Jakarta - Tiga pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ditantang untuk melakukan kontrak politik dengan warga Ibu Kota. Respon mereka pun beragam.

Dikonfirmasi soal kesediannya menandatangani kontrak politik, kandidat petahana gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempersilakan masyarakat membaca visi, misi dan program kerjanya. Menurut dia visi, misi dan program kerja yang dia susun sudah sangat jelas dan rinci.

Bahkan Ahok mengungkapkan, tidak ada pesaing yang memiliki program yang rinci seperti yang telah mereka paparkan. Dia melanjutkan, nantinya jika terpilih kembali untuk menduduki kursi DKI 1, warga dapat menagih dan menuntut kontrak politik melalui program yang dijalankan.

"Kamu bisa lihat dan kamu bisa nuntut kami dari program. Makanya yang lain-lain (bakal cagub-cawagub DKI) kan enggak berani nulis program begitu terperinci. Coba kamu baca aja visi, misi dari calon yang paling terperinci siapa? Itu lebih dari kontrak, bukan cuma ngomong," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin
(17/10/2016).

Seperti apa visi misi Ahok yang berduet dengan Djarot Saiful Hidayat itu?

detikcom, mencatat sejumlah visi misi dan program Ahok. Salah satunya soal tersedianya tempat tinggal. Bakal kandidat yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Golongan Karya (Golkar) ini membagi empat kategori terkait masalah rumah tinggal.

Pertama, untuk warga yang berpenghasilan di bawah Rp 3 juta, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok menyediakan rumah susun sewa bersubsidi.

"Kalau untuk orang dengan gaji Rp 3 juta, kita bangun 1 rusun (rumah susun), bisa 36 meter persegi. Itu (harganya) Rp 200-250 juta. Mampu enggak orang dengan gaji Rp 3 juta bayar cicil Rp 200 juta? Tanpa bunga saja tidak sanggup kok. Belum lagi untuk pemeliharaan. Makanya kami mau buat satu model yang kami subsidi habis, 80 persen lebih. Di situ anaknya dapat KJP (Kartu Jakarta Pintar), naik bus gratis, ada dokter macam-macam, dan hanya bayar Rp 5-15 ribu," begitu kata Ahok.

Kategori Kedua, Pemprov DKI Jakarta menyediakan rumah susun dengan harga murah, seharga sewa kos-kosan. Rusun ini akan dibangun dekat dengan terminal atau stasiun LRT maupun MRT.

"Ini yang harga kos. Ini orang enggak mampu cicil juga. Tapi dia selama kos. Tapi dia mampu cicil rumah karena uangnya sudah habis cicil rumah di pinggiran. Kami mau hemat dia waktu," katanya.

Kategori ketiga, yakni untuk warga berpenghasilan di atas Rp 10 juta. Pemprov DKI akan menyediakan unit rusun untuk dicicil. "Kalau gaji sudah di atas Rp 10 juta, mampu dia cicil. Asal tanah enggak dihitung harganya. Makanya yang ketiga ini, kami lakukan, tanah tidak dihitung tapi dengan catatan, dia tidak boleh jual ke orang lain. Setelah 20-30 tahun, harus jual lagi ke Pemda. Harga NJOP," jelas Ahok.

Kategori keempat, bagi pemilik tanah di Jakarta, Pemprov DKI akan mengajak bekerjasama. Nantinya di atas tanah warga itu, Pemprov DKI akan membangun apartemen. Di bidang pendidikan Ahok-Djarot berjanji akan menjamin akses pendidikan untuk seluruh warga dan meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta agar setara dengan kota-kota maju di dunia.

Melalui program KJP, Ahok dan Djarot akan mempertahankan angka putus sekolah di bawah 0.5% untuk SMA dan 0.1% untuk SMP dan SD; dan angka partisipasi murni wajib belajar 12 tahun akan ditingkatkan dari angka di bawah 60% hingga 90%. Ahok-Djarot juga berjanji akan membayarkan Pemberian tunjangan (TKD) guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik yang berbasis kinerja untuk memberi insentif bagi tenaga pendidik yang berkualitas.

Duet ini juga berjanji akan memberikan bantuan pendidikan perguruan tinggi bagi siswa-siswi tidak mampu untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri.

Di bidang ekonomi, pasangan Ahok-Djarot berjanji akan meningkatkan peran BUMD dalam mendukung ekonomi daerah dan mempercepat program pembangunan prioritas di bidang ketahanan pangan, penyediaan hunian layak, infrastruktur, dan transportasi. Mereka juga akan menjamin ketersediaan 9 bahan pokok di lokasi dan dengan harga yang terjangkau bagi warga dengan mendorong peranan BUMD memotong rantai distribusi yang panjang, salah satunya melalui pelaksanaan Operasi Pasar oleh BUMD di lokasi padat penduduk secara rutin.

Soal program-program ini, Ahok meminta warga menuntut jika tak dilaksanakan.

http://news.detik.com/berita/d-33223...030.1466039015