Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane meminta, Kapolri Jenderal Pol Badroddin Haiti untuk menjelaskan secara transparan mengenai bantuan yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada kepolisian.

Neta pun mendesak, agar Polri segera mengembalikan bantuan dana itu, untuk kemudian bisa diserahkan Ahok kepada warga Kampung Pulo yang digusur tanpa dibayar ganti rugi bangunannya itu.

IPW, kata Neta, menilai warga Kampung Pulo lebih menderita dari pada jajaran TNI dan Polri yang menerima bantuan dana dari Ahok tersebut.

"Warga Kampung Pulo lebih memerlukan dana bantuan dari pada TNI-Polri yang memang sudah mendapat anggaran dana yang cukup besar dari negara," kata Neta melalui keterangannya di Jakarta, Minggu (23/8).

"Terutama warga yang menolak pindah ke Rusunawa, yang seharusnya bangunannya diganti rugi agar bisa menyewa rumah ditempat lain. Sementara warga yang pindah ke rusunawa juga memerlukan dana untuk membayar uang sewa setiap bulannya," lanjut dia.

Dari penelusuran IPW, jelas Neta, tahun 2015 ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menggelontorkan dana hibah kepada tujuh institusi militer dan satu institusi kepolisian.

"Yakni, Kostrad menerima Rp30 miliar, Mabes TNI Rp15,2 miliar, TNI AD Rp3,2 miliar, Kodam Jaya Rp38,6 miliar, Kopassus Rp750 Juta, Koarmabar TNI AL Rp5,9 miliar, Koops TNI AU Rp4,8 miliar, dan Brimob Polda Metro Jaya Rp3,1 miliar," kata dia.

Menurut Neta, dana hibah diberikan untuk pembelian fasilitas dan perlengkapan dalam mengamankan Jakarta, khususnya ketika terjadi huru-hara.

"Aneh juga jika Ahok sudah mengantisipasi akan terjadinya huru hara di Jakarta, sementara Polri selalu mengatakan Jakarta akan selalu aman," kata dia.

Karenanya, IPW berharap masing-masing institusi bersikap transparan dalam memaparkan penerimaan dana dari Ahok ini dan kemudian mengembalikannya kepada Ahok.

"Sangat ironis, jika ada warga yang digusur Ahok tanpa ganti rugi, sementara TNI Polri menerima dana hibah begitu besar dari Ahok. Jika hal ini yang terjadi, masihkah Polri punya kebanggaan dengan slogannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," jelas Neta.

IPW juga berharap jajaran kepolisian bisa bersikap netral dan profesional dalam menyikapi hubungan Ahok dengan warga Jakarta, khususnya Kampung Pulo, meski Polri sudah menerima bantuan dana dari Ahok.

"Dan untuk menghindari tudingan negatif,  sebaiknya TNI-Polri segera mengembalikan dana bantuan itu ke Ahok dan menyarankan Ahok agar dana itu diserahkan kepada warga Kampung Pulo," tukas Neta. 

http://www.rmoljakarta.com/read/2015...qVWNM.facebook