Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sylviana Murni, kerap mengkritisi kebijakan lawannya, petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, dengan menilai kebijakan tersebut sebagai lama dan hanya ganti casing.

Selama 31 tahun menempati berbagai posisi di Pemprov DKI Jakarta, Sylviana mengaku tahu segala 'jeroan' birokrasi dan kebijakan-kebijakannya.

Dia kemudian menilai empat program Ahok merupakan kebijakan lama dan hanya ganti casing, yakni RPTRA, Jakarta Smart City, BPTSP, dan KJP.

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) adalah konsep ruang publik berupa ruang terbuka hijau atau taman yang dilengkapi dengan berbagai permainan menarik, pengawasan CCTV, dan ruangan-ruangan yang melayani kepentingan komunitas yang ada di sekitar RPTRA tersebut, seperti ruang perpustakaan, PKK Mart, ruang laktasi, dan lainnya.

Menurut Sylvi, program ini dulunya bernama Taman Interaktif.

"Kalau sekarang ada RPTRA, ini bukan hanya sekarang. Dulu kita sudah punya, namanya Taman Interaktif. Ini cuma ganti casing. Ini program lama," kata Sylvi di DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2016).

Sylvi menambahkan, Taman Interaktif bahkan sudah ada dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta saat Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman dijabat Sarwo Handayani.

Pemprov DKI Jakarta sudah giat untuk melakukan pembangunan Taman Interaktif. Bahkan, Taman Interaktif, kata Sylvi sudah ada sejak Soerjadi Soerdirdja menjabat Gubernur DKI Jakarta. Kemudian dilanjutkan di zaman Sutiyoso dan Fauzi Bowo.

Sylvi bercerita, Taman Interaktif dulu ada di tingkat RT dan RW. Taman tersebut ada di ruang rumah padat penduduk.

Pemerintah membeli ruang privat seluas 200 meter dan 400 meter. Di dalam Taman Interaktif juga dibuat perpustakaan. Sylvi mencontohkan salah satunya Taman Interaktif di Cikini. Namun, RPTRA sekarang dia akui ada perluasan dan beberapa inovasi.


Adapun Jakarta Smart City adalah penerapan konsep kota cerdas dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan masyarakat lebih baik.

Menurut Sylvi, program kota cerdas sudah ada sebelum Jakarta Smart City. Sylvi menceritakan, pada 2008 dia pernah diminta Fauzi Bowo yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk pergi ke Seoul, Korea Selatan.

Di sana, dia diminta mewakili Pemprov DKI Jakarta untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan delapan negara terkait World e-Governments Organization of Cities and Local Governments (WeGO).

"Yang akhirnya (jadi) Jakarta Smart City. Jadi bukan baru sekarang Jakarta Smart City," kata Sylvi di DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2016).

Sylvi menuturkan, WeGO juga berkaitan dengan open source data. Dulu, katanya, juga ada ruang crisis center. Di sisi lain, Sylvi mengakui ada peningkatan sejak penandatanganan tersebut hingga ada Jakarta Smart City saat ini. Salah satu peningkatan adanya cyber room.

Lalu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu, untuk memperbaiki sistem perizinan sebelumnya yang tersebar di sejumlah instansi.

Kebijakan yang mendapat sambutan positif atas efesiensinya, diakui Sylvi sebagai hasil dari kebijakan Pelayanan Terpadu Malam Hari (PMTH) yang digagasnya.

Sylviana bercerita, saat menjadi Wali Kota Jakarta Pusat, dia sering mendengar keluhan warga yang masih harus mengeluarkan uang untuk membuat KTP. Padahal, pembuatan KTP sudah digratiskan.

Sylviana mengaku terpaksa mengeluarkan uang untuk menyuruh orang lain mengurus KTP karena tidak sempat. Ia mengatakan, terobosan yang dibuatnya ini diakui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) hingga kemudian diterapkan di banyak tempat.

Ketika ia diangkat sebagai Asisten Pemerintahan DKI Jakarta, kebijakan ini diaplikasikan di seluruh daerah di DKI.

"Nah ini adalah awal cikal bakal BPTSP," ujar Sylvi di Mampang Prapatan, Senin (31/10/2016).

Pelayanan terpadu satu pintu sebenarnya sudah dirintis sejak pertengahan 2013 dan disahkan keberadaannya melalui Perda Nomor 12 Tahun 2013 mengenai Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Namun, baru pada 2 Januari 2015 instansi khusus yang melayani PTSP dibentuk dengan nama Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).

Terakhir mengenai Kartu Jakarta Pintar (KJP), Sylviana menceritakan pengalamannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI periode 2004-2008.

Sylviana mengatakan, KJP yang jadi program unggulan petahana bukanlah barang baru, dan sudah dijalankan lama oleh pemerintah.

"KJP ganti casing, tujuannya sama, bukan barang baru," ujar dia, di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (31/10/2016).

Saat itu, Sylviana merancang Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolag (BOS).

Rancangannya disetujui oleh Komisi E DPRD DKI Jakarta. Bedanya KJP, dengan BOP, dan BOS sebenarnya ada pada sasarannya.

Meski sama-sama mensubsidi pendidikan, BOP dan BOS diberikan ke sekolah-sekolah negeri untuk membebaskan biaya pendidikan dan buku pelajaran. Adapun KJP yang digagas Joko Widodo, dianggarkan untuk kebutuhan sehari-hari anak seperti membeli peralatan, uang jajan, dan ongkos transportasi.


http://megapolitan.kompas.com/read/2....ganti.casing.