Kunjungan Presiden Joko Widodo ke kantor organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tiga hari setelah demonstrasi 4 November, dinilai Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, sebagai tindakan yang menunjukkan bahwa presiden memecah belah umat Islam.

Berbicara beberapa jam seusai Presiden Jokowi menyambangi kantor Muhammadiyah pada Selasa (08/11), Ketua PB HMI, Mulyadi Tamsir, menyatakan tindakan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah terkait kasus penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

"Justru akan menimbulkan masalah baru karena Presiden Jokowi dengan cara seperti itu menunjukkan bahwa Presiden Jokowi akan memecah belah umat Islam," kata Mulyadi kepada BBC Indonesia.

Dia merujuk ketidakhadiran Presiden Jokowi saat para demonstran berupaya menemuinya.

"Ada apa? Ketika orang datang ke Istana, tapi mereka tidak ditemui. Tapi justru beliau datang ke organisasi masyarakat keislaman. Kalau Presiden Jokowi mau mendengarkan, maka semuanya harus didengarkan, semua harus didatangi," kata Mulyadi, merujuk aksi rekan-rekannya pada 4 November yang menuntut menemui Presiden Jokowi di Istana.

HMI adalah organisasi yang lima kadernya dijadikan tersangka oleh kepolisian lantaran dituduh menyerang anggota polisi dalam unjuk rasa 4 November malam.

Menurut Mulyadi, para kader HMI tersebut 'diperlakukan tidak baik'. Padahal, lanjutnya, mereka hanya menyuarakan 'ketidakadilan hukum'.

"Kami tidak diberikan alasan dan penjelasan penangkapan. Mereka menangkap seolah-olah kita ini penjahat negara," ujar Mulyadi.

Merangkul dan membelah

Kunjungan Presiden Jokowi ke NU dan Muhammadiyah pada satu sisi dan membiarkan proses hukum terhadap lima anggota HMI pada sisi lain merupakan suatu strategi tersendiri, kata Najib Azca, wakil dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

"Jokowi, saya kira, menjalankan strategi merangkul dan membelah antara gerakan Islam kultural atau sosio-kultural yang mendukung demonstrasi secara damai dengan gerakan-gerakan yang memiliki agenda-agenda politik.

"Sederhananya, dia memisah mereka yang menjalankan aksi 4 November sampai jam 18.00 dan mereka yang beraksi jam 18.00 ke atas," kata Najib, mengacu pada kericuhan unjuk rasa pada 4 November malam.

Wujud strategi tersebut, imbuh Najib, adalah momen ketika Presiden Jokowi mengapresiasi NU dan Muhammadiyah.

Pada Senin (07/11), Jokowi mengucapkan terima kasih kepada NU yang mendinginkan suasana sehingga demonstrasi berjalan tertib sampai maghrib. Kemudian, pada Selasa (08/11), ucapan senada diutarakan Jokowi kepada Muhammadiyah.

Khusus dalam kunjungan ke kantor Muhammadiyah, Jokowi secara eksplisit menegaskan tak akan melindungi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, karena sudah masuk dalam proses hukum.

"Jokowi mencoba merangkul, seperti 'NU dan Muhammadiyah adalah partner saya'. Dia perlu secara simbolik menyampaikan statement seperti itu di depan NU dan Muhammadiyah. Begitu juga sebaliknya, kalau ternyata (Ahok) diputuskan tidak bersalah, saya kira konsekuensinya Presiden Jokowi menghendaki kelompok-kelompok yang berdemonstrasi ini bisa menerima karena proses hukum sudah ditegakkan," kata Najib.

Adapun terhadap kelompok-kelompok yang memiliki agenda-agenda politik, yang mengakibatkan terjadinya kericuhan pada 4 November, Najib mengatakan Presiden Jokowi menyerahkannya ke kepolisian untuk menindak.
Akan tetapi, mengenai anggapan HMI digerakkan kepentingan politik, Ketua PB HMI, Mulyadi Tamsir, membantah.

"Tidak benar. Kita organisasi independen, idealis. Jadi apa yang kita suarakan murni karena ketidakadilan hukum," tegas Mulyadi.

Dalam kasus dugaan penistaan agama yang dihadapi Ahok, sudah ada beberapa orang yang diperkarakan ke kepolisian. Selain Ahok sendiri, ada calon wakil bupati Bekasi Ahmad Dhani, Ulin Yusron, dan Buni Yani, sosok yang mengunggah video pidato Ahok tentang Surat Al Maidah 51 ke media sosial.

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37910983