"Ketika ada sekelompok negara kaya merasa mampu mengubah dunia dengan menggunakan kekuatannya, maka ketidakseimbangan global jelas membawa sengsara yang semakin kentara ketika PBB tidak berdaya. Aksi-aksi kekerasan tanpa mandat PBB seperti yang kita saksikan telah menafikan keberadaan badan dunia yang kita miliki bersama itu. Oleh karena itu, kita bangsa-bangsa di Asia Afrika mendesak reformasi PBB agar berfungsi secara optimal sebagai badan dunia yang mengutamakan keadilan bagi kita semua, bagi semua bangsa.”

Nukilan pidato Presiden Jokowi pada pembukaan Konferensi Asia Afrika 2015, DI JCC, Jakarta, 22 April 2015 ini bisa jadi mewakili keinginan banyak negara di dunia soal kondisi PBB saat ini. Agustus lalu, Presiden Filipina Rodrigo Duterte juga sempat membuat kehebohan dengan ancaman akan keluar dari keanggotaan PBB terkait kecaman organisasi dunia ini terhadap pemberantasan narkoba yang dianggap melanggar HAM di negaranya.

Duterte menyerang PBB, menyebutnya gagal menjalankan misi-misinya dalam mengurangi kelaparan dan meredakan konflik internasional, juga mengabaikan kesengsaraan yang terjadi di Filipina akibat narkoba.

“Keluarkan kami dari organisasi Anda. Anda belum melakukan apa-apa. Kapan Anda terakhir kali di sini? Tak ada. Tak pernah. Kecuali untuk mengkritik," tegas Duterte, dikutip dari The Independent.

Suara sumbang terhadap PBB hampir seusia dengan kelahiran lembaga ini. Saat PBB memberi kursi terhadap Malaysia di Dewan Keamanan pada 1965, Indonesia di bawah Presiden Soekarno keluar dari PBB. Waktu itu Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia.

Kelahiran PBB tak terlepas dari peranan negara-negara pemenang Perang Dunia II yaitu Amerika Serikat, Inggris, dkk yang menginisiasi sebuah piagam PBB hasil dari Konferensi San Fransisco, di AS pada Juni 1945. Tanggal pasti kelahiran PBB terjadi pada 24 Oktober 1945, saat piagam PBB diratifikasi oleh negara sponsor utama seperti AS, Perancis, Inggris, Soviet, dan Cina. Hingga kini, PBB dengan 193 anggota masih bertahan dengan masing-masing kontribusinya.

Kontributor Terbesar

Bicara PBB tak bisa hanya soal siapa orang nomor satu di kursi sekretaris jenderal, tetapi perlu membahas the big five penguasa di Dewan Keamanan PBB yang meliputi AS, Perancis, Inggris, Uni Soviet (Rusia), dan Cina, sebagai pemegang hak veto. Posisi negara-negara ini tak terusik selama puluhan tahun.

Sementara itu, 10 negara lainnya sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan silih berganti menanti giliran tanpa hak istimewa. Mereka adalah Angola, Mesir, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Senegal, Spanyol, Ukraina, Uruguay, dan Venezuela.

Kewenangan anggota “abadi” dewan keamanan punya peran besar, bisa menentukan ke mana arah dunia melaju. Dan ini bukan tanpa sebab. Setiap tahun anggota PBB yang meliputi 193 negara di dunia urunan untuk biaya operasional tahunan PBB, dan persentasenya dilihat dari kemampuan ekonomi masing-masing anggota. Dalam situs resmi PBB, [url=http://www.un.org,]www.un.org,[/url] tahun ini total kontribusi iuran wajib anggota PBB mencapai $2,548 miliar untuk periode 2016-2017.

Jumlah ini memang turun dibandingkan periode 2015-2016 yang total urunannya mencapai $2,771 miliar. Persoalan kelancaran arus kas memang menjadi persoalan tersendiri bagi PBB, per 30 April 2016, masih ada tunggakan $1,43 miliar dari para anggotanya yang belum patuh membayar.



Siapa kontributor terbesar iuran wajib di PBB?

Siapa lagi kalau bukan AS dan negara-negara penopang PBB lainnya. AS menyumbang 22 persen iuran wajib, Inggris menyumbang 5,179 persen, Perancis 5,593 persen, Cina 5,148 persen, dan Rusia 2,438 persen. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya urunan 0,346 persen, atau Filipina yang hanya 0,154 persen. Biaya operasional ini di luar biaya menjaga perdamaian (peacekeeping) yang nilainya jauh lebih besar. Beban ini menjadi urunan tambahan bagi negara-negara pentolan di Dewan Keamanan PBB.

Membiayai kegiatan penjaga perdamaian memerlukan biaya yang besar. Sejak 1948, setidaknya sudah ada 71 operasi menjaga perdamaian, dan saat ini masih berlangsung 16 operasi PBB dalam menjaga perdamaian. Untuk tahun fiskal 2016-2017, biaya operasional menjaga perdamaian disepakati sebesar $7,87 miliar dolar AS, atau turun 400 juta dolar AS dibandingkan tahun fiskal sebelumnya.

Dana sebesar ini ditopang oleh negara pendonor yang umumnya merupakan negara-negara maju. Pada 2016, biaya menjaga perdamaian PBB disediakan oleh AS, yang berkontribusi 28,57 persen, Cina 10,29 persen, Jepang 9,68 persen, Perancis 6,31 persen, Inggris 5,8 persen, Rusia 4,01 persen, Italia 3,75 persen, Kanada 2,92 persen, Spanyol 2,44 persen, dan lainnya.

Anggaran operasional, anggaran operasi menjaga perdamaian, belum termasuk pengeluaran atau program, kewajiban lainnya, termasuk utang maupun piutang kepada negara-negara anggota PBB. Sehingga bila ditotal, keseluruhan belanja PBB setiap tahunnya jauh lebih besar. Berdasarkan 2015 Annual Statistical Report on United Nations Procurement seperti dipacak pada laman [url=http://www.unops.org,]www.unops.org,[/url] tahun lalu total belanja barang dan jasa PBB menembus $17,57 miliar. Mengalami kenaikan 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya $17,2 miliar.

Pada 2015, sebanyak 51 persen belanja dalam bentuk jasa, dan sisanya 49 persen dalam bentuk barang. Lagi-lagi dominasi negara besar berada paling teratas. AS berkontribusi sebanyak 9,37 persen untuk pengadaan barang dan jasa senilai $1,647 miliar, disusul oleh India sebanyak $1,277 miliar. Sepuluh besar pemasok barang dan jasa untuk PBB tahun lalu setara dengan 44,83 persen. Semua ini akan terus naik dan harus ditanggung oleh para anggotanya.

Jika melihat angka-angka itu, bisa dilihat bahwa PBB sebagai anak yang lahir dan diasuh oleh segelintir negara kuat dan kaya dengan kontribusi terbesar dari sisi pembiayaan. Jadi jangan harap ada kepastian reformasi di PBB seperti yang diharapkan Presiden Jokowi tahun lalu dalam peringatan KAA. Justru, kepastian yang telah terjadi adalah, kehadiran organisasi lintas bangsa ini berawal dari peristiwa besar.

Masih ingat? saat Liga Bangsa-bangsa lahir, organisasi pra-PBB ini meluncur setelah Perang Dunia I berakhir 1918, dan PBB pun juga lahir dari bubarnya perang dunia II pada 1945. Lalu apakah “PBB Reformasi” harus lahir dari sebuah proses perang dunia di masa mendatang?

Antonio Guterres yang belum lama ini ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal PBB, menggantikan Ban Ki-moon, bisa jadi tak akan pernah tahu jawaban dari pertanyaan ini. Namun yang pasti, PBB di usia tua renta ini malah sering disentil oleh para anggotanya, terutama soal keadilan dan ketegasan.

https://tirto.id/mereka-yang-menggenggam-pbb-bXsq