Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak keras kedatangan ulama Mesir, Syeikh Amru Wardani yang akan menjadi saksi ahli kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sebagia bentuk penolakannya, MUI membuat surat yang ditujukan kepada Syeikh Al Azhar dan Duta Besar (Dubes) Mesir untuk Indonesia. Surat yang berisi 4 poin itu meminta Syeikh Azhar untuk mempertimbangkan kedatangan Direktur Darul Ifta Mesir (Syeikh Amru Wardani) sebagai saksi ahli kasus Ahok.

“Tadi pagi saya dan pimpinan MUI bertemu dengan Dubes Mesir untuk Indonesia. MUI mempertanyakan apakah benar petinggi lembaga Fatwa Mesir Darul Iftaa, Syeikh Mushthofa akan menjadi saksi meringankan kasus Ahok,” ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, KH Muhyiddin Juanidi, Senin (14/11/2016).

Muhyiddin menambahkan, berdasarkan keterangan Dubes Mesir, Syeikh Mushthofa diundang oleh salah satu kelompok yang dekat dengan partai penguasa. Namun dia tidak tahu akan dijadikan sebagai saksi ahli dalam kasus Ahok.



Karena itu, MUI mengirimkan surat kepada Syeikh Al Azhar yang menaungi lembaga fatwa Darul Iftaa Mesir agar Syeikh Mushthofa tidak campur dalam urusan agama di Indonesia.

Berikut ini surat MUI yang ditujukan kepada Syeikh Al Azhar terkait rencana Syeikh Mushthofa menjadi saksi ahli kasus Ahok:

1. kunjungan Syeikh Amru Wardani bisa menimbulkan kegelisahan kaum muslimin yang bisa berujung pada bentrok sesama ormas.

2. kedatangan Syeikh Amru Wardani merupakan bagian dari intervensi terhadap urusan dalam negeri suatu negara.

3. Kedatangan Syeikh Amru Wardani sama dengan tidak mengakui kahlian dan kelayakan MUI/ulama Indonesia dalam memutuskan masalah agama.

4. Kunjungan Syeikh Amru Wardani bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mengotori hubungan baik dua negara.

http://pojoksatu.id/news/berita-nasi...si-kasus-ahok/




Rimanews - Majelis Ulama Indonesia menyesalkan sikap kepolisian yang mengundang Syeikh Amr Wardhani sebagai saksi ahli kasus penistaan agama yang diuga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Belum ada kejelasannya, apa legal standing-nya kalau ulama Mesir jadi saksi ahli? Ini dari luar teritorial Indonesia. Kalau dari etika, ini kan permasalahan bangsa Indonesia? Ya seyogyanya saksi ahlinya juga dari Indonesia," kata Komisi Hukum MUI, Abdul Choir Ramadhan usai berbicara di acara diskusi "Penitaan Alquran Dalam Perspektif Agama" di Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Senin (14/11/2016).

Abdul menyayangkan kehadiran Syekh Amr karena Indonesia juga memiliki pakar dan ahli agama yang mumpuni untuk menjadi saksi ahli atas dugaan penistaan Agama yang dilakukan oleh Ahok. "Kalau dari luar (didatangkan) untuk meringankan terlapor, tentu tidak adil," kata Abdul.

Syekh Amr adalah ulama yang tergabung dalam organisasi Daarul Ifta di Mesir. Organisasi itu dikenal karena pernah mengeluarkan fatwa yang membolehkan nonmuslim memimpin kaum muslimin.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan atas nama Mahdi Alkaaf dari FPI Mesir, disebutkan, Syekh Amr diundang oleh pemerintah Indonesia sebagai saksi ahli kasus Ahok untuk menafsirkan surat Almaidah ayat 51. Dia dikabarkan akan didampingi penerjemah Prof .Dr. Amany Lubis.

Tertulis di pernyataan itu, "Apapun keterangan yang disampaikan oleh Syekh Amr dalam pemeriksaan sebagai saksi ahli adalah murni sikap ilmiah dari pribadi beliau. Tidak ada intervensi dari siapapun atau pengaruh dari manapun. Seandainya terdapat keterangan yang merugikan atau bertentangan dengan aspirasi umat dalam kasus ini, itu murni ijtihad pribadi beliau yang tidak mengetahui kondisi Indonesia yang sesungguhnya".

http://rimanews.com/nasional/hukum/r...n-Ulama-Mesir-