JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kesatuan, Kebangsaan, dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta, Ratiyono, membenarkan peminjaman komputer dan laptop kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta berasal dari dana pengembang. Adapun pengembangnya adalah PT Sampoerna Land.

"Yang jelas itu dananya adalah kewajiban pengembang. Itu ada aturannya, ada perundang-undangannya, ada prosedurnya, dan ada penilaiannya," kata Ratiyono, kepada Kompas.com, Selasa (18/10/2016).

PT Sampoerna Land, lanjut dia, mengajukan kenaikan koefisien lantai bangunan (KLB) kepada Pemprov DKI Jakarta. Kompensasinya, mereka harus membangun tata ruang, memperbaiki saluran air, dan lain-lain. Kemudian pada bulan Maret 2016, KPU dan Bawaslu DKI Jakarta bersurat kepada Pemprov DKI Jakarta untuk bantuan penyediaan laptop serta komputer.

"Kalau kami pakai APBD, enggak terkejar ini penyediaan laptop. Sedangkan kalau pakai APBD Perubahan, sekarang saja masih berproses di Kemendagri," kata Ratiyono.

"Makanya kebijakan Pak Gubernur menugaskan Asisten Sekda bidang Pembangunan untuk menggunakan kewajiban kenaikan KLB pengembang itu saja. Supaya tahapan pemilukada berjalan aman dan tepat waktu," kata Ratiyono.

Dengan begitu, dana kewajiban pengembang itu juga dialokasikan untuk infrastruktur KPU dan Bawaslu DKI Jakarta. Dana itu dipergunakan untuk renovasi gedung, pengecatan gedung, pembelian genset, mebel, dan lain-lain. Nilainya mencapai Rp 10,2 miliar.

"Jadi sebetulnya tidak hanya laptop saja. Peminjaman komputer itu hanya sebagian kecil sebetulnya," kata Ratiyono. (Baca: KPU Bakal Kembalikan Puluhan Komputer dan Laptop dari Pengembang)

Sebelumnya dalam rapat bersama KPU DKI Jakarta dan Komisi A DPRD DKI Jakarta, Senin (17/10/2016) kemarin, DPRD menyoroti pinjaman komputer dan laptop yang dibiayai dana pengembang ini.

(Baca: Fadli Zon: Batalkan Hibah Peralatan IT dari PT Sampoerna Land ke KPUD DKI)

Adapun Pemprov DKI Jakarta meminjamkan komputer dan laptop kepada KPU dan Bawaslu untuk dipergunakan selama Pilkada DKI Jakarta 2017. KPU DKI Jakarta akan mengembalikan komputer dan laptop ini sebagai bentuk netralitas KPU DKI pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/18/11010061/pemprov.dki.benarkan.pinjaman.laptop.ke.kpu.berasal.dari.dana.pengembang

yg meminta kan KPU dan Bawaslu DKI Jakarta, pdhl udah dikasi hibah juga

Pilkada 2017, DKI Hibahkan Rp 478 Miliar untuk KPU dan Rp 98 Miliar untuk Bawaslu
Senin, 16 Mei 2016 | 11:39 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengucurkan hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta sebesar Rp 478 miliar pada APBD 2016. Hibah itu untuk kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

"(Hibahnya) Rp 478 miliar. Hibah untuk biaya Pilkada," kata Ketua KPU DKI Sumarno, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (16/5/2016).

Ia mengatakan, hibah ini bertambah dibanding Pilkada tahun 2012 lalu. Sebab, jumlah pemilih bertambah.

Kemudian hibah ini juga akan dipergunakan bagi honorarium petugas dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, hingga tempat pemungutan suara (TPS).

"Penduduk bertambah, jumlah TPS juga bertambah," kata Sumarno.

Selain KPU DKI, Pemprov DKI Jakarta juga memberi hibah kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI sebesar Rp 98 miliar. Adapun Pilkada DKI Jakarta 2017 dilakukan serentak dengan daerah lainnya, pada 15 Februari 2017.

"Dana itu untuk memenuhi kebutuhan logistik dan biaya tahapan pemilu, pemungutan suara, hingga Pilkada selesai. Termasuk untuk biaya pemuktahiran data pemilih dan distribusi logistik," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta Ratiyono.

Rencananya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menandatangani nota kesepakatan pemberian hibah bersama KPU DKI dan Bawaslu DKI pada pukul 14.00.
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/16/11390721/Pilkada.2017.DKI.Hibahkan.Rp.478.Miliar.untuk.KPU.dan.Rp.98.Miliar.untuk.Bawaslu