Politik Konfrontasi terhadap Malaysia
Situasi politik pada tahun 1960-an diwarnai ketegangan dunia yang diakibatkan oleh perseteruan antara dua blok, Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur pimpinan Uni Soviet. Presiden Soekarno dalam pidatonya di majelis umum PBB pada bulan September tahun 1960 antara lain menyebutkan hal itu.
Beliau menyatakan:
"Imperialisme dan kolonialisme dan berlanjutnya kekuatan yang memecah belah bangsa -Saya tekan kan kata-kata itu- adalah akar hampir semua kejahatan internasional dan ancaman kita ini. Selama kejahatan kejahatan yang di benci pada masa lalu itu belum tidak akan ada ketenangan dan perdamaian di seluruh dunia".

Presiden Soekarno menegaskan lagi pendapatnya di Beograd, Yugoslavia, pada konferensi pertama negara-negara non-blok bulan September tahun 1961:
"Pendapat dunia yang ada dewasa ini membuat kita percaya bahwa sumber dan perselisihan internasional yang sesungguhnya ialah konflik ideologi antar negara negara adikuasa. Saya kira hal itu tidak benar. Ada konflik yang menembus lebih dalam rangka manusia, yaitu konflik antara kekuatan yang baru Bangkit Bagi kemerdekaan dan keadilan, dengan kekuatan dominan yang lama, yang satu mendorong kan kepalanya tanpa belas kasihan melalui lapisan bumi yang telah memberinya darah kehidupan, sedangkan yang lain berjuang tanpa lelah untuk mempertahankan semua yang ia dapat untuk menahan jalannya sejarah"

Pada masa itu Indonesia percaya akan adanya ruang bagi kekuatan ketiga, karena dalam konflik dunia yang berakar dari konflik endemik antara keadilan dan ketidakadilan, masih terdapat kesempatan untuk dapat hidup berdampingan secara damai. Indonesia dibawah Bung Karno berpendapat, saat itu dunia terbagi antara kekuatan baru yang sedang bangkit, New Emerging Force, yaitu bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika Latin, negara negara sosialis, dan kekuatan progresif di negara-negara kapitalis, berhadapan dengan kekuatan kekuatan lama yang telah mapan.

Dengan didasari cara berpikir demikian, Indonesia pun menentang pembentukan negara federasi Malaysia. Presentasi dengan Malaysia adalah cermin ketidakpercayaan Indonesia terhadap rencana pembentukan negara federasi Malaysia. Indonesia memandang bakal negara federasi tersebut sebagai suatu negara yang tidak mewakili aspirasi rakyat setempat, tetapi lebih merupakan bentukan asing untuk mempertahankan kepentingan politik, militer dan ekonominya di Asia Tenggara. Hal ini dinilai akan menjadi sebuah ancaman terhadap bangsa dan negara kesatuan RI. Karena itu, Indonesia menyatakan dukungan pada pemberontakan di Brunei yang pada waktu itu merupakan protektorat Inggris. Hal ini didukung oleh pengalaman pahit Indonesia sendiri di masa terjadinya pemberontakan dalam negeri akhir tahun 1950-an, yang telah didukung oleh kekuatan-kekuatan asing.

Pemberontakan di Brunei pada tanggal 5 Desember 1962 yang terjadi di Serawak yang berbatasan dengan Sabah ( waktu itu disebut Kalimantan Utara jajahan Inggris), mendapat tanggapan dan seperti umum dari Indonesia karena perjuangan rakyat Kalimantan Utara tersebut dirasa sama dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mencapai kemerdekaannya dari cengkraman kolonialisme. Pemberontakan Brunei tersebut dilakukan oleh para pendukung Partai Rakyat pimpinan AM Azahari. Dukungan rakyat Brunei pada waktu itu tercermin dari pernyataan ketidaksetujuannya terhadap masuknya Brunei ke dalam negara federasi Malaysia. Mereka mengajukan alternatif membentuk suatu negara baru yang merdeka, negara Kalimantan Utara,yang meliputi Brunei dan wilayah yang belum merupakan kekuasaan raja Brunei. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Inggris dengan menggunakan pasukan Gurkha yang didatangkan dari Singapura.

Sejak awal, pemerintah Indonesia sudah bereaksi terhadap usul pemimpin Malaya Tengku Abdul Rahman Putra pada tanggal 27 mei 1961,yang menghendaki bahwa Semenanjung Malaya, Singapura, dan jajahan Inggris di Kalimantan Utara termasuk Brunei digabungkan dalam suatu kerangka politik tunggal. Mengingat pada waktu itu Indonesia sendiri masih berjuang untuk mencapai tujuan penyatuan seluruh wilayah NKRI, dengan meyakinkan dunia terhadap tuntutan Indonesia atas Irian Barat yang masih dikuasai kolonial Belanda, maka Indonesia pun bersikap hati-hati terhadap usulan Tengku Abdul Rahman tentang penggabungan Malaya dan jajahan Inggris lainnya di Asia Tenggara dalam suatu negara federasi.

Sesuai dengan pengalaman Indonesia sejak mencapai kemerdekaannya, yang selalu mendapat ancaman dari negara-negara asing, pemerintah Indonesia menganggap federasi tersebut sebagai "konsentrasi kekuatan kolonial baru yang letaknya justru di perbatasan wilayah Republik". Bagi Indonesia, federasi ini dilihatnya merupakan perwujudan neokolonialisme.

Apa yang terjadi di Kalimantan Utara tersebut bagi Indonesia tak dapat dipisahkan dari gerakan NEFOS (New Emerging Force). Sebaliknya pihak Malaya secara tak langsung menuduh keterlibatan Indonesia dalam pemberontakan yang kemudian menimbulkan kemarahan Indonesia.

Perbedaan persepsi antara kedua pihak makin berlanjut kata Indonesia menanggapi tuduhan Tengku Abdul Rahman tersebut dengan menegaskan kembali dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara.

Indonesia menentang berdirinya federasi Malaysia itu dengan alasan, karena negara ini merupakan manifestasi neokolonialisme, dan merupakan produk pemikiran dan usaha mempertahankan kolonialisme dalam bentuk baru. Indonesia tidak ingin munculnya neokolonialisme di sekitarnya. Pembentukan Malaysia dinilai sebagai Perhubungan terhadap Indonesia yang sedang berusaha menyatukan kekuatan kekuatan baru(NEFOS) untuk menentang kekuatan lama.

Dalam situasi seperti itulah maka Indonesia menolak gagasan pembentukan negara federasi Malaysia oleh Inggris, dan timbulah Apa yang dinamakan "Politik Konfrontasi" terhadap Malaysia bentukan Inggris.

TO BE CONTINUE