TEMPO.CO, Banjarmasin - Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyerukan aparatur sipil negara di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan serius ikut memerangi praktek pungutan liar (pungli). Menurut dia, seruan ini seiring instruksi Presiden Joko Widodo untuk meminimalisir praktek pungli di setiap jenjang birokrasi.

“Bahkan kalau perlu, kita habiskan,” ujar Sahbirin di sela pelantikan pejabat struktural baru di Pemprov Kalimantan Selatan, Jumat 21 Oktober 2016. "Tapi itu mustahil,” kata Sahbirin lagi. Upaya yang bisa untuk mengikuti instruksi presiden itu hanyalah menekan praktik pungli agar tidak meluas.

Sahbirin menyatakan siap menjatuhkan sanksi terhadap pegawai negeri yang kedapatan mengutip duit siluman di luar ketentuan resmi. Selain itu, bekas direktur utama PT Jhonlin Sasangga Banua, itu meminta masyarakat juga turut ambil bagian dengan melaporkan praktik pungli yanga mereka temukan. “Sanksi pasti ada,” ujar Sahbirin.

Untuk mendukung langkah memerangi pungutan liar, Sahbirin memulai dengan merombak pejabat struktural di lingkungna pemerintahannya. Imbas dari kebijakan itu adalah ada lima jabatan setingkat kepala dinas yang terpaksa lowong. Yaitu, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan Dinas Energi dan Pertambangan.

Tugas kepala dinas di instansi-instansi itu selanjutkan dipegang oleh pelaksana tugas. “Pelantikan ini bukan akhir sebuah cerita. Saat Perda SOTK disetujui pemerintah pusat, Desember kita ketemu lagi. Enggak ada jabatan mata air dan air mata,” ujar Sahbirin.

Pada Desember nanti Sahbirin berencana merotasi kembali pejabat di lingkungan pemerintahannya. Dia berharap para pejabat berbenah diri memperbaiki pola kerja dan kinerjanya.

Kepala Kantor Bank Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan, Harimurthy Gunawan, merespons positif rotasi struktural di lingkungan provinsi Kalimantan Selatan. Ia berharap, pejabat baru memiliki semangat kerja dan ide cemerlang dalam mendongkrak potensi ekonomi daerah. “Selama ini kan Kalsel hanya bergantung komoditas. Padahal masih ada potensi wisata yang lebih berkelanjutan,” ujar Harimurthy.

DIANANTA P. SUMEDI
https://nasional.tempo.co/read/news/...alsel-mustahil