INILAH, Bandung - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengaku setuju jika gaji para kepala daerah dan anggota dewan naik. Diharapkan, dengan naiknya gaji tersebut mendorong kinerja para kepala daerah dan wakil rakyat bekerja lebih maksimal.

"Mudah mudahan gaji kepala daerah naik, sehingga gaji DPRD juga naik yang yang berakibat pada kesejahteraan memadai," jelas Heryawan disela acara Rakernas asosiasi dprd provinsi seluruh Indonesia di Hotel Papandayan Bandung, Kamis (20/10/2016) malam.

Menurutnya kenaikan gaji kepala daerah dan dewan dapat memberikan motivasi kinerja juga untuk memenuhi kebutuhan biaya politik yang sangat tinggi.

"Saya paham kebutuhan dewan itu tidak hanya untuk keluarga besar saja, karena pasti ada biaya sosial dan politik yang tidak ada batasnya," katanya.

Oleh karena itulah, lanjutnya, pihaknya berharap pemerintah pusat dalam hal ini kementrian dalam negeri dan kementrian keuangan bisa memperhitungkan biaya kebutuhan politik.

"Saya pahami, dirjen dan menteri harus memperhitungkan kebutuhan politik, bukan hanya kepentingan pribadi dan keluarga besar. Sehingga ini yang perlu dipikirkan bersama, sehingga dewan pun bekerja dengan nyaman dan membawa aspirasi masyarakat untuk masa depan bangsa," katanya.


Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi menuturkan, kenaikan gaji kepala daerah dan anggota DPRD akan menjadi salah satu pembahasan di Rakernas Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI). Meski demikian banyak hal yang akan dibahas pada rakernas tersebut.

"Kenaikan gaji kepala daerah dan dewan, itu akan kita bahas dalam rakernas, kita akan rapat seluruh pimpinan DPRD se indonesia, tapi apapun yang penting bagi kami, DPRD provinsi sudah diminta oleh dirjen, itu harus mempunyai rekomendasi terutama yang terkait dengan kebijakan kebijakan yang penting di jabar," ungkapnya.

Menurut dia, banyak hal yang akan dibahas dalam Rakernas ADPSI. Termasuk juga tentang ketegasan kedudukan antara Gubernur dengan DPRD.

"Ketegasan posisi ini dimana, ini penting walaupun kata dirjen otda jangan ingin sama, kedudukan antara gubernur dengan DPRD. Menurut kami ini harus diperjelas karena kami mempunyai PP, terkait dengan keuangan dan protokoler DPRD dan sampai saat ini DPRD dengan segala keterbatasanya melakukan semua yang termasuk dalam PP tersebut," katanya.

Diungkapkannya kenaikan gaji kepala daerah DPRD telah dibahas lama, baik oleh asosiasi DPRD kabupaten kota, maupun provinsi. Termasuk oleh pemerintah pusat.

"Ini sudah dibahas baik oleh asosiasi dprd kabupaten kota maupun provinsi dan dibahas menteri terkait, ini sudah ada di presiden, tapi ini masih nunggu waktu," katanya. [jek]

http://www.inilahkoran.com/berita/ja...ota-dewan-naik