bisa dipakai untuk melakukan aksi damai (katanya) 25 November 2016. Permintaan untuk segera menetapkan status Ahok sudah dilakukan pemerintah.

“Kami menyambut baik dengan penuh rasa syukur keputusan Polri tentang status Basuki Tjahaja Purnama, gubernur DKI Jakarta nonaktif. Ini merupakan hasil proses hukum yang memenuhi keadilan masyarakat,” kata Ketum PB Al Washliyah, Yusnar Yusuf Rangkuti.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan tinggi ke Presiden Joko Widodo atas tingkat kenegarawanan dengan tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum dan tidak melindungi Basuki Tjahaja Purnama,” ungkapnya.

Menyikapi penetapan Ahok menjadi tersangka, MUI pun menghimbau supaya tidak ada lagi aksi damai 25 November. Karena sekarang perjuangan sudah dialihkan ke persidangan.

“Menyikapi rencana demo tanggal 25 November, MUI mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengurungkan niatnya melakukan aksi damai kembali,” kata Wakil Ketua MUI Pusat Zainut Tauhid dalam keterangannya, Rabu (16/11/2016).

“Proses hukum masalah ini masih cukup panjang sehingga dibutuhkan kesabaran, kekuatan dan kesungguhan. Sehingga keputusan hakim di pengadilan nanti benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat,” sambungnya.

Akhirnya pernyataan meneduhkan disampaikan oleh MUI. Pernyataan ini tentu saja akan memberi keteduhan dan ketenangan kepada umat. Tentu saja umat yang saya menghormati dan menghargai pernyataan MUI. Jika sebelumnya sangat taat dengan pernyataan agama MUI mengenai kasus Ahok, maka sudah sepatutnya himbauan ini diindahkan oleh umat. Supaya tidak perlu lagi ada aksi damai 25 November.

Pernyataan MUI ini juga pada akhirnya memisahkan aksi damai 25 November, jika tetap dilakukan, dari isu kasus Ahok. Karena kasus Ahok sudah masuk dalam ranah hukum dan tidak perlu lagi mendesak pemerintah dan Jokowi yang diduga sebelumnya berusaha melindungi Ahok. Hal inilah yang sebelumnya ditunggangi oleh aktor politik yang menyeret-nyeret nama Jokowi.

Ditetapkannya Ahok menjadi tersangka pada akhirnya menutup keran aksi damai dan menjadi filter untuk melihat siapa dan apa sebenarnya tujuan aksi damai 25 November. Kalau murni ingin mempersoalkan kasus Ahok, maka demo harus dihentikan. Tetapi jika tetap dijalankan, maka ada modus lain di dalamnya.

Penetapan Ahok sepertinya tidak diduga oleh aktor politik yang menunggangi isu ini. Mereka kebingungan apa alasan yang tepat untuk melakukan demo 25 November. MUI dan para pemimpin ormas Islam lainnya sudah tenang dan tidak bisa lagi digerakkan. Paling hanya FPI saja yang bisa digunakan. Itu pun biayanya bisa mahal karena Habib bakalan minta mobil baru lagi.

Akhirnya, marilah kita bekerja lagi, berkarya lagi, dan bermasyarakat lagi. Tinggalkan dan jangan ikuti mereka yang gila demo demi sesuap nasi bungkus dan uang ratusan ribu demi menggulingkan pemerintah dan memecah belah NKRI. Terlalu mahal dan berat resikonya bagi negara ini. Mari gunakan energi kita untuk hal-hal yang positif.

Pesan saya untuk aktor politik. Gunakanlah sarana Pilkada dan Pilpres untuk merebut kekuasaan. Hentikan cara-cara barba dan primitif demi merebut kekuasaan.

Salam Bingung.