Jakarta, HanTer - Kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, membela bawahnnya yang dituding Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai "enggak bener".

Heru--yang pernah digadang-gadang sebagai cawagub Ahok--menyatakan, bawahannya sudah menaati aturan dan semua prosedur dalam pencatatan aset. Pernyataan itu disampaikan Heru untuk merespons pernyataan Ahok yang sebelumnya melontarkan kekesalan ke jajaran BPKAD terkait belum dicatatkannya lahan milik PT Taman Kota di Jakarta Barat sebagai aset milik Pemprov DKI.

"Saya sebagai warga negara berhak membela anak buah saya kalau benar," kata Heru seperti dilansir Kompas, Rabu (12/10/2016).

Menurut Heru, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pengembang yang ingin menyerahkan lahan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasum-fasos), di antaranya bukti kepemilikan lahan, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, peta bidang, ketetapan rencana kota, marga jalan, dan rencana jalan.

Ia menyebutkan, seluruh persyaratan itu harus dipenuhi secara lengkap.
"Anak buah saya kan anak buah gubernur juga. Anak buah saya justru membela Pemprov. Saya sudah periksa anak buah saya, enggak salah dia," kata Heru.

Heru menyatakan bahwa mencatatkan aset saat seluruh persyaratan belum terpenuhi justru akan membuat anak buahnya berpotensi terjerat kasus hukum di kemudian hari.

Untuk kasus lahan milik PT Taman Kota di Jakarta Barat itu, Heru menyatakan bawahanya tidak pernah menjanjikan pengurusan pencatatan akan bisa selesai dalam satu tahun. Ia menyatakan bawahanhnya justru mempertanyakan ke PT Taman Kota yang belum membereskan berbagai persyaratan yang diminta.

Menurut Heru, beberapa waktu lalu ada perwakilan PT Taman Kota yang mempertanyakan belum rampungnya proses pencatatan aset, salah satunya masih adanya bangunan liar dan pasar di lahan yang menjadi titik rencana jalan.

"Masa masih mau kami terima. Karena serah terima harus clean and clear," kata Heru.