JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menganggap sikap Majelis Ulama Indonesia terkait ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum menjadi rujukan dalam perkara ini.

Penyelidik masih akan memintai keterangan MUI untuk melihat kasus ini berdasarkan alat bukti yang dipegang penyelidik.

"Kami mau tanya lagi MUI melihat ini, dari mana bahannya. Kan kami ada bukti nih, yang diambil dari video," ujar Ari di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Pasalnya, video yang selama ini beredar di media sosial berbeda dengan video lengkap yang dimiliki oleh kepolisian.

Video yang kini dipegang polisi berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak disebarluaskan.

"Semua akan kami konfirmasi. Ini yang dimaksud seperti apa pendapatnya," kata Ari.

MUI sebelumnya mengkaji pernyataan Ahok yang menyinggung surat Al Maidah ayat 51. MUI menilai pernyataan Ahok saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu dapat dikategorikan menghina Al Quran dan menghina ulama.

Pernyataan Ahok dianggap memiliki konsekuensi hukum.

Ahok sudah membantah melakukan penistaan agama. Meski demikian, ia mengucapkan permintaan maaf kepada umat Islam.

"Saya sampaikan kepada semua umat Islam atau kepada yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau apa," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/10/2016).

Ahok merasa bukanlah orang yang anti atau memusuhi agama tertentu, termasuk Islam.

Ia mengatakan, selama pemerintahannya, banyak madrasah yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Bukan saya mau ria (pamer) ya, sekolah-sekolah Islam yang kami bantu izin berapa banyak, termasuk KJP (Kartu Jakarta Pintar) untuk madrasah, termasuk kami bangun masjid," ujar dia.

Oleh karena itu, Ahok meminta agar polemik mengenai ucapannya itu tak lagi diperpanjang.

Campos news



Hancur minah

Pertanda buruk ni gelagatnya