Potensi dana yang terkumpul dari proses sertifikasi produk halal sedikitnya mencapai Rp 240 triliun setiap tahunnya.

Menurut anggota Komisi VIII DPR, M Baghowi, dana tersebut berasal dari 51 juta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), 40 juta di antaranya seperti usaha makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik yang harus mendapatkan sertifikasi halal.

"Empat puluh juta UMKM tersebut harus memiliki sertifikasi halal. Kementerian Perdagangan ikut membantu sebesar Rp 6 juta per UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Artinya, potensinya uang yang terkumpul, yakni Rp 6 juta kali 40 juta UMKM sama dengan sekitar Rp 240 triliun," kata Baghowi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/10).

"Berapa banyak dana yang terkumpul kalau sertifikasi halal itu diberlakukan sekali tiga tahun?" imbuh politisi Partai Demokrat itu.

Sebetulnya, kata Baghowi, kalau ingin menjaga kehalalan sebuah produk, maka yang dibuat adalah rancangan undang-undang (RUU) Tentang Jaminan Produk Haram, bukan Jaminan Produk Halal (JPH).

"Jadi hanya yang produknya tidak halal yang mendapat sertifikasi. Tapi ini Kemenag tidak mau," ujarnya.

Disebutkan, kalau RUU Jaminan Produk Halal disahkan, maka rawan untuk digugat.

"Kalau Rancangan Undang Undang tentang Jaminan Produk Halal dipaksakan untuk segera disahkan jadi UU sebetulnya akan prematur. Pasalnya, pengesahan UU JPH memerlukan kesiapan pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur pendukung, yakni Lembaga Penjamin Halal di tiap kabupaten/kota, dan provinsi," ujar dia.

Oleh karenanya, dengan segala kekurangan tersebut, ia menyarankan, RUU JPH itu dibatalkan, kalau perlu dihapus dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Digagalkan lebih bagus. RUU ini tidak mendukung ketahanan produksi dalam negeri, tetapi mereduksi ketahanan produk dalam negeri," katanya.



http://www.beritasatu.com/ekonomi/39...0-triliun.html

240 t gan