TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Politikus Partai Demokrat Amir Syamsuddin meminta agar pemerintah saat ini tidak mencari-cari kesalahan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal itu dikatakan Amir saat menanggapi persoalan proyek listrik mangkrak yang disinggung Presiden Joko Widodo.
"Jangan dipolitisasi lah. Mangkrak itu tentu ada sebabnya kenapa bisa mangkrak," kata Amir saat ditemui di Balai Sidang UI Depok, Sabtu (12/11/2016).
Mantan Menteri Hukum dan HAM tersebut mengatakan, Presiden SBY telah meninggalkan suatu tradisi dalam transisi pemerintahan yang baik.



Menurut Amir, SBY tidak pernah mencari-cari kesalahan pemerintahan sebelumnya dan membuat kesalahan sebagai alat politik.
"Kalau ditemukan ada permasalahan, ada jalurnya untuk menyelesaikan tanpa dipolitisasi dan menimbulkan lagi kecurigaan atau pun merusak citra seseorang, itu sangat tidak perlu," kata Amir.
Menurut Amir, pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo saat ini memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki.
Ia meminta agar Jokowi dan para menterinya memikirkan solusi yang tepat, tanpa mengalihkan permasalahan dengan menjelek-jelekan pemerintahan sebelumnya.
"Atasi saja situasi saat ini dengan cerdas dan baik, semua orang mendoakan beliau (Jokowi) itu betul-betul menjadi presiden kita, menyelesaikan masa kepresidenannya dengan mulus dan baik," katanya.
Proyek pembangkit tenaga listrik pada era Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono diduga merugikan keuangan negara triliunan rupiah.
Dugaan kerugian negara ini muncul berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Hal tersebut dilaporkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Saat kembali disinggung soal proyek tersebut, Jokowi mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menindaklanjuti temuan BPKP soal mangkraknya 34 proyek pembangkit tenaga listrik di era Presiden SBY.
sumber