Menteri ESDM Ignasius Jonan (kiri) menyampaikan pidato dalam acara serah terima jabatan di Jakarta, Senin (17/10).
Setelah membenahi PT Kereta Api dan sempat menjadi Menteri Perhubungan, Jumat pekan lalu Ignasius Jonan mulai memegang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Apakah akan ada gebrakan baru yang digagas Jonan?

Jonan mengakui tak punya latar dalam bidang energi. "Modal saya saat ini cuma satu, yakni saya adalah mantan Menteri," ujarnya seperti dikutip dari situs Kementerian ESDM. Jonan memastikan, akan bekerja sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Menurut arahannya, sumber daya alam, apapun bentuknya adalah untuk kesejahteraan negara.

Jonan menggagas konsep pembangunan di bidang energi akan terbuka dan melibatkan masyarakat. Menurut Jonan, dulu pengelolaan gas atau eksploitasi minyak dilakukan dengan tertutup. Masyarakat sekitar itu dianggap sebagai orang luar, alien. "Kalau saya tidak boleh. Masyarakat setempat harus terlibat, mau jualan roti atau mau apa harus terlibat," kata Jonan seperti dikutip dari antaranews.com, Senin (17/8).

Konsep pembangunan kegiatan di bidang energi sebelumnya, menurut Jonan, dibangun dengan tertutup dan membuat enclave alias membentuk masyarakat baru. Pembangunan enclave menurutnya sudah ketinggalan.

Jonan mencontohkan, pembangunan Blok Masela sudah diputuskan on-shore (di darat), bukan di laut. Keputusan ini guna memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat sekitar.

Ia juga menekankan pada proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt yang harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Bukan hanya target penyelesaian proyek. "Kalau ada power plant 35 gigawatt, (tapi) sistem transmisi distribusinya tidak cukup, ya percuma. Karena target ke masyarakat adalah electricity coverage," ujarnya. Tahun ini, rasio elektrifikasi dipatok pada angka 90,15 persen.

Untuk mendukung target itu, Jonan mengatakan akan memfokuskan pengembangan kapasitas dalam tubuh Kementerian ESDM agar menjadi kementerian teknis. "Capacity building jadi satu hal yang amat sangat penting sekali. Saya sangat berharap kementerian ini betul-betul menjadi kementerian teknis, kementerian yang paham teknis," kata Jonan.

Program kerja prioritas yang akan diselesaikan antara lain pengembangan blok Masela, Blok Natuna, isu relaksasi minerba berikut Peraturannya, proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt, rancangan PP nomor 79 terkait Freeport dan Newmont. Untuk revisi UU Minerba Jonan menyebut masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo. Sebab, revisi undang-undang tersebut merupakan inisiatif DPR.

"Kami menunggu surat Bapak (Komisi Energi DPR) ke Presiden. Baru nanti Presiden menugaskan menterinya untuk membahas dengan Bapak," ujarnya seperti dikutip dari okezone.com.

Namun, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyatakan akan segera menuntaskan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas (Migas) dan Undang-Undang Mineral dan Batubara. "(Revisi) Itu nanti masuk ke dalam prioritas kerja kami secepatnya," kata Arcandra, Jumat (14/10) seperti dinukil dari Liputan6.com.

Selain itu Jonan juga menegaskan, bahwa pengambilan keputusan di sektor energi juga berdasarkan cost recovery yang adil, baik untuk pemerintah maupun pihak swasta.

Kementerian ESDM terus menekan cost recovery . Selama ini, kontraktor menggunakan dana mereka sendiri untuk mengeksplorasi. Jika terbukti ada cadangan minyak atau gas, dana yang mereka keluarkan itu baru diganti pemerintah. Inilah yang disebut cost recovery. Salah satu yang akan menjadi target penurunan cost recovery adalah proyek Blok East Natuna dan Blok Masela.

Arcandra mengatakan, dana cost recovery kedua proyek migas tersebut memang berpeluang besar diturunkan. Apalagi, proposal rencana pengembangan lapangan kedua proyek itu belum ditandatangani. Tapi Arcandra belum bisa memastikan besaran penurunan nilai tersebut. Pemangkasan cost recovery untuk beberapa proyek lainnya juga akan dibahas dulu bersama Menteri Jonan.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...i-yang-terbuka

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Kenapa Jokowi pilih Jonan

- Kriteria rumah berkualitas baik

- Melacak hoax soal arahan Kapolri dalam Pilkada DKI