jakarta, HanTer - Satu hari jelang aksi demonstrasi besar-besaran kasus penistaan agama, Jumat 4 November 2016, beredar informasi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah diminta mengundurkan diri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mantan Bupati Belitung Timur itu disiapkan jabatan duta besar (Dubes). Namun sejumlah kalangan membantah informasi tersebut. Pasalnya, Ahok tidak akan bersedia mengundurkan diri.

“Permintaan Ahok mengundurkan diri itu dilakukan setelah Presiden bertemu dan meminta masukan dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dan Ahok disiapkan jadi Dubes,” demikian informasi yang beredar di media sosial yang diterima Harian Terbit, Rabu (2/11/2016).

Anggota Wantimpres Hasyim Muzadi dan Rusdi Kirana, keduanya tidak bisa dihubungi. Telepon selular kedua tokoh itu tidak tersambung. Begitu juga dengan Sekreterasi Kabinet Pramono Anung, pesan singkat yang disampaikan Harian Terbit hingga berita ini diturunkan belum direspon.

Sejumlah aktivis mengaku tidak percaya dengan informasi Ahok diminta Presiden mundur. “Jangan percaya itu informasi bohong, mana mungkin presiden minta Ahok mundur. Rumors itu untuk propaganda guna menurunkan tensi umat yang demo penistaan agama,” kata aktivis Rumah Amanat Rakyat, Ferdinand Hutahaean yang mengaku mendengar dan membaca informasi yang menyatakan Ahok diminta mundur oleh Presiden Jokowi.

Aktivis aksi demo penistaan agama Sumrah Ahmad juga mengaku mendengar informasi Presiden meminta Ahok mundur dan disiapkan jadi Dubes. “Ramai berita itu di media sosial, tapi saya tidak percaya, mana mungkin Pak Jokowi minta Ahok mundur, dan tidak mungkin pula Ahok mau mundur,” ujar Sumrah.

Penjarakan Ahok

Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Ustad Fahmi Salim, Lc. MA. Mendesak Ahok diproses secara hukum. "Aksi damai 4 November merupakan aksi jilid II masyarakat Indonesia terhadap penista Al Quran. Tujuannya apa? Satu saja: menuntut penegakan hukum terhadap penista Al Quran. Siapa pun pelakunya, apapun jabatannya," ujar Fahmi kepada Harian Terbit di Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Menurut Ustad yang juga penulis buku ini menegaskan, aksi 4 November adalah murni kepedulian umat Islam terhadap Agama Allah dan kesucian Wahyu Al Quran.

"Jika ada tuduhan bahwa aksi punya agenda politisasi Pilkada DKI, atau penguatan radikalisasi Islam, atau upaya menumbangkan Presiden dan lain-lain. Tentunya tuduhan-tuduhan itu muncul dari mental anti hukum, demokrasi dan Pancasila kita," paparnya.

Lebih lanjut dijelaskannya mayoritas Umat Islam sudah jelas menginginkan Ahok dipenjara, dan berdampak adanya efek jera terhadap yang lainnya. "Penjarakan Ahok," pungkas Fahmi.

‎Demo Harus Tertib

Berbagai kalangan minta aksi demo 4 November berjalan tertib. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad meminta agar aksi demo 4 November mendatang bisa berjalan dengan aman dan tertib. Ia juga meminta agar masyarakat yang menyampaikan aspirasi tidak merusak fasilitas umum yang ada. "Semua pihak harus menjaga ketertiban umum, menyampaikan pendapat dengan arif dan bijaksana," ujarnya, Selasa (2/11/2016).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono meminta warga Jakarta tidak perlu khawatir menyikapi rencana aksi demo pada 4 November mendatang.

Terlebih, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian untuk pengamanan jalannya aksi unjuk rasa tersebut. "Saya tegaskan Pemprov DKI tidak membuat instruksi meliburkan sekolah, sekolah tetap jalan," ujar Soni, sapaan akrabnya usai menemui Kapolda Metro Jaya di Mapolda Metro Jaya, Selasa (2/11/2016).