Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) didamping Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono (kedua kiri) usai serah terima jabatan di Balaikota, Jakarta, Kamis (27/10). Soni membatalkan 14 proyek yang warisan Ahok karena dinilai cacat prosedur.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono membatalkan 14 paket proyek warisan Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Rabu (2/11). Pasalnya, menurut pertimbangan Soni, sapaan Sumarsono, lelang proyek tersebut tak sesuai prosedur.

Menurutnya, seharusnya lelang dilakukan setelah KUA-PPAS disetujui oleh Gubernur dan DPRD DKI Jakarta. KUA PPAS adalah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Fungsinya, menjadi dokumen pembicaraan pendahuluan APBD.

Namun menurut Soni, belum ada kesepakatan DPRD DKI Jakarta dan Gubernur. DPRD DKI Jakarta keberatan dengan lelang tersebut. "Keputusan saya, tetap semua ditunda dulu sampai semua pembahasan KUA-PPAS selesai," kata Soni seperti dipetik dari Detikcom.

Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta, nilai 14 paket proyek itu mencapai Rp4,43 triliun. "Semuanya sudah dalam posisi lelang, namun baru satu yang sudah ada pemenang lelangnya," kata kepala BPPBJ Blessmiyanda.

Proyek yang sudah ada pemenangnya adalah proyek jasa manajemen konstruksi Rumah Sakit pembangunan gedung 18 lantai SKY Hospital. Pemenang lelangnya adalah PT Arkonin, sebuah BUMD DKI Jakarta.

Ahok menilai apabila Plt Gubernur memperoleh informasi yang salah dari anggota DPRD DKI Jakarta. "Mungkin ada beberapa oknum DPRD kasih informasi yang salah, sebetulnya (KUA-PPAS) sudah tanda tangan," kata Ahok seperti dinukil dari Liputan6.com.

Namun Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Blessmiyanda menyatakan pendapat yang berbeda. Menurutnya, sebenarnya tak perlu persetujuan DPRD DKI Jakarta untuk melelang 14 proyek itu. Soalnya, 14 proyek itu masuk kategori 'lelang untuk kondisi tertentu'. "Kami menggunakan klausul 'lelang kondisi tertentu'," kata Blessmiyanda.

'Kondisi tertentu' meliputi pekerjaan yang membutuhkan perencanaan dan persiapan dalam waktu lama, pekerjaan kompleks, dan atau pekerjaan rutin yang harus dimulai pada awal tahun anggaran. Blessmiyanda menyatakan, 14 proyek ini tercakup dalam 'Kondisi tertentu'.

Maka, tak perlu ada kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif dulu sebelum lelang. "Kondisi tertentu itu boleh melaksanakan lelang, mendahului Rencana Umum Pengadaan," kata Bless. Bahkan, bila saja nanti anggaran tak tersedia untuk melaksanakan proyek-proyek yang mendesak itu, maka lelang dapat dibatalkan, dan penyedia tak dapat menuntut ganti rugi.

Bless menyebut, dasarnya adalah Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tapi dalih Blessmiyanda ini tak diterima Soni. Menurut Soni, Blessmiyanda tak bisa menjelaskan kenapa 14 proyek itu dilelang sebelum KUA PPAS. "Masa bangun rusun saja harus (kondisi) tertentu, sekolah juga," ujarnya.

Menurut Soni, jika dalih kondisi tertentu itu untuk menjaga pelayanan umum yang harus tetap berjalan, bisa dia benarkan. Misalnya, proyek pemberian makanan ternak. "Masa hewan disuruh nggak makan dulu?".

Soni menginginkan agar tak ada spekulasi dalam proses lelang. Dia tidak ingin ada permainan dalam proses lelang.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...k-warisan-ahok

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Kabar bohong merayap jelang aksi 4 November

- Penurunan Patung Buddha dan spanduk intoleran di Tanjungbalai

- Mengenang Tsar Bomba, bom nuklir terbesar yang pernah diledakkan