JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menegaskan, rencana demonstrasi pada Jumat 4 November 2016 hanya menuntut penegakkan hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Demonstrasi itu kaitannya untuk menegakkan hukum,” kata Fadli di DPR RI, Senin 31 Oktober 2016. Fadli mengungkapkan, aksi massa 4 November mendatang merupakan hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia sesuai Pasal 27 UUD 1945. Mereka (ulama) yang pernah datang kepada saya menjamin aksi damai itu semata penegakkan hukum,” katanya.

Penegakkan hukum yang objektif terhadap Ahok tersebut didasarkan pada kegundahan umat Islam Indonesia yang terganggu atas ucapan Ahok di Pulau Seribu beberapa waktu lalu. Hal tersebut telah disampaikan para ulama ke DPR.

”Demo itu datangnya dari masyarkat bukan dari Pak Prabowo. Datang dari masyarakat yang tersinggung dengan ucapan Ahok dan meminta agar dilakukan penegakkan hukum. Jangan ada perlindungan terhadap saudara Ahok,” kata Fadli.

Penegakkan hukum itu merupakan sesuatu yang penting dilakukan pemerintah karena hingga saat ini, Indonesia masih berdasar pada hukum yang berlaku.

“Penegakan hukum sangat penting karena penegakan hukum merupakan bagian dari konstitusi. Kedudukan kita semua sama di mata hukum. Tidak boleh ada perlindungan terhadap saudara Ahok,” ucap Fadli.

Dia mengatakan, sejak Indonesia berdiri, kerukunan umat beragama sudah ada dan berjalan dengan sangat baik. Sayangnya, kerukunan tersebut dinodai ucapan yang diduga dilakukan oleh Ahok saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.

“Kita ingin kedamaian. Kita sudah ada kerukunan beragama yang menodai ini Ahok, yang micu persoalan ini saudara Ahok. Dialah biang keroknya,” kata Fadli.***

http://www.pikiran-rakyat.com/nasion...eroknya-383552