Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menilai penurunan peringkat daya saing Indonesia versi World Economic Forum (WEF) 2016 merupakan kesalahan pemerintah terdahulu.

Dalam lima tahun terakhir, kata Thomas, pemerintah terlalu terlena dengan tingginya harga komoditas sehingga lupa membenahi sistem dan pelayanan birokrasi. Merujuk pada rentang waktu yang disebutkan, pernyataan Thomas itu merujuk pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

“Merosotnya posisi daya saing kita di World Economic Forum ya karena kebijakan atau kurangnya kebijakan dari lima tahun yang lalu,” ujar Thomas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (11/10).

Sebelumnya, WEF memangkas peringkat daya saing Indonesia tahun ini, dari posisi ke-37 pada tahun lalu menjadi ke-41, meskipun skornya tidak berubah atau tetap 4,52.

Ada 16 permasalahan mendasar di Indonesia yang paling mendapatkan sorotan dari WEF. Korupsi menempati urutan pertama dengan skor 11,8. Disusul kemudian inefisiensi birokrasi pemerintah (9,3) dan keterbatasan infrastruktur (9,0).

Berikutnya, WEF juga memberikan penilaian terhadap akses pembiayaan (8,6); inflasi (7,6); ketidakstabilan politik (6,5); etos kerja yang buruk (6,3); tarif pajak (6,1); keterbatasan sumber daya manusia terdidik (6,3); regulasi perpajakan (4,8), regulasi mata uang (4,6); ketidakstabilan pemerintah (4,1); kesehatan masyarakat miskin (4,0); dan pencurian (4,0); kurangnya inovasi (3,7); serta kebijakan perburuhan yang menghambat (3,7).

Mantan Menteri Perdagangan ini mengingatkan ada jeda waktu antara implementasi kebijakan pemerintah dengan dampak atas kebijakan tersebut.

“Jadi dampak pada posisi daya saing kita dari dua tahun pertama Pak Joko Widodo (Jokowi) - Pak Jusuf Kalla mungkin baru terasa tahun depan atau tahun berikutnya lagi,” ujarnya.

Dia mengakui bahwa Indonesia kalah cepat dengan negara tetangga seperti Vietnam, Filipina, bahkan Myanmar dalam membenahi sistem. “Sangat-sangat kelihatan sekali bahwa memang kita ketinggalan sekali. Kita lengah karena manja dengan sektor komoditas," tuturnya.

"Waktu harga komoditas lagi tinggi kita kebanjiran uang akhirnya kita malah bermalas-malas sementara negara saingan yang tidak memiliki komoditas malah sudah lebih awal melakukan deregulasi, modernisasi, membuat perjanjian perdagangan dengan blok-blok negara maju seperti Eropa dan Amerika,” lanjutnya.

Belajar dari pengalaman tersebut, Thomas memastikan komitmen penuh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk melakukan pembenahan sistem birokrasi dan promosi dagang. Antara lain dengan mempercepat langkah-langkah deregulasi, modernisasi, hingga menjalin kemitraan dagang dengan blok-blok ekonomi negara maju seperti Eropa dan Amerika.

Pemerintah, lanjutnya, tidak ingin menyia-nyiakan kepercayaan investor yang tinggi terhadap Indonesia pasca-reformasi ekonomi, deregulasi, dan implementasi kebijakan amnesti pajak.

“Jangan sampai kita gagal untuk mengkapitalisasi momentum positif ini dari suksesnya tax amnesty, suksesnya reshuffle, suksesnya program deregulasi dan sudah dimulainya negosiasi perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa, dengan Australia. Jangan sampai kita kehilangan momentum atau gagal sepenuhnya memanfaatkan momentum yang sudah diciptakan,” ujarnya. (ags)