Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono mulai unjuk gigi dalam menegakkan aturan pemerintahan. Pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu, secara mengejutkan membatalkan 14 lelang percepatan yang dilakukan oleh Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sebab, lelang tersebut dilakukan sebelum ada pembahasan dan kesepakatan antara DPRD DKI dan Pemprov. Meski sudah ada dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2017 senilai Rp 68 triliun.

Soni menilai, penyusunan KUA PPAS 2017 yang disusun Ahok ada persoalan serius sehingga harus kembali dibahas secara detail dan bersama antara eksekutif dengan DPRD DKI. Yakni, ada 14 program yang sudah berjalan lelang tapi belum ada pembahasan sama sekali dengan politisi Kebon Sirih.

"Tentu ini masalah. Jadi, kami harus batalkan sementara," kata Soni, Senin (31/10).

Menurut Soni, lelang mendahului bisa dilakukan jika kondisinya mendesak dan darurat. Hal ini telah diatur dalam pasal 73 atau 2 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 perihal perubahan keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2012 perihal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Namun, jika kondisinya tidak mendesak dan bukan darurat, maka lelang itu harus dilakukan setelah pembahasan APBD selesai. "Ini aturannya jelas," tegas Soni.

KUA PPAS itu merupakan perkimpoian politik antara eksekutif dan dewan. Jadi, produk sistem politik bukan hanya eksekutif.

Soni menjelaskan, 14 mata anggaran akan kembali dibahas antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.

"Kami akan dengarkan masukan DPRD DKI. Hasil reses, juga masuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)," terang Soni.

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPRD DKI, Mohamad Taufik mengapresiasi keputusan Plt Gubernur DKI yang membatalkan lelang sebelum pembahasan APBD dimulai. Berarti, keputusan Ahok melakukan lelang telah melanggar aturan pemerintah daerah.

"Ini pasti ada motif. Entah apa Ahok kok berani tabrak aturan," cetus Taufik.

Banggar DPRD DKI pastikan siap bersinergi dengan Plt Gubernur, Soni Sumarnoso membahas APBD 2017. Dia merupakan, orang yang cerdas serta mengerti aturan keuangan daerah.

"Buktinya lelang dibatalkan sama Plt Gubernur," ujar politisi Partai Gerindra ini.

Apalagi 14 paket senilai Rp 4,43 triliun yang dilelang angkanya sangat besar.

"Semuanya nanti akan dibahas bersama-sama," pungkas Taufik. [prs]

Proses lelang beberapa paket pekerjaan infrastruktur dan pengadaan barang tahun anggaran 2017 Pemprov DKI Jakarta kerap dipertanyakan. ‎Pasalnya, para politisi Kebon Sirih mengaku belum sama sekali melakukan pembahasan terkait Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Tahun Anggaran 2017.

"Ini sangat brutal, dan skandal besar. Eksekutif telah melakukan cara-cara kotor dan nakal. Bagaimana mungkin KUA-PPAS 2017 dan APBD belum pernah dibahas, tetapi lelang sudah dilaunching? Aparat hukum harus memeriksanya," kata Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Disisi lain, politisi Kebon Sirih mendesak aparat penegak hukum memproses lelang fiktif terkait proyek infrastruktur dan pengadaan barang untuk APBD DKI tahun anggaran tahun 2017.

"Saya kira Polisi, Kejaksaan dan KPK harus masuk dan memeriksa. Ini skandal besar dan sangat memalukan," kata Taufik.

Taufik menegaskan, bahwa apa yang dilakukan eksekutif ini merupakan sebuah tindakan malpraktek administrasi yang memalukan. "Ini angkanya mencapai triliunan rupiah lho,‎ jelas ini malpraktek administrasi. Dalam sejarah Indonesia, baru kali ini ada barang fiktif dilelang," tegas Taufik.

Dewan, kata Taufik, tidak akan membiarkan adanya upaya-upaya titipan memuluskan beberapa pihak rekanan untuk mendapatkan pekerjaan lantaran masa kekuasaan gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan selesai.

"Kalau begini, berarti ini kan barang fiktif yang dilelang. Ini ada apa? Kenapa buru-buru? Apa sudah ada calon pemenangnya? Karena sudah sadar akan berhenti jadi gubernur kali ya?," kata Taufik berseloroh merujuk pada Pilkada DKI 2017.

Menurut dia, sebagai kepala daerah Ahok harus menghargai keberadaan DPRD. Lembaga dewan perwakilan rakyat jangan hanya dianggap sebagai lembaga stempel yang mudah dikangkangi begitu saja.

"Ini kacau, makanya kami minta penegak hukum seperti KPK, Polisi maupun Kejaksaan harus turun tangan mengusut permainan jahat ini," kata Taufik.

Aneh Bin Ajaib

Dalam kesempatan ini, politisi Demokrat, Ahmad Nawawi juga mengaku tidak habis pikir dengan ulah petahana Ahok yang sebentar lagi akan memasuki masa cuti kampanya Pilkada DKI.

"Seumur hidup saya baru kali tahu ada lelang sebelum jelas usulan kegiatan mau diterima atau dicoret dari APBD tahun depan," cetus dia.

Menurutnya, tidak ada alasan pihak eksekutif buru-buru melelang sesuatu yang seluruhnya belum tentu disetuji dewan.

"Ini aneh bin ajaib. Kenapa Eksekutif tidak sabar dan buru-buru melelang program yang belum tentu ada? Kenapa begitu dipaksakan? Bagaimana kalau program yang sudah dilelang itu nanti kita coret?," tegas dia.

Langgar Konstitusi

Sementara itu, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia menyayangkan sikap DPRD yang seolah selama ini tak berdaya menghadapi Gubernur Ahok meski satu persatu kewenangannya dipreteli.

Menurut dia, sebagai wakil rakyat seharusnya DPRD mempertanyakan motif dibalik kebijakan Ahok melakukan percepatan lelang sejumlah proyek di DKI Jakarta.

"Padahal percepatan lelang sebelum pembahasan APBD telah menabrak siklus perencanaan dan pembahasan anggaran yang seharusnya melalui persetujuan DPRD," Direktur KOPEL Indonesia, Syamsuddin Alimsyah di Jakarta, Senin (24/10/2016).

http://m.rmoljakarta.com/news.php?id=35459

http://www.harianterbit.com/m/megapol/read/2016/10/25/71255/0/18/Lelang-Fiktif-di-Pemprov-DKI-Skandal-Besar-dan-Brutal


Mantap pak bersih2 sisa rezim korup pasca si babi didepak dari balai kota