Persaingan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) bisa merangsang kontestan untuk melanggar peraturan. Misalnya menggunakan tempat ibadat dan sekolah untuk berkampanye.

Larangan penggunaan tempat ibadat dan sekolah itu adalah dua dari sebelas butir larangan kampanye dalam Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12/2016.

Juga tercakup dalam kesebelas larangan itu adalah pawai berjalan kaki maupun berkendaraan di jalan raya.

Selain itu termaktub pula larangan "mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah".

Masalahnya, apa saja sanksi bagi pelanggar, misalnya karena berkampanye di tempat ibadat?

Sovia Hasanahdalam Hukumonline menyebutkan dua langkah. Pertama: peringatan tertulis. Kedua: penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran.

Hal lain yang diatur oleh KPU adalah stiker kampanye. Tak hanya ukurannya yang maksimum 10cm x 5cm tetapi juga tempat-tempat yang terlarang bagi stiker.