Bukaka memperoleh order pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Ussu di Kabupaten Luwu Timur, berkapasitas 620 mega watt (MW), dan PLTA senilai Rp. 1,44 trilyun di Pinrang. Bukaka juga membangun PLTA dengan tiga turbin di Sungai Poso, Sulawesi Tengah, yang berkapasitas total 780 MW.

Makanya JK sering berkomentar mengenai energi alternatif saat ia menjabat sebagai Wapres. Komentar-komentar JK, sebenarnya, merupakan wacana bisnis untuk mendongkrak usahanya.

Namun, bisnis JK mulai retak prihal proyek listrik yang mangkrak sejak zaman SBY. Menurut Abdulrachim Kresno, Aktivis 1978 yang menelisik pertanda tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam masa efektif JK, selain ditengarai memainkan pengaruh kekuasaan untuk mendapatkan bisnis ini, pelaksanaannya pun melanggar aturan. PLTA Poso, misalnya, mulai dibangun sebelum ada analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang memenuhi syarat. Begitu juga dengan jaringan saluran udara ekstra tinggi (SUTET)-nya ke Sulawesi Selatan & Sulawesi Tenggara dibangun tanpa AMDAL.

Permasalahan ini kembali mencuat sejak Pramono Anung mengungkit lagi masalah serupa. Hal ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Jokowi yang menyadari ada 34 proyek listrik sebanyak 35.000 megawatt yang tidak berkelanjutan. Presiden berencana melaporkan masalah tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menyangkut kerugian negara yang jumlahnya triliunan rupiah.

Bagaimana nasib JK bila kasus ini diperiksa lebih lanjut?

berita:
berita1
berita2
berita3