JAKARTA, KOMPAS.com

- Praktisi hukum Todung Mulya Lubis berharap, salinan dokumen Tim Pencari Fakta perkara pembunuhan Munir Said Thalib yang akan diserakan pihak Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk menindaklanjuti proses hukum perkara itu.

Todung merupakan inisiator pembentukan TPF pembunuhan Munir, 2004 silam.
"Kalaupun yang diserahkan ke Presiden Jokowi oleh SBY adalah salinan TPF, mudah-mudahan disertai lampiran dan lampiran itu bisa menjadi petunjuk untuk melakukan follow up atas laporan TPF," ujar Todung saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/10/2016).

(baca: Pihak SBY Akan Kirim Salinan Dokumen TPF Munir untuk Ditindaklanjuti Jokowi) (link)

Menurut Todung, 'bola' saat ini berada di tangan Presiden Jokowi. Langkah Presiden Jokowi selajutnya usai menerima salinan dokumen TPF Munir dari SBY merupakan cerminan bagaimana pemerintahan saat ini memperlakukan perkara-perkara HAM berat masa lalu.
Ia berharap, begitu salinan dokumen TPF diterima, Jokowi langsung menyerahkannya ke Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk ditindaklanjuti dugaan orang-orang yang terlibat di dalam perkara pembunuhan itu.

"Kemungkinan paling realistis, (salinan) dokumen TPF itu diserahkan pada Jaksa Agung. Kembali pada hasil TPF dan lampirannya, apakah ada nama-nama yang belum disebutkan untuk diperiksa bisa dikaitkan atau tidak," ujar Todung.
Jaksa Agung sebelumnya mengatakan akan tetap mencari naskah asli dokumen TPF pembunuhan Munir itu. Sebab, dokumen yang akan diserahkan pihak SBY hanyalah berupa salinan saja.

(baca: Ragukan Akurasi Dokumen TPF Kasus Munir dari SBY, Jaksa Agung Tetap Cari Naskah Asli) (link)

"Kami akan mendapatkan aslinya di mana dululah. Kalau salinan kan belum tentu akurasinya," ujar Prasetyo.
Sebab, perintah Presiden Jokowi adalah mencari dan menelusuri keberadaan dokumen TPF Munir.

(baca: Jaksa Agung Tetap Berniat Temui SBY Bahas Kasus Munir) (link)

"Kalau nanti sudah ketemu, akan segera kami pelajari dan evaluasi. Dari situ baru kami akan bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya yang akan kami lakukan," ujar Prasetyo.
Sementara, tentang salinan dokumen TPF Munir dari pihak SBY, Prasetyo belum dapat bicara banyak. Pihaknya akan mempelajari salinan dokumen tersebut.

Pemerintah terus didesak untuk menuntaskan kasus pembunuhan Munir. Kontras menganggap kasus Munir belum selesai. Laporan hasil penyelidikan TPF belum pernah diumumkan oleh pemerintah.
Padahal, jika laporan tersebut diumumkan kepada publik, diyakini ada nama-nama baru yang belum pernah disidangkan turut terlibat dalam kasus Munir.

http://nasional.kompas.com/read/2016...pf.kasus.munir

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

gw cm pengen tau aja...
jokowi ama sby lbh jantan yg mana