REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW) angkat bicara terkait permasalahan DKI Jakarta. BW menyoroti beberapa kebijakan atau diskresi yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilainya tidak tepat.

Dia mengatakan, KPK pernah mendapat bantuan dari masyarakat untuk membangun gedung sendiri sebesar Rp 402 juta. Kalau memakai diskresi secara serampangan, uang itu akan langsung digunakan. Tapi, kata dia, semua harus ikut aturan yang ada. Uang sumbangan itu akhirnya tetap masuk ke keuangan negara atau APBN.“Nggak bisa kamu gunakan diskresi kemudian tanpa masuk APBD, nggak bisa. Baca pasal-pasal di UU tentang Administrasi Pemerintahan,” kata dia saat berbincang dengan Republika.co.id, Kamis (27/10).

BW mencontohkan, jika ada pengembang membangun 20 tingkat dari 10 tingkat bangunan yang diijinkan, sementara pemerintah hanya mengenakan denda 10 tingkat untuk koefisien luas bangunan, berarti pemerintah telah memudahkan terjadinya pelanggaran. Sebuah pelanggaran, kata dia, tak bisa ditukar dengan pengenaan denda, dan itu bukan diskresi.

[pBerbagai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI yang gemar mengambil dana kepada para perusahaan dengan berbagai macam istilah, seperti kontribusi tambahan, juga dipertanyakan BW. Menurutnya, langkah ini kontradiksi dengan minimnya penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta.“Sekarang kamu memudahkan terjadinya pelanggaran, karena pelanggaran kamu harus dihukum denda saja. Memang dana pemerintah nggak ada? Kenapa penyerapannya rendah, tapi kemudian yang diambil adalah banyak yang dari perusahaan,” ujar BW.“Kayak-kayak begitu yang mesti harus diperbaiki,” ujar dia.

BW menambahkan, indeks gini ratio atau kesenjangan di DKI Jakarta kini berada di atas rata-rata nasional. Jurang antara orang kaya dan miskin kian menganga. Pembangunan yang ada di Jakarta, menurutnya, lebih berpihak kepada kalangan menengah atas. Sementara di sisi lain, yang miskin kian terpinggir dengan kesewenang-wenangan penguasa.“Ini soal keberpihakan. Persoalan ini memang tidak bisa ditaklukan sendiri. Musti ajak masyarakat dan stake holder yang penerima dampak terbesar itu. Kalau penerima dampak tak pernah diajak, semakin dimarginalisasikan, bukankah itu orde baru yangkayak begitu,” kata BW.

BW mengaku diajak calon gubernur Anies Baswedan untuk membantu pemenangan pasangan Anies-Sandiaga dalam kontestasi Pilkada DKI 2017. Ia diminta membantu dalam penyusunan program-program pemberantasan korupsi pasangan nomor urut tiga tersebut.BW menyatakan kesediannya. Selain karena kesamaan visi, kata dia, Anies adalah teman lama yang saling mengetahui rekam jejak perjuangan masing-masing. “Kami bukan setahun dua tahun kenal, kami saling tahu,” ujar dia.

BW mengatakan, berbagai langkah telah disiapkannya untuk membantu menyusun program pemberantasan korupsi di DKI Jakarta. Menurutnya, ada beberapa sektor yang harus diperbaiki. Sektor-sektor ini dinilainya rentan terjadi korupsi. Pertama, kata dia, adalah melihat sumber kekuasaan yang potensial menimbulkan korupsi.“Episentrum kekuasaan yang korup itu di mana, itu harus diidentifikasi. Karena di situlah transaksi-transaksi pasar gelap itu terjadi,” katanya.

Kedua, lanjut BW, adalah mengawasi dengan teliti letak putaran-putaran uang terbesar dari APBD DKI. Sebab, di mana ada uang besar, di situlah letak potensi penyalahgunaan kewenangan bisa terjadi. Korupsi dengan skala besar, kata dia, sebagian besar disebabkan karena diskresi yang disalahgunakan.Sehingga, sistem kontrol harus diperkuat, baik internal ataupun eksternal. Di internal, kata dia, Pemprov harus memastikan kinerja inspektorat maksimal. Inspektorat harus independen dan kuat. Dan, lanjut BW, untuk pengawasan eksternal dalam penataan akuntansi, yakni BPK.Keduanya adalah bagian dari satu rangkaian besar untuk membuat sistem pencegahan korupsi secara maksimal. BW yakin, korupsi dan keserakahan adalah pangkal dari kemiskinan dan kesenjangan yang kian lebar di Jakarta.“Tidak mungkin kesejahteraan dan keadilan bisa didapatkan kalau kita tidak menaklukkan korupsi. Masih banyak tantangan di Jakarta yang perlu ditaklukan dengan cara-cara yang lebih beradab dan lebih humanis,” ujar dia.

http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/10/27/ofpjm4361-bw-bicara-diskresi-ahok-hingga-potensi-korupsi#

Semua kata2 bambang yg dibold sebenernya mudah dipatahkan, tapi bukan itu masalahnya
Kita liat Anies pendapat anies lawan korupsi/ suap yg melibatkan bidang kementrian yg bekas dia pimpin

Tanggapan Menteri Anies soal Pengadaan UPS di Sekolah di Jakarta



Jawaban anis ngambang kaya tokai panasbung, pdahal semua orang menyoroti bukan soal ups perlua atau kaga, tapi harganya, dan ketika dicecar soal pantas atau kaga soal harga 6 milyar, dia no comment

Kalo soal korupsi dan penyalah gunaan wewenang mah ahok bisa dibilang pejabat no 1 diindonesia yg paling dipercaya, jualanya juga itu terus sampe bosen gw dengernya

Sementara bambang okelah keliatan jd pejuang anti korupsi, tapi soal penyalah gunaan wewenang? Yg uda dulu pas jadi oengacara aja ketauan enak2an aja naek mobil akil yg lagi nanganin perkara dia.
Trus masalah BG, BG lama dicurigai kpk, tapi jokowi uda pengen gantiin kapolri, masa BG yg orang deketnya dan partainya ga diangkat Jokowi padahal bukan tersangka?
Padahal katanya BG uda ditandain pas Jokowi ngasih nama2 calon mentri, knapa ga langsung diumumin BG tersangka dan ga menyandera Jokowi dalam memilih Kapolri?

Dan tiba2 KPK bisa langsung bisa lengkapin bukti jadiin BG tersangka sehari setelah Jokowi nyalonin BG. Jelas uda maen politik komisioner KPKnya

Gw bingung aja kalo ahok dibilang pro kelas atas lah
Ahok mah kebijakanya uda jelas, sama orang bawah dikasih subsidi TJ, kjp, segala macem, pbb ga bayar. Yg kelas atas "digencet" salah satunya pajak progresive mobil 1 alamat, njop naek, naekin pbb buat yg rumahnya mahal yg ga ada di pemprov laen.

Ramli uda jadi sampah krn fitnah ahok, berikutnya si BW ini