VIVA.co.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meyakini korupsi Rp2,3 triliun pada proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tidak dinikmati satu-dua orang saja.

Penyidik KPK, katanya, terus memeriksa orang-orang yang diduga terlibat dan mengetahui kasus itu, seperti Azmin Aulia, adik mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, yang telah diperiksa.

"Saya masih pada keyakinan kalau kerugian negara banyak, pelakunya tidak mungkin hanya dua orang," kata Agus di kantornya di Jakarta pada Senin, 14 November 2016.

Proyek e-KTP yang diusut KPK total anggaran yang dikucurkan negara mencapai Rp5,8 triliun. Agus memastikan tersangkanya akan terus bertambah seiring penyidikan KPK.

"Jadi sekarang kami masih terus mendalami dan cari alat bukti. Mudah-mudahan kita segera menemukan dan tidak lama-lama," ujarnya.

KPK memeriksa sedikitnya empat orang saksi, termasuk Direktur PT Gajendra Adhi Sakti, Azmin Aulia. Saksi lain adalah staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Husni Fahmi; Karyawan Perum Percetakan Negara RI, Indri Mardiani; dan Advokat Kantor Hukum Hotma Sitompoel and Associates, Mario Cornelio Bernando.

KPK juga memeriksa Irman sebagai saksi untuk Sugiharto. Kelar diperiksa, Irman menyatakan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan justice collaborator agar pelaku utama bisa diungkap.

KPK sudah menjerat Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen proyek e-KTP dan Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil pada Kementerian Dalam Negeri.

KPK Diyakini Telusuri Keterlibatan Novanto di Kasus e-KTP

VIVA.co.id - Mantan Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Chairuman Harahap yakin, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menelusuri dugaan keterlibatan mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Sebab, sebelumnya Novanto disebut-sebut turut mengatur pemenang tender proyek senilai Rp6 triliun tersebut. "(Penyidik) KPK tentu akan menelusuri sejauh mana itu. Sejauhmana ada keterlibatannya.

Sejauh mana ada pengaturan (tender). Pengaturan kan harus diselidiki. Siapa yang memainkan, pertemuannya di mana, lalu apa hasil mufakatnya," kata Chairuman di kantor KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 7 November 2016.

Chairuman di KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, dalam kasus korupsi e-KTP.

Menurut Chairuman, banyak cara yang bisa dilakukan penyidik dalam menelusuri para pemain dan penikmat uang proyek e-KTP. Bukan hanya dengan memanggil nama-nama yang disebutkan Muhammad Nazaruddin, melainkan juga mengacu pada bukti-bukti yang dimiliki.

Nazaruddin adalah terpidana kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet. Namun, dalam kasus e-KTP, Nazaruddin berstatus wistleblower atau saksi yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam membongkar kasus tersebut.

Sebelumnya, Nazaruddin menyebut banyak nama yang terlibat dan menikmati korupsi e-KTP. Di antaranya yakni mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Setya Novanto.

Ketiganya dituding sebagai 'biang keladi' korupsi senilai Rp2 triliun pada proyek e-KTP. "Soal benar atau tidak, kan nanti di penyidikannya. Karena penyidikan membuat terang perkaranya dan menemukan tersangkanya. Jadi, biarlah KPK yang menindaklanjuti.”

viva news

Akankan menteri beye ngandang lagi