Kereta api Jepang 'magnetic levitation' di dekat Gunung Fuji. (Foto: Dok)
Teruskan

Lihat komentar

Proyek ini kemungkinan besar akan lebih murah dibandingkan dengan proyek kereta Jakarta-Bandung oleh China, karena kecepatan kereta lebih rendah dan sebagian besar lahan sudah dibebaskan.
JAKARTA —

Pemerintah telah mengundang Jepang untuk memasukkan proposal untuk mengerjakan jalur kereta yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya, menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada Reuters, Sabtu (8/10).

Proyek tersebut bertujuan untuk memangkas waktu tempuh lebih dari setengahnya menjadi sekitar lima jam untuk rute sejauh 600 kilometer, ujar Budi.

Jepang dapat menyediakan pinjaman dana untuk proyek tersebut, tambahnya. Konstruksi bisa dikerjakan melalui kemitraan antara perusahaan Jepang dan Indonesia.

"Kami memberikan prioritas kepada Jepang," ujar Budi di rumahnya di Jakarta. Ia menambahkan bahwa proyek tersebut bisa mencakup pembangunan jalur baru, perbaikan jalur-jalur lama dan pasokan kereta api.

Jepang secara historis merupakan salah satu investor terbesar untuk Indonesia. Namun negara itu mendapat pukulan tahun lalu ketika pemerintah memberikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kepada China.

Dengan estimasi biaya US$5,5 miliar (Rp 71,4 triliun), proyek ini dilihat sebagai kudeta untuk China, yang mengincar pengaruh di wilayah ini dengan kebijakan ekonomi dan pembangunan "One Belt, One Road" dan ambisinya menjadi pemasok kereta global.

Para analis mengatakan faktor penentu waktu itu adalah kesediaan China untuk menghapus jaminan dari pemerintah Indonesia, yang diminta oleh Jepang untuk mengurangi risiko mengerjakan proyek tersebut.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Pandjaitan ada di Tokyo minggu lalu untuk membahas topik-topik termasuk proyek Jakarta-Surabaya dengan Perdana Menteri Shinzo Abe, menurut pernyataan pemerintah.

Proyek ini kemungkinan besar akan berbiaya lebih rendah dibandingkan dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung oleh China, karena kecepatan kereta lebih rendah dan sebagian besar lahan sudah dibebaskan, ujar Budi.

Pemerintah kemungkinan tidak akan memberikan jaminan untuk proyek ini, tambahnya.

"Kami telah melakukan banyak kerjasama dengan investor asing dan membuktikan hasilnya. Sebetulnya tidak ada kebutuhan akan jaminan." [hd]

http://www.voaindonesia.com/a/pemeri...a/3543807.html