Video pernyataan MUI


Ahok minta maaf, haruskah kita maafkan?
"Saya sampaikan kepada semua umat Islam atau kepada yang merasa tersinggung saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau apa," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/10).(https://m.merdeka.com/politik/polemik-surat-al-maidah-ahok-minta-maaf-kepada-umat-islam.html)

Sebagai umat beragama yang berakhlak dan berbudi-pekerti, sudah sepantasnya kita memaafkan perbuatan orang-orang yang menyakiti kita. Namun jangan lupakan esensi permintaan maaf itu sendiri.

Apakah Ahok minta maaf murni dan ikhlas karena ucapannya sudah membuat suasana gaduh? Atau semata-mata karena takut kehilangan suara saat pemilukada yang akan datang? Hanya ahok & Tuhan yang tahu.

Minta maaf = urusan selesai?
"Saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Saya rasa komentar ini jangan dilanjutkan lagi karena tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak ada niat apapun saat itu, bahkan orang Pulau Seribu pun saat itu tertawa kok," kata Ahok di Balai Kota, Senin (10/10). (http://m.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/10/10/oeta9n361-minta-maaf-ahok-minta-kasus-almaidah-51-tak-dilanjutkan)

Di negara hukum seperti Indonesia, apakah pencuri yang sudah minta maaf langsung dibiarkan begitu saja? Apakah pelanggar lalu lintas yang minta maaf lupa tidak bawa sim / stnk dibebaskan begitu saja? Tentu tidak karena ada konsekuensi hukum atas segala tindak-tanduk yang kita lakukan.

Permintaan maaf ahok sudah sewajarnya kita maafkan, toh sadar-tidak sadar kita juga pernah berbuat salah & menyakiti perasaan orang lain. Akan tetapi, hukum harus terus berjalan karena Indonesia negara hukum.

Lantas apa yang sekarang harus kita lakukan?
Rekomendasi yang dikeluarkan oleh MUI atas kasus ini sudah sangat tepat & bijaksana.
- Pemerintah (termasuk ahok) menjaga laku & ucapan agar kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tetap harmonis.
- Penegak hukum melaksanakan tugasnya memberi keadilan terhadap kasus ini agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang.
- Masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan:
1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Alquran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.
3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.
5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.
(http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/10/11/oevuat385-inilah-rincian-sikap-mui-soal-pernyataan-ahok-mengenai-surat-al-maidah-51)