JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menyarankan Nusron Wahid fokus mengurusi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dipimpinnya. Dibanding membahas problem-problem yang membelit para TKI, Nusron belakangan ini lebih banyak tampil untuk membela calon gubernur pejawat DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Seharusnya, Nusron Wahid dikasih gaji dan tunjangan dari negara bukan untuk sibuk mendukung Ahok sebagai gubernur si tukang gusur rakyat miskin. Tapi urusin dong para TKI yang punya masalah di luar negeri," ujar Uchok kepada Republika.co.id, Selasa (18/10).

Dia menyebutkan, ada segudang permasalahan yang mendra BNP2TKI. Pertama, kegiatan perjalanan dinas luar negeri tahun 2015 pada kantor pusat BNP2TKI menunjukan adanya kelebihan atau mark up hari dalam waktu tugas. Imbasnya, ada potensi kerugian negara sebesar Rp 65.123.973. Sebab, kas BNP2TKI membayar uang harian tidak sesuai dengan surat tugas.

Kedua, perjalanan dinas pada tahun 2015, totalnya sebesar Rp 81.598.863.727. "Perjalanan dinas sangat mahal, dan masih banyak persoalan TKI tidak selesai, atau tidak memuaskan. Tapi kepala BNP2TKI malahan urusin Pilgub Jakarta," kata dia.

Uchok mengatakan, dalam kurun waktu 2014 dan 2015 ada sebanyak 4.259 kasus TKI bermasalah di empat negara, yakini Hong Kong, Malaysia, Arab saudi, dan Uni Emirat Arab. Adapun masalah tersebut adalah 1.646 TKI ingin dipulangkan, 1.334 TKI meninggal dunia, 1.064 TKI tidak dibayar gaji, 762 TKI putus hubungan komunikasi, dan 564 TKI sakit.

Belum lagi dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan dalam pengelolaan keuangan BNP2TKI pada 2015 ditemukan sebanyak 49 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 19.918.446.300.
PIKUN

Sentilan pedas KPK terhadap Nusron Wahid soal korupsi di BNP2TKI
Merdeka.com - Posisi Nusron Wahid sebagai Ketua Tim Pemenangan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menuai banyak kritik. Nusron dianggap lebih fokus pada pemenangan Ahok ketimbang kinerjanya sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Kali ini, sentilan pedas datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Nusron Wahid. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Basaria Panjaitan, mengatakan banyak kasus korupsi dalam penempatan TKI di luar negeri.

Mulai dari saat pengurusan dokumen di daerah, penempatan hingga pulang kembali ke daerah, banyak terjadi praktik korupsi.

"Banyak terjadi kasus yang berhubungan dengan korupsi di dalam pelaksanaan, mulai dari rekrutmen, pembuatan dokumen, penempatan, sampai penyeberangan kembali. Ada penyuapan, pemerasan, gratifikasi. Tahun 2015 KPK dan Bareskrim sudah lakukan semacam sidak. Apakah pemerasan sudah habis? Sampai sekarang kok rasanya belum," kata Basaria, Rabu (31/8) kemarin.

Menurut Basaria, pemerasan, suap dan gratifikasi menjerat TKI hingga tidak dapat menikmati hasil kerja kerasnya. Pendapatan paling banyak justru didapat orang-orang yang bermain dalam menempatkan, daripada TKI itu sendiri. "Penghasilan sindikat lebih besar dari narkoba," ucapnya.

Basaria mengategorikan penjahat sindikat TKI sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa). Dia juga mensinyalir banyak penyeberangan TKI ilegal dari pelabuhan-pelabuhan tikus di Kepri ke Malaysia.

"Di Kepri banyak pulau, pelabuhan tikus yang tidak terpantau. Strategi ini yang dimanfaatkan oknum pelaku sindikat trafficking TKI," jelasnya.

Sebelumnya, Komisi IX DPR mengkritik kinerja Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid. Kritik datang dari Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menilai, Nusron lebih aktif mengurusi politik ketimbang TKI.

"Terkait posisi Kepala BNP2TKI Nusron Wahid yang belakangan lebih terlihat aktif sebagai politisi dan Ketua Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok daripada posisinya sebagai Kepala BNP2TKI, sungguh memprihatinkan," kata Okky, Senin (15/8).

Saking sibuknya dengan urusan politik, dia menyebut Nusron sampai melupakan nasib para TKI. Banyak kasus yang menjerat para TKI yang luput dari perhatian Nusron. Misal TKI yang terlibat kasus peredaran narkoba di Hongkong.

Okky mempertanyakan, komitmen Presiden Jokowi soal anak buahnya yang rangkap jabatan politik. Padahal, sejak dilantik sebagai presiden, Jokowi menegaskan jajarannya untuk meninggalkan tugas sebagai pengurus partai.

"Komitmen Presiden Jokowi agar anak buahnya tidak merangkap jabatan politik mestinya dapat ditegakkan kepada Kepala BNP2TKI ini," tutup Okky.

Sedangkan Kepala Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI (BNP2TKI), Nusron Wahid mengakui Batam memang menjadi lokasi transit TKI nonprosedural ke Malaysia.

"Dari NTT, NTB dan Jawa masuk Batam kemudian masuk Malaysia," kata dia.

Bahkan ada pula yang menyeberang ke Singapura untuk mengurus visa untuk bekerja di Timur Tengah dengan ilegal. Ia juga menilai, terlalu banyak dana yang harus dikeluarkan TKI untuk dapat berangkat ke luar negeri. Banyak biaya siluman lain yang tidak dipertanggungjawabkan, mulai dari biaya pelatihan, jam pelatihan, kualitas pelatihan tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.PIKUN

Ngurus Cokuiin lebih utama dibanding urusan phrebumee, bahkan ulama pun dibentak2 :

Nusronn Prunomo saat kecil

Nus: Pak kenapa nilai ujian trigonometri saya dapat nol besar?
Guru: Jawabanmu salah semua gitu..
Nus: Lho bapak tahu maksud jawaban saya?
Guru: Saya kan guru matematika..
Nus: Jangan mau pak di bohongin pake teori pitagoras. Bapak ga tau kan maksud saya, jawaban saya itu hanya saya yang tahu pak, pak guru harusnya tabbayun kesaya.. jangan langsung di salahkan jawaban saya.. guru guoblok..
Guru: #@#$@#&@& astagfirullahhaladzim...

(Nusronn prunomo melotot, pak gurunya bunuh diri)