Ajakan demo akbar "Aksi Bela Islam II" pada hari Jum'at, 4 November 2016 yang didengungkan berbagai organisasi masyarakat (ormas) Islam menuai pro-kontra. Rencana demo akbar ini akan dilakukan terkait pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang Surat Al Maidah 51 di Kepulauan Seribu. Pernyataan itu yang menimbulkan sikap reaktif dari berbagai ormas Islam. Terkait pernyataan Ahok tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan sikap resmi dan menyatakan apa yang disinggung oleh Ahok masuk dalam kategori "Penistaan Agama" (blasphemy). Pernyataan sikap MUI ini tidak sedikit yang menolak. Karena ada yang menilai pernyataan MUI ini politis. Pernyataan MUI itulah yang menyulut api amarah di kalangan sebagian muslim dan berujung pada rencana demo akbar 4 November nanti.

Namun KH. Said Sqil Sirajd, nahkoda ormas Islam yang warganya-menurut Exit Poll 2013-berjumlah 91,2 juta ini, meminta warga NU tidak ikut demo yang menuntut agar Gubernur Ahok diseret ke meja hijau. "Sekarang keadaan dan isu semakin liar dan tidak terkontrol, bukan lagi soal politik Pilgub DKI, tapi lebih besar dan rumit lagi, radikalisme agama menemukan momentumnya", kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirajd, beberapa waktu lalu. Warga Nahdliyin dan umat Islam diingatkan tidak boleh lengah sedikitpun dengan susupan kaum radikal, titipan-titipan isu yang membahayakan NKRI, stabilitas nasional dan toleransi antar umat beragama. Ketika Ahok meminta maaf, ada dua tokoh yang memberikan respons secara cepat. Ma'ruf Amin dan Said Aqil Siradj. Sebagai Ketua MUI, Ma'ruf menyatakan bahwa ketika Ahok sudah minta maaf, sebaiknya Ahok dimaafkan. Pernyataan serupa disampaikan Said Aqil Siradj sebagai Ketua Umum PBNU. Tapi beberapa jam setelah pernyataan Ma'ruf, MUI merilis pernyataan "Pendapat dan Sikap Keagamaan" yang justru menyulut situasi yang sudah reda. Pernyataan dan sikap MUI itulah yang dijadikan legitimasi untuk melakukan "Ujaran Kebencian", pada demo Jumat beberapa waktu yang lalu.

Dalam rapat Syuriah PBNU (27/10), rapat yang dipimpin langsung oleh Rais Aam yang juga Ketua Umum MUI Pusat Ma'ruf Amin, Ketua MUI mengklarifikasi tentang pernyataan sikap keagamaan MUI, karena di dunia maya banyak disalahpahami sebagai "Fatwa" MUI. Ma'ruf menjelaskan bahwa MUI tidak mendukung dan tidak menganjurkan umat Islam untuk terjun mengikuti demonstrasi pada tanggal 4 November 2016 nanti. Lambang MUI tidak boleh disalahgunakan untuk mendukung agar umat Islam turut dalam rencana demonstrasi tersebut.

Adapun hari ini (1/11), Presiden Joko Widodo mengumpulkan para pemuka agama Islam, termasuk Ma'ruf, untuk membahas ancaman demo besar itu. Presiden mengaku membutuhkan nasihat sejuk dan mendamaikan demi memastikan demo besar nanti tidak berujung kerusuhan. Sikap tegas Presiden Joko Widodo telah dinyatakan seusai menghadiri acara "Hari Menabung Sedunia" di JCC Jakarta (31/10). Presiden mengeluarkan pernyataan "Demonstrasi adalah hak demokratis warga, tapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak". Pemerintah tetap menjamin hak menyampaikan pendapat, tapi juga akan mengutamakan ketertiban umum. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dia telah mengeluarkan instruksi kepada aparat keamanan untuk bersiaga, dan melakukan tugas secara profesionaljika ada tindakan anarkis.

Dalam pertemuan dengan para pemuka agama dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan MUI, Presiden berujar, ia tak hanya meminta nasihat yang sejuk, tapi juga mampu menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Apalagi OKI Organisasi Kerja Sama Islam, sudah menganggap Indonesia sebagai negara yang berhasil menjaga kerukunan antar umat beragama. Di depan para pemuka agama dari tiga organisasi itu, Presiden Joko Widodo berharap para ulama turut berperan serta menjaga Indonesia agar berhasil meletakkan hubungan agama dengan negara secara ideal dan terbebas dari ancaman perpecahan. Presiden Joko Widodo mengingatkan " Bahwa ulama juga berani mengambil sikap tegas bahwa antara Islam dan Ke-Indonesiaan bukan harus dipertentangkan, tetapi marilah kita bersama-sama kita jaga, kita pelihara, kita perjuangkan keIndonesiaan kita". Kepada Presiden, para ulama NU, Muhammadiyah dan MUI, menyepakati untuk siap membela negara dan tetap mengupayakan kokohnya NKRI. Presiden Joko Widodo ditengah kesibukannya menata dan membangun negeri, akhirnya harus berhadapan dengan para ulama sebagai imbas hiruk pikuk persiapan Pilkada DKI Jakarta.

Presiden dengan sikap kenegarawanan, mengingatkan kita semua, mengingatkan ulama dan para tokoh agama, untuk bersama-sama menjaga, memelihara dan memperjuangkan ke-Indonesiaan kita. Perlunya membangun budaya politik dan budaya kemasyarakatan yang mengedepankan etika publik. Jangan mempertentangkan antara Islam dan ke-Indonesiaan, ini adalah point penting yang harus dipegang para ulama dan para tokoh agama agar tidak terjerumus dalam kesan berpolitik praktis, yang dapat berpotensi merusak keutuhan NKRI. Persoalan Ahok adalah persoalan bagaimana kita berdemokrasi. Dalam tatanan demokrasi, kita memegang teguh pada falsafah bernegara kita, yakni Pancasila. Keragaman Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Jadi, kita perlu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan ekslusivisme kita.

Saat ini kita membutuhkan para pemimpin yang mampu memberi cahaya dan rasa sejuk kepada rakyatnya. Bukan para pemimpin yang provokatif, yang malah berpotensi memecah belah. Indonesia harus bebas dari paktik-praktik yang membawa bangsa ini pada perpecahan. Sejarah telah membuktikan bahwa kita selalu bisa bangkit menghadapi setiap periode buruk yang melanda bangsa. Presiden Joko Widodo berharap agar para ulama turut berperan serta menjaga Indonesia agar berhasil meletakkan hubungan agama dengan negara secara ideal dan terbebas dari ancaman perpecahan. Saat ini ancaman terhadap "multikulturalisme" semakin kuat. Penyebabnya, karena sifat individualisme, kebencian yang muncul akibat perbedaan diantara suatu kelompok, dan egosentrisme semakin kuat di masyarakat. Benar atau salahnya Ahok, telah diserahkan kepada Bareskrim Polri untuk diperiksa.

Demo akbar yang direncanakan 4 November nanti sudah tidak relevan karena sudah tercapai tujuannya. Yang membahayakan adalah menghubungkan kasus Ahok ini dengan Presiden Joko Widodo. Dua Ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah, serta MUI, dengan sangat jelas menghimbau untuk tidak mengikuti aksi unjuk rasa tersebut karena berpotensi rusuh. Demo 4 November nanti bukanlah sikap Islam secara keseluruhan, tetapi hanya sebagian saja dan tidak mewakili mereka yang beragama Islam. Kita semua wajib menghormati, Presiden dan para ulama serta tokoh pimpinan NU, Muhammadiyah dan MUI sudah sepakat agar persoalan Ahok diserahkan pada proses hukum. Demo besar sebenarnya sudah tidak diperlukan, apalagi memaksa hukum untuk bertindak sesuai keinginan pendemo. Kita dapat melihat dengan jernih bahwa demo 4 November nanti tidak memberikan makna apapun selain gambaran manusia yang ingin mengedepankan hasrat menebar kebencian dan halusinasi kekuasaan dengan dalih dan alat berupa agama.

Sumber Berita