REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usulan segelintir pihak yang menghendaki ditinjaunya kembali keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinilai punya muatan politis. Sebab, usulan yang menginginkan keberadaan MUI ditinjau kembali mendadak muncul usai MUI dengan tegas menyatakan kecamannya terhadap pihak yang menistakan Alquran dan ajaran Islam.

Ketua Umum DPP Rabithah Alawiyah, Habib Zen bin Umar Smith mengatakan, upaya pihak yang ingin meninjau kembali peran MUI adalah langkah yang sangat gegabah. Sejumlah usaha untuk mendegradasi MUI dinilai menggunakan alasan yang terkesan dipaksakan dan mengada-ada.

Ormas Rabithah Alawiyah yang merupakan wadah para habib di Indonesia ini juga memandang, MUI sebagai lembaga keagamaan yang selalu memberi solusi bagi masalah keumatan.

"MUI bukan lembaga politik, sehingga jangan ada kekuatan tertentu yang ingin dengan sengaja melemahkan organisasi keumatan ini," kata Habib kepada Republika.co.id, Senin (24/10).

Menurutnya, Lembaga MUI merupakan lembaga tempat berkumpulnya para ulama yang bertujuan untuk memayungi dan memfasilitasi berbagai kepentingan umat Islam di Indonesia. Selain itu, fungsi utama MUI juga sebagai pemberi nasihat dan fatwa terkait berbagai permasalahan umat Islam di Indonesia.

Ia menegaskan, usulan yang menginginkan keberadaan MUI dibubarkan mendadak muncul setelah MUI dengan tegas menyatakan kecamannya terhadap pihak yang menistakan Alquran dan ajaran Islam. Sikap MUI tegas tanpa pandang bulu. Sikap tersebut, dikatakan Habib Zen, didukung penuh oleh Rabithah Alawiyah.

"Seluruh pihak hendaknya dapat lebih arif dan bijaksana serta tidak parsial dalam membela pihak tertentu yang telah menyinggung umat Islam. Ini tentunya dengan mengedepankan sikap yang bijak demi ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Wathaniyah," ujarnya.

Terkait dengan kasus penistaan agama, Rabithah Alawiyah mendukung langkah-langkah hukum. Mereka juga mendukung hukum tegas dari aparat keamanan terhadap siapa pun pelakunya. Menurut Habib Zen, hukum harus dikedepankan sebagai solusi yang sesuai dengan konstitusi.

"Kebenaran dan keadilan harus ditegakkan tanpa memandang kedudukan seorang," jelasnya.

http://www.republika.co.id/berita/na...muatan-politis