LAPK: Medan Byar Pet Lagi, PLN Pancing Amarah Warga

Malam ini, Selasa (11/9/2016), listrik di sebagian besar Rayon PLN Medan Johor padam. Sementara sebagian yang menyala, kondisinya krodit alias kurang arus. Peristiwa ini terjadi sejak menjelang shalat Magrib tadi, hingg kini belum normal.



Sejak beberapa hari terakhir, memang terjadi pemadaman bergilir di Kota Medan. Sejauh ini belum ada pemberitahuan dari perusahaan BUMN penyedia strum tersebut.

“Kemarahan masyarakat dianggap hanya angin lalu, tidak mendapat tanggapan serius dari pejabat PLN di Sumut. Respon yang diberikan PLN sangat jauh dari harapan masyarakat, bahkan sengaja memancing kemarahan masyarakat dengan melakukan pemadaman pada saat waktu sholat Magrib, sehingga mau tidak mau harus pasrah terhadap pemadaman yang terjadi,” ungkap Padian Adi Siregar, Sekretaris Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumut dalam keterangan persnya kepada wartawan.

Permasalahan pemadaman bergilir yang dilakukan PLN Sumut, katanya, telah anti-klimaks karena hampir semua upaya telah dilakukan masyarakat Sumut mulai protes atau demo hingga gugatan hukum.

Tetapi PLN tidak kunjung mengakhiri pemadaman bergilir, padahal pembangkit baru telah dibangun dan disewa untuk mengatasi krisis listrik di Sumut. Perbaikan pembangkit yang rusak selalu menjadi alasan klasik petinggi PLN.

Tokoh agama, sarannya, diharapkan mendesak Gubernur memanggil dan menghimbau PLN tidak melakukan pemadaman pada saat umat beragama sedang beribadah. DPRD Sumut juga diharapkan harus berperan aktif melakukan tekanan terhadap PLN Sumut agar bersikap profesional dengan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

Selain itu, DPRD harus menyampaikan aspirasi masyarakat Sumut yang selama bertahun-tahun mengalami penderitaan akibat pemadaman bergilir. “Sebagai wakil rakyat harus memiliki kepekaan sosial untuk bertindak untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Idealnya, kata Padian, PLN harus bersikap profesional dan memiliki tanggungjawab sosial kepada pelanggan. Selama ini PLN hanya mementingkan aspek bisnis semata, pelanggan dipaksa harus membayar tagihan tepat waktu dan apabila terlambat didenda.

“Tetapi, PLN tidak memberikan kompensasi tagihan atau ganti rugi apabila melakukan pemadaman bergilir secara sporadis dan berkepanjangan. PLN harus lebih terbuka terhadap kritikan positif dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan kelistrikan yang lebih baik,” tandasnya.


http://m.medansatu.com/berita/22590/...-amarah-warga/