JAKARTA, KOMPAS.com - General Manager Perum Perikanan Indonesia (Perindo) DKI Jakarta, Aryo Dewandanu, menyampaikan bahwa pihaknya tak akan menurunkan tarif sewa lahan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, seperti yang dituntut para pelaku usaha di pelabuhan tersebut.

"Kami tidak akan menurunkan tarif, SK direksi sudah ada. Kami melakukannya karena ada dasar hukumnya," ujar Aryo, di Kantor Perum Perindo, Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Senin (10/10/2016).

Sejumlah pelaku usaha menghentikan kegiatan operasional perusahannya sebagai bentuk protes kebijakan kenaikan tarif yang ditetapkan Perum Perindo. Aryo menjelaskan, kenaikan tarif sewa tersebut dilakukan untuk menyesuaikan tarif yang berlaku saat ini.

Dasar hukum kenaikan taif itu, kata Aryo, adalah PP Nomor 9/2013 tentang Perum Perindo yang diberikan kewenangan kepada Direksi Perum Perindo untuk menetapkan tarif terhadap layanan barang, jasa, fasilitas, serta sarana dan prasarana.

Selain itu, dalam PMK Nomor 33/PMK-06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara yang diperbarui dengan PMK No 78/PMK.06/2014. Di dalam PMK tersebut diatur sewa tanah milik negara adalah sebesar 3,3 persen dari nilai wajar aset.

Aryo menjelaskan, nilai wajar aset lahan di Muara Baru berdasarkan nilai pasar tanah adalah sebesar Rp 7.303.619 per meter. Sehingga nilai sewa tanah di Muara Baru berdasarkan PMK tersebut yaitu 3,3 persen dari Rp 7.303.619 adalah adalah sebesar Rp 241.019 per meter.

Ditambahkan Aryo, angka tersebut lebih kecil dibanding penilaian dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) yang menyebut tarif sewa lahan di Muara Baru sebesar Rp 351.436 per meter per tahun.

"Kami menerapkan tarif progresif, jadi tiap semester naik hingga mencapai tarif yang harusnya berlaku sekarang yaitu Rp 351.436 per meter per tahunnya," ujar Aryo.

Penulis : David Oliver Purba
Editor : Indra Akuntono
http://megapolitan.kompas.com/read/2...han.muara.baru