Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND), Jami Kuna, mendorong aparat penegak hukum mengungkap sembako politik yang digelontorkan pengembang reklamasi Teluk Jakarta ke Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

Ia menyatakan demikian sejalan dengan pernyataan Indra Jaya Piliang dalam akun Twitter miliknya @IndraJpiliang, Minggu (23/10) kemarin. Dimana dalam cuitannya Indra menyebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggunakan dana dari korporasi dalam dan luar negeri untuk keperluan pencitraan politik.

“Bagi saya, apa yang dibeberkan oleh Indra Jaya piliang perlu ditindaklanjuti oleh pihak berwewenang terutama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),” tegas Jami saat dihubungi Aktual.com, Senin (24/10).

Menurutnya, apa yang disampaikan Indra mengenai dana korporasi dalam dan luar negeri salah satunya adalah dari pengembang reklamasi Teluk Jakarta. Kontribusi pengembang tersebut ditekankan Jami hingga kini belum diketahui dengan jelas oleh publik.

Selain payung hukum kontribusi yang tidak jelas, peruntukan besaran kontribusi dari pengembang juga tidak disampaikan secara utuh ke publik. Padahal, dana yang sebelumnya familiar disebut sebagai ‘perjanjian preman’ tersebut nilainya sangat besar.

“Dana tambahan kontribusi sebesar 15 persen dari formulasi NJOP tanah hasil reklamasi itu hingga kini kan belum jelas diketahui publik. Padahal dasar hukum yang membentengi tambahan kontribusi tidak ada sama sekali, lalu dana tersebut kemana saja?,” jelas Jami.

Selain mendorong masuknya PPATK, LMND menambahkan pentingnya publik mendapatkan informasi yang utuh mengenai kontribusi yang dipungut Ahok berikut peruntukkannya dari pengembang. Hal ini sekaligus menghindari tafsir ganda dari pernyataan Indra J Piliang.

“Apa yang disampaikan oleh Indra dalam akun Twitternya memunculkan tafsir ganda bagi publik. Bisa benar adanya dan bisa juga ini hanya bahasa sensasi semata. Untuk menghindari tafsir yang berlebihan, maka pihak berwewang perlu ambil langkah untuk menyelidiki pernyataan Indra,” demikian Jami.

Sebelumnya, Indra J Piliang dalam akun Twitternya @IndraJPiliang membongkar kerja buzzer calon Gubernur petahana dari PDIP, Golkar, Hanura, Nasdem, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kerja pencitraan Ahok oleh buzzer ini menurutnya ditopang pengembang reklamasi Teluk Jakarta.

Bukan hanya kerja tim media sosial, ia juga membeberkan bagaimana kerja pencitraan Ahok selama ini. Dari program pembangunan yang pendanaannya dari pengembang reklamasi, pengumpulan sejuta KTP di Mall, pembiayaan pemberitaan di media massa hingga bantuan komputer KPUD DKI.

Selain itu juga program pembangunan dari ‘Kota Terlarang’ di Pluit, Pantai Indah Kapuk, Sunter dan Kelapa Gading hingga ‘penangkaran’ warga miskin Ibukota ke suatu tempat bernama rumah susun. Di tempat baru itulah warga miskin Ibukota akhirnya bisa dikendalikan.

http://www.aktual.com/aparat-penegak...ok-pengembang/